Aparat Represif: PB HMI-MPO Serukan Aksi, Masyarakat Sipil Bersedia Mendukung

Jakarta, patriot.id — Aksi Massa Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Jakarta dengan tema ‘Refleksi 20 tahun Reformasi: Jokowi Pemimpin Haram’ berakhir ricuh dan menelan korban jiwa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/05/2018).

Adapun tuntutan HMI-MPO Cabang Jakarta:

Pertama, menuntut Jokowi-JK untuk mundur dari Jabatannya sebagai pemimpin di Negeri ini karena telah gagal menjalankan tugasnya dan telah berlaku munafik.

Kedua, meminta anggota DPR RI untuk segera mengevaluasi kepemimpinan Jokowi-JK.

Ketiga, meminta anggota MPR untuk mencabut mandat Jokowi-JK.

Keempat, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan dalam rangka mendesak Jokowi-JK turun dari Jabatannya.

Upaya represif dilakukan aparat kepolisian karena massa aksi di nilai anarkis dan bertindak provokatif. Oknum Polisi akhirnya membubarkan paksa dan menahan pendemo, lalu akibat pendarahan yang butuh perawatan mereka akhirnya di larikan ke Rumah Sakit.

Mereka yang ditangkap hingga di masukan ke RSUD Tarakan akibat luka bentrok adalah Musa (Ketua HMI MPO Cabang Jakarta), Alfian (Pengurus Cabang), Luki Mahendra (Ketua KPC Cabang Jakarta), Arif dan Arnold (Anggota Komisariat).

Selain itu, mahasiswa yang menjadi korban pemukulan aparat kepolisian yang langsung ditangani di IGD RSUD Tarakan karena membutuhkan penanganan serius. Yakni, Irfan Maftuh (Korlab Aksi/ketua umum Front Nasional MPI), Ahmad Kerley (HMI MPO).

Upaya pembungkaman terhadap kebebasan mengemukakan pendapat itu, berujung pada kekecewaan Abubakar selaku Ketua Bidang (Kabid) Pemuda dan Mahasiswa PB HMI-MPO yang secara tegas mengutuk oknum terkait.

“PB HMI mengutuk keras tindakan aparat kepolisian yang mengakibatkan kader HMI kritis dan dirawat di Rumah Sakit. Seharusnya aparat kepolisian pengayom mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi,” kata Abubakar saat di konfirmasi, Senin malam (21/05).

Selanjutnya, Abubakar meminta oknum yang melaksanakan pengamanan dengan tindakan kekerasan diproses oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (DIV PROPAM) Polri atas dugaan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya.

“Harus diproses oleh Propam atas tindakan brutal itu, karena ada dugaan pelanggaran. Apalagi ini era reformasi yang menjunjung tinggi kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum,” ucap Abubakar.

Kabid PB HMI ini pun mengistruksikan kader HMI se-Indonesia untuk melakukan aksi sebagai bentuk kecaman terhadap tindakan yang inkonstitusional dari aparatur penegakan hukum Indonesia.

“Kami menginstruksikan kepada seluruh kader HMI se-Indonesia untuk melakukan aksi solidaritas terkait kekerasan aparat kepolisian yang mengakibatkan kader HMI cabang Jakarta terluka dan kritis,” ujarnya.

Terkait hal itu, Komisi Hukum PB HMI, Muhtar Yoga telah berkordinasi dengan Kepolisian Resor Jakarta Pusat guna membabas habis tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisiannya. “Usut tuntas tindakan oknum Polisi itu,” kata Yoga ketika menjenguk pengurus dan kader HMI Cabang Jakarta yang mengalami luka-luka di RS Tarakan.

Yoga menilai bahwa kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak fundamental yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945, juga berusaha ada di berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

“Sesungguhnya Kepolisian tidak saja telah mengesampingkan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, tetapi juga telah melanggar Protap Kapolri No. 1/2010 (Penanggulangan Anarkis, pen.),” ungkap Yoga.

Selaras dengan itu, respon obyektif pimpinan tertinggi organisasi. Ketum PB HMI-MPO, Zuhad Aji Firmantoro berdasar video yang di terima dari Kader HMI, ia menilai tindakan oknum aparat kepolisian begitu kejam dan tidak mencerminkan integritas serta profesionalitas hingga pantas di kecam.

“Saya mengutuk dan menyayangkan tindakan respon aparat kepolisian yang berlebihan dan itu kita sayangkan,” kata Zuhad Aji, Senin malam (21/05).

Zuhad Aji pun mengaku telah meminta kepada Komisi Hukum dan HAM PB HMI dan Komisi Mahasiswa dan Kepemudaan untuk mengawal kasus pemukulan kader HMI hingga tuntas. “PB HMI akan melakukan advokasi terhadap kader yang menjadi korban pemukulan,” tegasnya.

Dengan pertimbangan matang-matang sebagai pengendali kebijakan strategis, Zuhad mengatakan, “Kepada kader HMI-MPO se-Indonesia untuk merapatkan barisan dan tetap menunggu instruksi dari PB HMI,” pungkasnya.

Tidak hanya dari tubuh HMI-MPO, Masyarakat Sipil pun kini ikut bersuara. Tindakan oknum kepolisian itu wajib di usut tuntas dan tak bisa dibiarkan, demikianlah di ingatkan oleh Kordinator Korsa, Amirullah Hidayat yang pada tahun 2014 lalu menjadi relawannya Jokowi.

“Cara-cara seperti ini menunjukan bahwa Joko Widodo adalah Presiden Antikritik, dan menunjukan bahwa pemerintah hari ini sudah menggunakan cara cara Orde Baru dalam penanganan unjuk rasa, bahkan lebih kejam,” ucap Amirullah, Senin malam (21/05).

Amirullah menambahkan, “Kalau kita perhatikan tindakan kekerasan seperti yang sering terjadi, mau jadi apa bangsa ini jika setiap aksi unjuk rasa dilakukan penanganan dengan kekerasan,” tukas Ketua Korsa sekaligus Kader Muda Muhammadiyah ini.

Kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian dalam membungkam rakyat menyampaikan aspirasi untuk memperbaiki bobroknya pemerintahan selama ini menjadi pertanda redupnya kepemimpinan di Indonesia. Maka, sudah seharusnya semua elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda untuk bergerak, tutupnya. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*