14 Tahun MOU Helsinki : Tamparan Sebelum 17-an

Oleh : Rizky farizie

Mahasiswa Aceh Sekretaris Umum HMI Komisariat Universitas Esa Unggul

Aceh adalah bagian dari saya, maka segala sesuatu tentangnya tentulah akan menjadi perhatian saya sebagaimana saya memperhatikan diri saya sebab saya adalah generasi mudanya, generasi yang mengemban estafet tanggung jawab akan arah Aceh kedepannya. Pada hari ini tepat tanggal 15 Agustus pada 14 tahun yang lalu menjadi titik temu antara Aceh dan NKRI setelah berseteru terkait kedaulatan dan berbagai macam hal lain yang mengikutinya. Tsunami yang menjelang satu tahun berlalu kala itu menjadikan Aceh dalam upaya pemulihan diberbagai sektor, termasuk pemulihan hubungan dengan NKRI dan Helsinki menjadi saksi akan sejarah perdamaian tersebut. Sebuah angin segar perubahan mengusaikan segala bentuk pertumpah darahan dan rekonsiliasi serta rekontruksi hubungan NKRI dengan Aceh.

Menolak lupa bahwa saat ini sudah 14 Tahun berjalan paska perjanjian perdamaian tersebut. Bukan waktu yang sebentar dalam upaya realisasi butir-butir perjanjian yang terkandung di dalam MOU Helsinki tersebut. Kecenderungan yang tampak dalam upaya realisasi tersebut masih urung terselesaikan walau sudah ada pengupayaan. Secara umum butir-butir tersebut memuat tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh, HAM, dan ekonomi. Aspek mendasar jelas telah terjabarkan dalam 3 poin penting tersebut yang tentunya pemenuhan hal tersebut guna tercapai kesejahteraan,kemanan,dan ketenteraman di tengah masyarakat Aceh.

Bukannya memunculkan kesenangan akan MOU Helsinki, justru keresahan yang mendalam saya rasakan. Bila saya ulas hal ini tak terlepas dari beberapa hal besar dimulai dari yang pertama, penuntasan pelanggaran HAM. NKRI harusnya malu tak tahu menempatkan muka sebagai Negara yang menjunjung tinggi HAM namun sekelumit permasalahan pelanggran HAM di Aceh tak kunjung diselesaikan. Mereka-mereka yang merupakan dalang dari berbagai macam bentuk pelanggaran HAM justru nyenyak berlindung dibalik selimut kekuasaan. Kelengkapan bukti justru tidak menjadikan para pendosa ini diberikan hukuman atas kebiadaban mereka terhadap masyarakat Aceh dalam berbagai operasi militer yang mereka jalankan. Kedua, ekonomi merupakan fondasi utama yang mengantarkan aceh kepada kemajuan mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, dan berbagai macam hal lainnya yang memiliki imbas dari kondisi perekonomian namun realitanya kemerataan ekonomi yang memihak kepada rakyat masih jauh. Tak sulit untuk didapati masyarakat yang susah perekonomiannya, entah kemana dan seperti apa bentuk penyaluran anggaran yang begitu besar tak mampu menjelaskan kesusahan yang masih mesra ditengah masyarakat. Ketiga, penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang memiliki keistimewaan dalam tata pengelolaannya tapi kata istimewa tersebut lebih seperti bola yang di gocek saja oleh para pemainnya. Keistimewaan ini menyangkut dengan marwah bangsa masyarakat Aceh itu sendiri, tetapi pengelolaan tata kepemerintahan masih seperti anak tiri bagi NKRI. Banyak sekali sistem kepemerintahan Aceh yang semestinya sudah dijalankan dengan totalitas justru tetap pada koridor terbatas dengan berbagai alasan yang terkesan menyepelekan walaupun secara landasan sudah mencapai kejelasan.

Sebagaimana founding father NKRI Ir. Sukarno katakan pada 16 Juni 1948 di Blangpadang bahwa aceh merupakan daerah modal selaras pula pada isi awal UU PA, sebab Aceh dengan ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal menjadi tamparan keras bagi NKRI yang kerap kali menjadikan Aceh sebagai anak tiri. Kesetiaan dan kecintaan masyarakat Aceh terhadap NKRI sudah tentu tak perlu dipertanyakan apalagi dipermainkan. Namun kesetiaan dan kecintaan yang terus dibenturkan dengan kekecewaan tidaklah bisa terus dipupuk untuk terus bersabar. MOU Helsinki mestinya menjadikan NKRI tahu diri bagaimana seharusnya memperlakukan Aceh dengan semestinya. Sudah berlalu 14 tahun nota kesepemahaman tersebut tentu menjadi sebuah jalan penebusan kesalahan NKRI terhadap Aceh. Tentu dengan kebobrokan yang disebabkan banyaknya belum terpenuhi isi dari MOU Helsinki itu menjadi renungan bagi kita tetapi tidak menjadikan kita menundukkan pandangan melainkan singsingkan lengan selesaikan segala akar permasalahan yang ada. Maka segala sesuatu yang belum terselesaikan dalam butir-butir perjanjian tersebut oleh setiap elemen baik masyarakat Aceh terutama kawula muda,pemerintah Aceh dan pemerintah NKRI harus menyikapi dan memberi solusi sebab rakyat tak bisa terus menerus menelan nestapa, dalam tempo sesingkatnya segala persoalan tersebut harus dituntaskan !

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*