15 ASN Korup Dibereskan “Kok Repot” Bupati Bima?

Oleh: Satria Madisa

Patriot.id — 15 ASN korup akan jadi atensi kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bima Ramah. Atensi BKD menyusul pemberhentian lima gaji ASN korup, yang menurut data sebanyak 20 disumbangkan Pemda Bima. NTB menurut data Sahabat ICW memiliki 62 ASN korup.

Saya menilai pernyataan kepala BKD tidak melegitimasi data dan literasi penanganan hukum terhadap ketentuan Surat Keputusan Bersama yang diteken Mendagri, MenPAN-RB dan BKN. Diksi “sisanya” akan diatensi semacam mengabarkan pada publik, pemda tidak memiliki data lengkap tentang profil ASN Korup dan status hukum yang menyeretnya.

Mengapa demikian? Pemda Lombok Tengah hari-hari lalu telah memecat 10 ASN korup secara tidak terhormat karena kepatuhan terhadap hukum. Pihak BKD Lombok Tengah mengatakan pemecatan dilakukan berdasarkan data dari KemenPAN-RB. Sementara Kabupaten Bima sama sekali belum melakukan pemecatan dari keseluruhan ASN korup dilingkupnya. Ini menjadi kebingungan akbar, mengingat pemberhentian 5 ASN korup dilakukan berdasarkan data dari BKN.

Perbedaan metodologi dari Bima dan Loteng terhadap kasus yang sumbernya sama, tentu menjadi tanda tanya besar, apakah Pemda BIMA salah menerima data, ataukah memang ada data yang tersembunyikan.

Saya ingin menguji dengan pertanyaan filosofis, apakah dari 20 ASN korup di Bima, tidak ada satupun yang harus dipecat secara tidak terhormat?

Mengatakan tidak ada yang harus dipecat, berarti data 62 ASN Korup di NTB yang di antaranya dari Bima sebanyak 20 ASN, Loteng sebanyak 10 ASN berarti Sahabat ICW HOAX. Sementara ada yang harus dipecat, dalam faktanya belum dipecat berarti Pemda Bima memanipulasi data. Artinya Pemda menyebarluaskan kebohongan dengan tidak memecat dari sekian nama dengan alasan belum menerima data lengkap.

Menyatakan 20 ASN Korup tanpa didahului putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berarti kita melanggar HAM. Saya ingin mengatakan 20 nama ASN korup di Bima, ialah alumni kejahatan jabatan, yang pernah dihukum atas salahnya. Hal yang tak mungkin dilakukan bila BKN dan Kemenpan-RB mencampuradukan data yang masih bermasalah secara hukum karena kejahatan jabatan dengan yang pantas disebut jebolan ASN korup. Bila demikian, dimanakah kerepotan Pemda Bima dalam menangani dan melaksanakan perintah hukum membersihkan 20 ASN korup tersebut?

Saya menduga Pemda Bima, salah menerima data dan menyampaikan sumber data. Kedua Pemda Bima memang tidak punya tekad untuk patuh hukum, hanya karena dugaan kuat perhitungan politik dari efek membersihkan semua ASN korup tersebut, menyusul ada dugaan kuat salah satu dari pimpinan OPD dipimpin jebolan ASN korup, yang hari ini eksis dalam lingkaran kekuasaan politik Bupati BIMA.

Bupati Bima Sebagai Literasi Penegakan Hukum

Sebagaai pimpinan daerah, yang bertanggung jawab dalam semua urusan pemerintahan, keberpihakan bupati dalam menarasikan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang bersih, serta pemerintahan yang akomodatif memainkan peran yang penting. Penegakan hukum tidak bisa dibebankan hanya pada aparat penegakan hukum semata, Pemda dan masyarakat harus terikat dalam kewajiban memastikan hukum dijadikan acuan, nilai, penujuk arah, dan indikator kemajuan daerah.

Keberpihakan Bupati Bima dalam memastikan hukum berjalan berdasarkan relnya, poin penting kepastian dan keadilan hukum itu sendiri. Bila tidak, maka dipastikan kemangkrakan hukum akan mengisi setiap sudut daerah. Secara sosiologis, masyarakat selalu belajar dari siapa pemimpinya, secara filosofis, hanya dengan memiliki pemimpin yang mengerti literasi penegakan hukumlah, daerah bisa maju.

Keberpihakan pada hukum, mengharuskan bupati untuk sigap dan cekatan dalam menyampaikan bahasa hukum dan kepemerintahan yang mudah dicerna masyarakatnya. Di Kejari, Kejati, dan Pengadilan Tipikor Mataram pasti memiliki profil dan database yang terang nan jelas tentang rekam jejak hukum ASN yang baru disikapi secara tidak adil oleh Pemda. Bupati Bima memiliki akses untuk bersurat kepada pihak terkait untuk mendapatkan data yang komprehensif. Argumentasi di atas, bila KemenPAN-RB tidak menyuguhkan data lengkap, pun demikian dengan BKN.

Bila Bupati kita mengerti hilir dan hulu ASN korup di pemerintahanya, mengerti tentang literasi pemerintan yang baik juga bersih, di manakah kerepotannya. Kok hanya lima saja yang dihentikan gajinya, mengapa belum ada nama yang dipecat? Ini drama apa? Atau patut diduga Bupati kita gak paham, ataukah sengaja dibiarkan untuk persiapan Pemilihan Bupati Bima 2020? Wallahualam. Bersamaan dengan ini, saya rekomendasikan Bupati Bima untuk sekolah kepatuhan hukum, pada Pemda Lombok Tengah.

Pimpinan Daerah di era di mana semangat korupsi menyeruak, dan jebolan manusia korup masih bernafas legah penting membaca dan mengerti integrasi nalar dalam penekenan SKB penanganan hukum terhadap eks ASN korup. Merugikan atau tidak terhadap pembangunan daerah tidak selalu jadi standar ganda, asasnya iyalah memelihara ASN korup terlarang. Pemberhentian dan Pemecatan secara keseluruhan terhadap mereka akan menjadi indikator public “seberapa serius komitmen pemda dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih”. Dengan dalil dan alibi apapun, mereka harus disikapi sebagaimana mestinya.

Membantu DILAN Berpikir Konstruktif

Bima RAMAH seperti sebuah Kapal besar yang harus berlabuh di dermaga impian, mengemban janji keselamatan (kesejahteraan) bagi seluruh peghuninya. Kapal itu berlayar-layar mengarungi samudra nan luas, juga bergelombang besar. IDP-Dahlan iyalah Nahkoda, sementara RAMAH iyalah Kompasnya. Karena ukuran kapal sangat besar, ratusan ribu penumpang dan beserta para awak perlu persediaan logistik yang cukup. Dan Nahkoda penting menghitung dan memastikan, logistik itu memenuhi kebutuhan penghuninya.

Di dalam kapal ada lumbung padi dan gandum yang telah disediakan dengan perhitungan matematis yang dicita-citakan makanan ratusan ribu penumpang. Kapal besar yang mengarungi samudra yang luas tidak akan tenggelam dihajar ombak, apabila nahkodanya paham peta dan memiliki pengalaman yang tinggi terhadap medan. Anggap saja DINDA-DAHLAN nahkoda yang handal.

Sayang kawanan tikus sudah berada dalam kapal dan mulai mengobok-obok lumbung padi dan gandum. Tikus ini tidak akan meninggalkan kapal sebelum meretakan kapal, dan menyaksikan tenggelam. Sebagai Nahkoda tentu punya opsi-opsi yang tepat dalam menyikapi. Apakah menunggu semua persedian lumbung terjarah, dan menyaksikan tikus melompat kemudian kapal tenggelam? Ataukah memerintahkan semua penghuni kapal untuk meminta kawanan tikus itu enyah? Pun bila melawan, para tikus itu kemudian dipaksa “Dibuang kelautan luas”. Entahlah opsi itu hanya ada pada nahkoda, kita hanya menunggu apa pilihan nahkoda tersebut. Berpikir metaforis terhadap beban Negara dan daerah yang menyedot APBN dan APBD dari akibat menggaji ASN Korup bukan masalah sepeleh. Bila digaji dengan uang pribadi Pemda ya nggak apa-apa dipelihara, walau asanya digadaikan. APBN dan APBD sumber utamanya pajak. Pajak kami. Pajak rakyat.

Saya ingin menutup tulisan sederhana ini dengan pepatah lama “IKAN BUSUK Dimulai dari KEPALANYA”. Dibereskan saya kira gak perlu repot! Tidak…..? Tentu saya dan Anda punya catatan, dan secara personal bila tidak dibereskan “PEMDA DIPIMPIN DINDA PEMELIHARA PARA BANDIT”. Pemda Bima Harus Adil. Sikapi Secara Keseluruhan ASN Korup! Tanpa Pilih Bulu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*