Bersih-Bersih Desa (Anggaran Dana Desa Perjelas)

”Indonesia Tidak Akan Besar Karena Obor di Jakarta, Tapi Akan Bercahaya karena Lilin di Desa”. (Moh. Hatta).

Sebagai masyarakat yang dijamin oleh Undang-undang tentang penyampain pendapat dimukan umum Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ”kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Setelah disahkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang pengalokasi Dana Desa yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam pasal 2 PP No. 60 Tahun 2014, disebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta memberikan informasi kepada masyarakat  Desa sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (4) huruf (f) dan huruf (p).  

Sehubung dengan perintah undang-undang tersebut, pemerintah desa seharusnya memberikan gambaran ideal tentang menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan anggaran dana desa (ADD) yang dikelolah selama mengabdi sebagai pejabat publik dalam mewujudkan cita-cita termuat di undang undang desa tentang desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Masyarakat harus membangun kekuatan sendiri untuk bisa mengontrol kebijakan dan perilaku pemerintah desa. Untuk itu, mekanisme checks and balances antara masyarakat dengan pemerintah harus didorong untuk menggambarkan ruang hidup kebebasan yang positif dan produktif, sehingga penyalahgunaan dapat kurangi.

Pemerintah desa tidak boleh alergi terhadap pengawasan dana desa oleh masyarakat, apalagi kemudian berupaya membalas pengawasan masyarakat tersebut dengan tidak melayani atau tindakan lain yang tidak dibenarkan undang-undang.

Karena masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa.

”Saya titip uang triliun itu bukan uang sedikit, bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan kepala desa itu menjadi tersangka kalau cara-cara pengelolaannya tidak baik”. (Pres. Joko Widodo).

Sebelum dilantik pemimpin yang baru terpilih, kami mendorong pemerintah desa sekarang melakukan bersih-bersih dalam tubuh keperintahan untuk segera menunjukan ke Publik tentang pengelolaan Anggara Dana Desa dan Aset Desa 2019-2020, sebagai bentuk transparansi dan menghargai perintah Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014.

Kita berharap kedepan Dana Desa dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Oleh: Harmoko (Ketua Umum Komunitas Mahasiswa Pemuda Pelajar Ngali Mataram)

About (0) 1023 Articles
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*