26 Mahasiswa G30S Diringkus Polisi: Penegak Keadilan Jalan Miring, DPR Bau Pesing!

“Kekuatan kita harus terdiri dari penumbuhan cita-cita tentang keadilan dan perikemanusiaan.” –Sutan Sjahrir

Demonstrasi yang berlangsung tanggal 26 September 2019 di DPRD NTB telah memakan korban. Seorang aktivis mahasiswa bukan hanya terbujur kaku akibat gas air mata, melainkan terkena peluru karet dari aparat kepolisisan. Dia kini sedang dalam keadaan kritis dan masih dirawat di RS. Kelak, pada Gerakan 30 September (G30S)—masih di tempat yang sama—aparat kembali berulah. Kali ini mereka menangkap 26 orang mahasiswa dengan tuduhan provokator.

Penangkapan yang terjadi pada puluhan orang itu dilakukan sewaktu pembubaran paksa aksi dengan sederet pasukan bersenjata dan mobil water canon. Mereka sesungguhnya tidak hanya menangkap. Karena sebelum diseretnya para demonstran ke ruang pemeriksaan. Anak-anak muda itu terlebih dahulu dipukuli dan ditendang di lapangan. Itulah kenapa pada tubuh korban terdapat sejumlah luka memar; baik akibat terkena tongkat, sepatu maupun tonjokan.

Mereka yang dituduh sebagai provokator adalah bukan dari masyarakat sipil, melainkan peserta aksi. Massa dianggap oleh polisi memprovokasi untuk ricuh. Padahal massa begitu solid dibawa pimpinan korlap dan kordum. Dus, tidak ada kesempatan bertindak di luar instruksi. TItulah mengapa patut kita menduga bahwa untuk dalih penagkapanlah maka mahasiswa-mahasiswa itu dipaksa menyandang status provokator. Dalam kondisi ini demonstran secara faktual dirugikan dan secara struktural berada pada keadaan yang amat lemah karena sengaja dilemahkan: tak diberi kesempatan membela diri.

Tidak benar kalau 26 mahasiswa itu bertindak provokatif. Kericuhan terjadi bukan sepenuhnya dapat dilimpahkan kepada massa aksi, melainkan juga wakil-wakil rakyat di Udayana. G30S yang berlangsung di DPRD NTB menginginkan ketua dewan menemui dan mengajak massa hearing. Tetapi pimpinan para wakil rakyat malah berlagak pongah. Itulah kenapa Ketua DPR hanya menerima tuntutan mahasiswa tanpa berani mengambil komitmen yang sejalan dengan gerakan: menolak UU KPK, RUU bermasalah dan sebagainya.

Mendapati pimpinan parlemen Udayana yang tidak tegas dalam menanggapi aspirasi G30S itulah yang enggan diterima oleh mahasiswa. Massa aksi akhirnya memutuskan untuk bertahan di depan gedung DPRD sampai malam. Namun kepolisian yang kaku, konservatif dan agak zalim kemudian mengambil tindakan pembubaran paksa. Dalih yang mereka gunakan adalah protap penanganan demo: tidak bisa lagi aksi kalau sudah lewat pukul 18.00 Wita.

Aturan itulah yang menjadi pembenaran diserangnya massa aksi menggunakan water canon dan gas air mata. Peraturan itu pulalah yang mendorong aparat mengepung para demonstran yang terjebak di Islamic Center (IC). Maka dengan bermodalkan hukumlah kemudian para polisi membubarkan paksa G30S. Pembubaran inilah yang membuat massa berlarian dan bertebaran sampai ke masjid dan daerah-daerah pemukiman warga.

Dalam kekacauan yang terjadi terlihat ada aparat yang berusaha menembak demonstran. Untunglah tembakannya meleset. Ketika dikejarnya massa sampai di perkampungan, syukurklah juga warga keluar dan mengutuk tindakan aparat. Namun penangkapan tak bisa dihindari. Karena sedari awal kepolisian ternyata bukan hanya berniat membubarkan G30S, tetapi juga menghukum mahasiswa. Itulah kenapa di halaman IC terdapat beberapa orang demonstran yang dipukul dan ditendang aparat untuk kemudian diseret ke kantor polisi.

Upaya aparat kepolisian memberi efek jera kepada massa aksi tak cukup dilakukan oleh para aparat berseragam dan bersenjata. Melainkan juga melalui intel. Intel-intel polisi yang berpakaian biasa disebarkannya lagi-lagi untuk meringkus mahasiswa. Mobilitas intel inilah yang membuat terseretnya banyak demonstran hingga berjumlah 26 orang.

Entah bagaimana nasib 26 orang itu selanjutnya? Kejahatan selalu merugikan! Selalu ada pihak yang jatuh menjadi korban. Kejahatan mengandung kekejaman tanpa pembenaran, stigma yang terlalu berdaya untuk dilawan, atau penderitaan yang menimpa orang-orang yang tidak bersalah. Dalam kejahatan selalu ada aspek kekerasan, apapun bentuknya; baik fisik, psikologis, atau simbolis. Itulah yang tengah dirasakan oleh kawan-kawan mahasiswa itu sekarang. Mereka terkapar di dalam dominasi aparat kepolisian.

Massa aksi G30S menjadi korban kebohongan politik dan kejahatan struktural yang timbul akibat sistem atau situasi. Stigma provokator adalah bentuk kejahatan simbolik yang dimunculkan oleh aparat kepolisian dalam menumpas gerakan mahasiswa. Dengannya penguasa akan menyeret opini publik untuk mencap gerakan moral mahasiswa itu anarkis dan membahayakan ketertiban. Dalam hal ini fenomena yang muncul ialah dominasi wacana. Komunikasi yang melibatkan pengetahuan dan kekuasaan sangat berbahaya, karena dapat melahirkan rezim kebenaran. Pada keadaan yang seperrti inilah kita membutuhkan pikiran kritis untuk membongkar kedok kekuasaan, pengetahuan dan kebenaran seperti yang dijelaskan oleh Foucault:

“Panggilan utama pikiran kritis adalah menjawab tantangan untuk megurai atau menganalisa hubungan kekuasaan, pengetahuan dan kebenaran. Dengan membongkar hubungan kekuasaan yang disembunyikan akan mendorong tumbuhnya perlawanan agar semakin memperluas lingkup kebebasan.”

Penangkapan dan penahanan 26 orang aktivis mahasiswa dalam G30S mengharuskan kita untuk peka terhadap strategi kekuasaan. Orang harus jeli melihat bagaimana kekuasaan bergeser melalui cara-cara yang dikembangkan seperti wacana ‘provokatif’, untuk menggapai, menembus dan mengontrol manusia. Kekuasaan dan pengetahuan telah menelurkan kejahatan simbolik, yakni kebenaran sebagai seorang ‘provokator’. Dalam hal ini pulalah terjadinya reduksi realitas yang kompleks: pengemasan tanda menggantikan kenyataan lapangan.

Dalam konteks ini, gagasan pemikir postmodern seperti Baudrillard dapat dipakai. Realitas baginya terdiri dari tanda (simbol), penanda, dan petanda. Tanda adalah premis yang dihasilkan atas abstraksi terhadap realitas. Penanda ialah kejadian-kejadian dalam kenyataan secara en sich. Sedangkan petanda merupakan konsep-konsep yang berada di balik kenyataan. Tanda yang berusaha disuntikan oleh penguasa adalah ‘simbol provokator’. Dimunculkannya orang-orang yang dianggap sebagai provokator merupakan konsekuensi logis dari kekacauan sewaktu aksi. Antara tanda dengan penanda nampak telah terjadi yang namanya pengaburan realitas guna diproduksinya wacana provokasi. Pertama, tidak mungkin timbul kekacauan kalau saja pimpinan parlemen menemui massa, mengajak hearing, dan membuat komitmen tegas menolak apa yang ditolak massa. Kedua, tak mungkin terjadi kekacauan jika polisi mengijinkan massa untuk tetap bertahan di lokasi tanpa upaya-upaya pembubaran paksa.

Pada G30S di depan gedung parlemen Udayana telah terjadi pengaburan realitas. Simbol provokatif ditampilkan secara vulgar. Bukan hanya terlepas dari penandanya, melainkan juga tercerabut dari petanda. Konsep dalam gerakan tersebut adalah ‘aksi damai’. Hanya saja dalam pelaksanaannya terjadi perseteruan yang dialektis antara massa dengan DPR dan aparat, maka hasilnya pun berbeda. Itulah kenapa kekacauan tak dapat dihindarkan. Namun realitas lapangan ‘yang kacau’ tidak boleh kita putuskan hubungannya dengan petanda; apabila terputus, maka mahasiswa dengan mudah menjadi korban dari kejahatan simbolik: tanda yang diciptakan oleh kekuasaan dan pengetahuan sebagai ‘provokator’.

Dua puluh enam orang massa aksi telah menjadi korban kejahatan simbolik. Mahasiswa kutanyakan pada kalian: bagaimana jika kejadian itu menimpa dirimu? Apakah tidak terbesit keinginan untuk memperjuangkan pembebasan mereka? Tak berniatkah bergerak lagi? Hukum di tangan aparat kepolisian bagaikan senapan: menyalak untuk mereka yang melawan ketidakadilan dan penindasan. Sementara aspirasi rakyat ditelinga di telinga dan hidung parlemen tak lebih dari suara kentut: bunyinya menyebalkan dan baunya menuntut untuk dihindari. Tindakan polisi dan wakil rakyat yang seperti itu membuat hukum dan aturan berdiri di atas uang dan kedudukan. Lihat saja bagaimana dimunculkan peraturan keji: membela koruptor, menguntungkan korporasi, merebut tanah petani secara sewenang-wenang, mengeksploitasi kehidupan buruh, memeras gelandangan, dan membungkam kritik terhadap penguasa. Kitab-kitab pasal inilah kemudian bukan hanya akan ditafsirkan para penegak hukum, melainkan juga diselundupkan.

Penyelundupan pasal dapat kita lihat dari kekerasan fisik maupun simbolik yang dilakukan aparat pada massa aksi. Pasal mereka jadikan tameng untuk membela dewan yang tidak berani menyatakan sikap berlawan atas keputusan kekuasaan yang tidak merakyat. Di sinilah kekuasaan dan pengetahuan bersetubuh melahirkan kekerasan atas pendakuan kebenaran. Hukum hanya dapat dimengerti oleh lapisan tertentu, yakni mereka yang beruang dan berkedudukan. Karena itu peraturan sepertinya punya cacat bawaan: miskin kepedulian. Pasal-pasalnya tak mudah beradaptasi dengan tuntutan keadilan—aspirasi mahasiswa dan rakyat kecil. Tetapi bisa dimodifikasi untuk melayani kekuasaan. Fenomena inilah yang akan membuat negeri ini selucu puisi Mustoha Bisri:

“…penegak keadilan jalan miring/penuntut keadilan jalannya pusing/hakim main mata dengan maling/wakil rakyat baunya pesing/hi hi….”

Sejarah negeri ini tak beringsut maju karena gagal menegaskan keadilan. Didiamkannya semua bentuk kjahatan kemanusiaan hingga terbiasalah kekuasaan dengan segala aparaturnya melakukan tindakan sewenang-wenang dan kekerasan. Pada masa lampau penguasa menjebloskan massa karena alasan stabilitas. Kini lagi-lagi penguasa menangkap dan menahan demonstran dengan dalih naïf: provokator. Memang di negeri ini rakyat kecil tak saja dihukum melalui prosedur dan pasal, karena perjuangan untuk kepentingan rakyat mudah dibungkam melalui kekuasaan.

Jika aparat kepolisian tak mampu menegakkan posisi keadilan maka hukum yang ditegakkannya juga tak bakal berperan sebagai pelindung. Hukum di tangan mereka tak hanya membentuk bayang-bayang, melainkan mengikuti suara bengis para pemangku kepentingan. Keadaan demikian disebut oleh Hannah Arendt sebagai perbudakan: hukum dan para penegaknya menjadi budak dari kepentingan-kepentingan ekstrim penguasa bersama dengan para elitnya. Apabila tidak dilawan secara terus-menerus maka para bedebah akan semakin mengakar di negeri kita. Untuk itulah tulisan ini tak mau lagi berbasa-basi. Kepada gerekan mahasiswa ada baiknya menyelami petuah Anonymous yang lugas dan tegas ini:

“Jika Keadilan ditegakkan, keberanian tidak diperlukan lagi.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*