Birokrasi Unram Eksploitasi Manusia, Mahasiswa Berdiri di Pihak yang Mana?

“Di bawah matahari kita beratanya: ada yang menangis, ada yang mendera; ada yang habis, ada yang mengikis. Dan maksud baik kita. Berdiri di pihak yang mana?” (WS Rendra)

Pada Rabu (19/2), Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin berkunjung ke Universitas Mataram. Di kampus inilah dia memberikan kuliah yang begitu mencekam. Sebab dalam materinya pemikiran-pemikiran radikal mudah sekali dicap haram. Maklum beliau itu tidak cuma seorang orang nomor dua di negara melainkan pula seorang Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Makanya gagasan-gagasan di mulutnya gampang diharamkan seenaknya. Itulah mengapa banyak wacana yang dipandangnya seperti produk konsumsi saja.  Khalifahisme, Marxisme, Leninisme, Maoisme, hingga Anarkisme dan segala variannya juga coba dilumpuhkannya.

Ide-ide berkemajuan dianggap kiai Ma’ruf seiras dengan setan yang dapat menggoda umat manusia untuk berbuat dosa. Dalam kuliahnya mahasiswa Unram seperti digiring untuk menjauhi seabrek bacaan maupun segala bentuk gerakan yang diberinya stigma: sesat hingga anti-Pancasila. Namun Pancasila di tangan elite negara tidak lebih pelumas membangun apa saja dan di mana aja. Kita tentu masih mengingat bagaimana Soeharto berkuasa secara opresif. Dia seperti penguasa dan perangkat kekuasannya Jokowi-Ma’ruf.: buku-buku kiri ingin dilenyapkan dari edaran bahkan toko-toko yang menjualnya disegel hingga penerbit-penerbit progresif dibubarkan, diskusi-diskusi juga gampang dipersekusi dengan alasan berbahaya, dan kampus ikut dipenetrasi pelbagai isu untuk melemahkan pergerakan mahasiswa.

Isi otak kedua rezim itu nyaris serupa. Inilah kenapa paradigma mereka rakyat Papua dari dulu hingga sekarang tak pernah berganti peran: selalu jadi korban yang dirampok dan direnggut nyawanya secara paksa. Skenario istana amat klasik: siapa-siapa yang ingin merdeka dari penindasan pemerintah akan dihujani peluru TNI-Polri. Iklim kekerasan negara persis peristiwa pembunuhan massal terhadap para tertuduh PKI. Pancasila dilacurkan untuk memuaskan selangkangan para pelopor pembangunan yang tolol. Keadaan seperti tentunya meminta tumbal: segala wacana dan aksi tidak boleh membuat tatanan tak stabil. Sehingga barang siapa menyulut instabilitas wajib segera dilabeli radikal.

Lihatlah bagaimana demonstrasi menyambut Ma’ruf selepas ia menyampaikan ceramahnya. Karena merisaukan kekuasaan maka gerakan kontan dianggap memiliki radikal semata. Parameter keradikalan diukur dari rumusan sederhana: apabila menggangu kerja-kerja pembangunan maka itu sudah radikal bagi penguasa. Misi yang dibawa wakil presiden merupakan bagian dari upaya membersihkan paham-paham yang menghambat dibangunnya apa saja. Makanya anak-anak muda terpelajar yang melayangkan tuntutannya seketika dideteksi berbahaya. Soalnya mereka tahu yang berkelakar di Auditarium kampusnya adalah orang istana. Dia terkenal sebagai ulama yang begitu cerdik melancarkan pembangunan-pembangunan mahal. Sepak terjang bangun-membangunnya nyaris membuat rakyat terperangah karena fatwa dibikinya lalu dijual. Lewat film dokumenter Sexy Killer, kita dipertontonkan jalinan hubungannya bersama  perusahaan-perusahaan pertambangan. Perusahaan batubara yang merusak lingkungan sekaligus menghisap kekayaan alam penduduk diberinya sertifikat kesyariahan.

Di tangannya para pengusaha penindas direstui menindas manusia dan alam tapi melalui legitimasi agama. Penindasan dilegalkannya dengan hukum Islam karena MUI mendapat imbalan atasnya—di Bank Muamalat, Dewan Syari’ah MUI mendapat bantuan modal dari konsorsium tiga nama investor asal Singapura: Rizal Risjad (Pendiri PT Berau Coal Energy), Djamal Attamimi (Komisaris PT Toba Bara Sejahtera) dan Dicky Yordan (Direktur Toba Bara). Dengan melihat kiprah itu maka Rektor Unram Lalu Husni merasa tepat meminta anggaran untuk perbaikan Gedung dan Labortorium kepada ulama yang kini sudah menjabat wakil presiden. Dana yang diminta untuk pembangunan sampai miliaran. Memang Rp 48,7 miliar amat kecil bagi pejabat yang hobinya membangun.

Untuk mencuri hati sehingga mendapat gelontoran anggaran dari eksponen pembangunan kiriman istana maka Rektor Unram tak segan-segan menyajikan hiburan: sirkus kekerasan. Satpam disulapnya jadi algojo untuk memberangus gerakan. Melalui aparat kampus mahasiswa seketika diposisikan sebagai spesies yang harus diremukan. Itulah mengapa pada Rabu (19/8) sore aliansi gerakan mahasiswa—beratas nama Mapetra—mendapatkan serangan tanpa belas kasihan. Alasannya: demo merupakan bentuk keradikalan, tidak berguna melangsungkan pembangunan, dan terutama tak mendengarkan petuah dari wakil presiden. Makanya sebelum melakukan aksi pun massa terlebih dahulu diintimidasi. Negara lewat TNI-Polri-nya mencurigai hingga mengintoregasi mereka karena dipandang ritual pidato kiai Ma’ruf yang suci.

Dalam kondisi seperti itulah gerakan terlebih dahulu dicap negatif. Tekanan disembulkan secara masif. Bahkan birokrasi Unram sampai harus mengerakan satpamnya untuk bertindak koersif. Mula-mula aparat kampus menghadang mahasiswa dengan lemparan kata peyoratif: sundel. Seusai menggonggong kayak anjing, satpam justru semakin bertambah labil: massa dipaksa mundur; dikejar, didorong, ditendang, dan dipukul. Bahkan dua mahsiswa Fisipol Unram—Alan dan Afif—ditangani persis sedang menyingkirkan kutil. Incinews merekam pengakuan korban ketika keduanya berhadapan dengan para satpam tolol—kejadiannya agak konyol:

…Saya [Alan] dan saudara saya Afif diperlakukan dengan cara kriminil. Dipukul, dicekik, dan dijambak rambut saya kemudian tubuh saya dicengkram oleh beberapa satpam….

Setelah demonstran berhasil dibubarkan maka selanjutnya beberapa orang diseret untuk diadili di hadapan rektor. Kala pertemuan berlangsung kekerasan kembali meruyap dengan vulgar. Karena birokrat bukan malah menyelesaikan persoalan menggunakan kepala dingin tapi justru menjadikan tangan-tangan keamanannya sebagai mesin penjagal. Makanya suasana ruang lobi rektorat dibuatnya serupa tempat jagal. Ini dapat disimak dari pengakuan Mapetra yang tersebar di beberapa grup WhatsApp mahasiswa Fisipol:

…para satpam itu memaksa kami ke lobi rektorat. Kami difoto. Mendapat kehinaan lagi di sana karena saudara kami Anang ditampar mukanya, dibungkam mulutnya oleh dua satpam. Menangis hati kami melihat peristiwa tersebut. Hanya orang gila mungkin yang tak tergores kemanusiaannya melihat kejadian itu….

Mapetra dibentuk mahasiswa bukan buat menolak kedatangan wakil presiden. Melainkan melawa wacana dominan yang selama ini menyelimuti Unram, terutama soal pembangunan. Hal itu dapat dimengerti dari akronim Mapetra: Mahasiswa Peduli Transparansi. Anak-anak muda yang tergabung di dalamnya cuma meminta penjelasan mengenai: (1) rencana kampus membangun retail modern (Indomart) dan (2) pemotongan Bidik Misi. Dan terutama mendesak mengadili: (3) oknum birokrat penggelap duit KKN tempo hari.

Aliansi mahasiswa itu begitu sangsi terhadap program kerja rektor Husni. Pikirannya tak karuan, begitu kontradiksi, dan nampak dirembesi oleh kepentingan kelompoknya maupun pribadinya sendiri. Makanya seabrek program yang dijalankannya bukan malah menyejaterahkan namun justru bikin menyeringai. Dia mengaku kehabisan uang untuk merehabilitasi kampus akibat gemba bumi bersamaan dengan melambungkan rencana seperti sedang memiliki duit banyak: membangun retail modern. Lembaga Pendidikan seperti apa yang didambakannya ketika pegawai dan mahasiswa hidup dalam lingkungan perguruan tinggi yang mengonstitusi perdagangan?

Dengan paradigma pasar maka pendidikan tidak akan mampu beringsut dari soal untung-rugi. Ekses berpikir semacam inilah yang memberi kesempatan birokrasi untuk menghisap anggaran bidik misi. Makanya 95 orang penerima bantuan dana pendidikan sekarang bermasalah. Para peserta itu seharusnya menerima 4,2 juta rupiah per semester namun dipotong hingga 600 ribu rupiah. Tindakan-tindakan mencari keuntungan bahkan mengakibatkan birokrasi mengajarkan cara menjadi penjahat: birokrat menukarkan nilai dengan uang terhadap tiap mahasiswa yang mampu membayarnya. Melaluinya kampus kehilangan cahayanya karena produksi ilmu-pengetetahuan digerogoti anomali: perbuatan yang menyosialisasikan modus-modus koruptif sejak berstatus mahasiswa.

Birokrasi Unram rasanya ingin sekali menjadikan ilmu-pengetahuan sebagai komoditi. Mengajar bagi mereka tak lebih dari kegiatan memperkaya diri juga kroni. Karena pengajaran yang sejati tingalah kegiatan sambilan. Kami sangat yakin pasti kalian merasakan bagaiamana pendidikan tinggi hari-hari ini menampilkan fenomena yang disebut Paulo Freire sebagai pendidikan gaya bank. Ada sepuluh indikatornya kita hanya perlu berendah hati untuk mengakuinya lalu merengkungkan pengalaman-pengalaman kita selama dididik. Kesepuluh indikator yang disarikan dari karya-karya Freire mengenai Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan:

Pertama, guru mengajar, murid belajar; kedua, guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa; ketiga, guru berpikir, murid dipikirkan; keempat, guru bicara, murid mendengarkan; kelima, guru mengatur, murid diatur; keenam, guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti; ketujuh, guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan gurunya; kedalapan, guru memilih apa yang diajarkan, murid menyesuaikan diri; kesembilan, guru mengacaukan wewenang ilmu-pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid; dan kesepuluh, guru adalah subyek proses belajar, murid obyeknya.

Kita rasanya mesti mengakui bahwa didik-mendidik di Unram persis apa yang dipikirkan Antonio Gramsci dalam Catatan Harian-nya sewaktu dipenjara: pendidikan yang ada tidak pernah mengembangkan kemungkinan membangkitkan kemampuan untuk berfikir kritis dan sistematis. Sebab mekanisme kelembagaan (sekolah, gereja, partai-partai politik, media massa dan sebagainya) menjadi ‘tangan-tangan’ kelompok yang berkuasa untuk menentukan pandangan-pandangan sesuai kebutuhan kelompok dominan. Keadaan ini meniscayakan lembaga pendidikan tidak lagi mengajarkan apa yang diyakini melainkan menyuntikan kenaifan-keniafan selama berguna bagi kepentingan pemegang kekuasaan.

Kenaifan itu tidak berbeda dengan masa Orba: menyembul-nyembulkan kebaikan pembangunan. Wiji Thukul tidak salah manyairkan: sejarah tidak mengalami perubahan. Maksudnya fenomena-fenomena saat Soeharto berkuasa masih membekas bukan sekedar dalam ingatan tapi menungkit ke kenyataan harian. Alan, Afif, Anang dan teman-temannya menjadi faktual sebagai korban keberingasan kekuasaan yang memerioritaskan pembangunan. Momen yang demikian menampakan negara persis kata Karl Marx dalam The Eighteenth Brumaire XVIII Louis Bonaparte: terlibat, mengontrol, mengatur, mengawasi, dan mengelola masyarakat sipil dari pelbagai ekspresinya yang paling mencakup-semua-hal sampai gerakan-gerakannya yang paling tidak signifikan, dan dari bentuk-bentuk eksistensinya yang paling umum.

Perselingkuhan dengan orang-orang istana menjerat birokrasi Unram untuk bersedia menempatkan mahasiswanya mirip kelas pekerja. Makanya relasi dalam kehidupan akademik menampakan hubungan perburuhan: mulai dari relasi properti, relasi pembagian kerja, relasi pembagian surplus, hingga relasi produksi. Cobalah untuk melihat dan pikirkan: (1) keadaan manusia dalam relasi properti: ‘hak milik menentukan siapa sebagai tuan dan siapakah yang menjadi hamba’. Melaluinya maka penguasa (termasuk rektor maupun dosen) dapat memperlakukan mahasiswa yang dikuasainya secara suka-suka. Inilah yang terjadi kala pengetahuan jadi dikomodifikasi seperti benda. Maka kepemilikian pribadi melegitimasi perbuatan arbitrer pemiliknya; dan (2) relasi pembagian kerja ditentukan dari kepemilikan properti barusan: ‘ada yang memerintah dan ada pula yang diperintah’. Hubungan manusia dengan sesamanya mematutkan perbudakan. Dengan menjadi budak seseorang dipaksa untuk melayani majikannya. Contoh aktualnya ada dalam surat edaran birokrasi kepada mahasiswa bidik misi: kalau tidak mengikuti seminar wakil presiden maka akan diputuskan bantuan dana pendidikan yang diterimanya.

Kedua relasi barusan menentukan hubungan yang selanjutnya: (3) relasi pembagian surplus yang bagi hasilnya tidak proporsional: ‘keuntungan lebih banyak diberikan kepada pemegang hak milik pribadi ketimbang orang yang diperintah-perintah’. Soalnya budak bukan hanya tidak memiliki properti, tapi terutama tak berkuasa atas dirinya. Inilah yang membuat budak bekerja sekadar buat bertahan hidup saja. Itulah mengapa kerja-kerja perkuliahan kini membentuk mahasiswa yang lebih mementingkan mengisi daftar hadir, IP/IPK dan ijazah ketimbang ilmu-pengetahuan yang dapat mencerahkannya. Dalam keadaan inilah majikan menadapat untung banyak atas kuliah yang dikerjakannya; baik itu berupa gaji tanpa mesti capek-capek mengajar dengan baik, terutama dana-dana pelaksanaan program pembangunan lainnya; dan (4) relasi produksi: pekerja mendapat balasan atas kerjanya tapi tak lebih untuk memenuhi konsumsi sehari-harinya, sementara tuan dapat memilih apa yang ingin dilakukannya terhadap keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja budaknya; entah menggunakannya untuk konsumsi, atau mengakumulasinya. Akumulasi dilaksanakan lewat reproduksi: mengulang keempat relasi eksploitasi tadi untuk mendapat hasil berlimpah-ruah.

Cara birokrasi kampus untuk mendongkrak akreditasi universitas adalah dengan melakukan reproduksi terus-menerus tanpa peduli bahwa mahasiswanya dibuat bernasib sama dengan buruh: dimabukan hingga terus patuh hingga sulit sekali mengerti dirinya sedang ditindas. Kondisi membenarkan kata Frederick Engels bahwa produksi bukan saja dalam ranah ekonomi tapi lebih luas lagi. Kini produksi itu terjadi dalam dunia perkualiahan. Pernyatan disusul oleh penemuan Laclau dan Mouffe: subyek bukan kaum proletar sendiri tapi banyak—selama dia mengalami penindasan oleh pihak penguasa; seperti mahasiswa. Dalam ranah pendidikan—Bourdieu memang pernah menyebut—modal yang diakumulasikan kelas kapitalis itu adalah budaya (ilmu-pengetahuan), ekonomi (anggaran pembangunan), sosial (jaringan), dan simbolik (jabatan maupun kedudukan). Melaluinya sistem kapitalisme memproduksi ‘keterampilan’ yang nanti berguna untuk bekerja. Makanya kampus diubahnya tempat terbaik yang dapat menempah pekerja. Namun keempat relasi produksi dalam kuliahnya justru memproduksi ketundukan terhadap segala kebijakan yang menindas kehidupannya. Bersama hidup yang begitu ada baiknya merenungi puisi Thukul:

“Apakah nasib kita terus akan seperti/sepeda rongsokan karatan itu?/o,tidak, dik!/kita akan terus melawan/waktu yang bijak bestari/kan sudah mengajari kita/bagaimana menghadapi derita/kitalah yang akan memberi senyum kepada masa depan/jangan menyerahkan diri kepada ketakutan/kita akan terus bergulat.”

About (0) 1018 Articles
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*