Borok Hitam Pendidikan dan Kepemimpinan IDP

“Jangan berhubungan dengan orang-orang jahat. Karena bisa jadi Anda akan menambah jumlah orang jahat.” (George Herbert)

Patriot.id — Figur lain waktunya memimpin Kabupaten Bima! Orang yang memiliki gagasan original dan menyentuh jantung persoalan. Bukan dia yang berasal dari pusaran kerajaan terus menerus ingin menikmati kebun mawar kekuasaan: memimpin sampai dua periode–ini merupakan gelagat neodinasti (perkembangan lebih lanjut dinastisme)!

Bima memang bekas kesultanan, yang dipimpin oleh Sultan. Dalam konteks ini wajar orang-orang yang memiliki darah kesultanan memiliki modal simbolis. Namun berhati-hatilah tatkala gelar warisan leluhur dijadikan jualan politik. Seolah mereka adalah para mesias yang disegani dan mesti memimpin. Hal ini terjewantah pada saat menjabatnya Dae Ferry dua periode. Namun kali ini apakah berlaku pada Dae Dinda?

Kabupaten Bima bukan hak paten satu golongan melainkan milik bersama. Maka selama kekuatan politik bergilir dari satu keluarga ke keluarga lain atau dalam wacana postmo: oligarki. Selamanya Kabupaten kita berada dalam malapetaka. Dae Ferry telah memimpin dua periode, kemudian dilanjutkan istrinya Dae Dinda yang hari-hari ini berniat mengikuti jejak sang suami. Disinyalir anaknya juga telah dipersiapkan untuk melanjutkan jalan yang dibangun kedua Orangtuanya. Sungguh ironis! Apakah Bima tidak punya figur lain?

Figur yang kita cari adalah yang tidak memiliki pertalian kekuasaan dengan masa lalu, baik berupa garis keturunan ataupun berupa ikatan perkawinan. Namun orang yang memiliki rajutan gagasan. Bagi saya pribadi: tentunya yang menghargai ‘pendidikan’. Bukan malah berpendidikan hanya sebatas mengejar gelar dan kehormatan. Karena pasti yang hadir bukanlah sosok tercerahkan melainkan oportunis, serta politisi pandir. Begitulah yang tercermin pada Bupati kita saat ini.

IDP Gagal Tercerahkan Karena Bidang Pendidikan Sakit

“Kejahatan terbesar di dunia bukanlah kemarahan atau kebencian, melainkan kemasabodohan.” (Elie Wiesel)

Sebagai pemuda Bima yang sekarang berada di posisi Dirlapenmi Cabang Mataram, saya akan kembali menggulirkan tulisan ini pada persoalan pendidikan. Kepemimpinan Dae Dinda hampir satu periode, sungguh acuh tak acuh terhadap Bidang Pendidikan. Bahkan Akademisi Mutmainah, Sp.d., menilai sekolah di Kabupaten Bima sekarang malah menyebabkan siswa bodoh: ulangan dan UN sering menguras lebih banyak anggaram dan menyebabkan terkotak-kotaknya siswa pintar dengan bodoh.

Tidak hanya itu sekolah di Bima lebih kejam dari sel tahanan. Mengutip kata Bernard Shaw: sekolah adalah penjara. Tetapi dalam beberapa hal sekolah lebih kejam dari penjara. Di penjara misalnya, Anda tidak dipaksa beli dan membaca buku-buku karangan para sipir atau kepala penjara. Namun adik-adik kita di SD, SMP dan SMA secara kompulsif harus beli buku jualan para guru. Simultan dengan itu, tenaga pengajar bukan malah memperbaiki keadaan tetapi menambah runyem masalah. Mereka acap kali dituding tak independen: terlibat menjadi orang-orang bernaung di bawah ketiak Bupati.

Pantaslah hal ini membuat mutu guru tidak diperhatikan. Apalagi Kepala Sekolah di kabupaten kita lebih suka bertindak sebagai kepala proyek ketimbang pimpinan yang memberi teladan. Ambil sampel di SMPN 2 Bolo, dalam diskusi dengan teman saya: ada kepala proyek pembangunan gedung baru namun dia tidak tahu menahu mengenai anggaran. Malah ungkap salah seorang guru, “Tanyakan itu ke Kepala Sekolah”. Paling na’as tatkala rapat dana terkait ditanyakan, malah Kepala Sekolah berlaku pongah hingga tersebar video keributan para guru yang saling lempar bangkuk pada peristiwa tersebut.

Berdasarkan gumam para guru: Kepala Sekolah itu merupakan streotipe bocah peliharaan Bupati. Maka ketika 50+1 guru SMPN 2 bolo mengeluarkan mosi tidak percaya atas pimpinannya–mendatangi DPRD, Sekda sampai Bupati. Mereka tak ada yang bergeming. Bahkan konon ceritanya ketika guru-guru pagi-pagi menghadap ke kediaman Bupati, malah Dae Dinda mangkir dari mereka. Kontan pertanyaan terlintas dalam benak saya: apakah ini gelagat bahwa Indah Dhamayanti Putri, SE., berpendidikan hanya sebatas untuk gelar tanpa peduli pada hakikat dan tujuan pendidikan?

Keadaan seperti ini menghadirkan pendidikan sebagai lahan garapan para oknum pelaku penilap uang pembangunan. Pantaslah gedung SDN 1 Labuan Kenanga Kecamatan Tambora dari hasil temuan di lapangan pekerjaan sudah dikerjakan. Namun tidak memasang papan nama proyek. Sementara banyak sekolah membutuhkan perbaikan. Beberapa di antaranya: SD Langgudu Karampi yang masih beratapkan jerami dan berdindingkan bambu, fasilitas bahkan nyaris tidak memenuhi standar KBM; dan SD Oi Katupa Tambora, ruang kelas telah banyak yang retak dan kumuh. Sedangkan Dae Dinda tak menyorotinya melainkan lebih banyak memarkan pemberian bantuan, pembukaan event-event dan kegiatan jalan-jalan di media-media lokal.

Ketiadaan komitmen kepemimpinan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat kelak malah akan membuat sekolah di Kabupaten Bima melahirkan banyak pengajar-pengusaha. Mandat sebagai pengusaha di sekolah tidak lain adalah bagaimana ber-KBM untuk mendapatkan laba. Syahdan, dibukalah pintu untuk para penerbit yang bersekongkol dengan para pengajar mencekik uang jajan murid. Karena menjual buku LKS telah jadi program pokok, yang memberi sugesti pada murid: buku penting dibeli dan tidak untuk dibaca. Bersamaan kepala sekolah yang punya hobi jadi kontraktor korup ketimbang memimpin. Hingga di tingkat Pendidikan Tinggi, melancarkan kuliah yang berfokus pada ijazah bukan pada pengembangan kualitas mahasiswa.

Apabila pemimpinnya masih seperti yang sekarang. Ke depan output pendidikan di Bima pasti akan banyak melahirkan orang-orang seperti Dae Dinda: akses pendidikan gampang berpihak pada para tokoh yang berduit. Sementata untuk orang miskin, saya teringat sebuah anonim: miskin bukanlah aib, cuma saja sangat tidak menyenangkan. Maka rakyat miskin dijamin masih tidak akan mendapat pendidikan layak sebagaiman pada bangunan sekolah pada Langgudu dan Tambora. Sebab Bupatinya saja adalah orang yang gagal mentransformasikan ilmu pengetahuannya dari STIE ke Bidang Pendidikan.

Dae Dinda adalah orang yang gagal mempertanggungjawabkan gelar kesarjanaannya. Padahal dia menjabat sebagai Bupati, mestinya dia mampu mempengaruhi setiap lalu lintas kebijakan pendidikan di Kabupaten Bima. Ekspresi yang demikian ini terluap dalam jejak pendapat yang tempo hari kami lakukan di Daerah Pelosok Kabupaten Bima. Ada yang bilang biaya sekolah sangat mahal walaupun konatitusi menegaskan anggaran 20% untuk pendidikan. Semua itu ditengarai oleh desakan otonomi dan pengurangan subsidi. Ditambah lagi oleh tiadanya ketegasan Bupati terhadap sekolah yang membuat aturan sendiri-sendiri demi keuntungan. Tak jarang pungli bermunculan bak jamur di musim hujan. Itulah yang terjadi di SDN Tanjung Baru, Kepala Sekolah melakukan pungutan liar dan memotong BSM tempo hari.

Sebenarnya pelbagai pos pengeluaran telah dijadikan ajang korupsi dan terjadi banyak mis-management. Terutama pengeluaran untuk alat-alat. Keterbukaan dan minimnya keterlibatan Orangtua didik dalam pengelolaan dana menjadi masalah utama di Bidang Pendidikan. Apalagi ditambah pemimpin kita yang acuh tak acuh dalam pengembangan sekolah-sekolah. Pantaslah seorang Francis Wahona khawatir atas pengelolaan dana di negara berkembang, yang rawan ditilap perampok bergelar sarjana.

Sudahlah, memang Bupati Dinda sudah tak mau mencerdaskan orang lain. Sebab dengan itu dia bisa bebas berlaga seenak jidad dan perut. Hingga melakukan tindakan, meminjam istilah Habermas, inatrumental: melihat rakyat ssbagai objek. Karena apabila generasi tercerdaskan status quo akan terancam. Saya teringat dengan zaman kolonial: politik balas jasa telah menjadi senjata makan tuan buat Belanda. Sekiranya inilah yang mungkin ditakutkan Bupati Bima. Tatkala banyak anak-anak tercerahkan oleh sekolah, kelak kepemimpinan yang dibangun dengan semangat keluarga bisa tergantikan oleh anak-anak muda yang lahir dari rahim pendidikan bermutu.

Sehingga janji untuk membangun perpustakaan pun bagaikan menulis di atas air. Hanya keinginan yang berbalut wacana di ruang hampa. Sungguh kering akan aksi. Bahkan dia tak tergerak mengadakan perpus keliling sebagaimana Ali Syari’ati lewat lembaga Husainiah Irsyad, atau memberi perhatian lebih kepada para pemuda sebagaiman Hasan Al-Banna bersama Ikhwanul Muslimun-nya. Tetapi Dae Dinda lebih nyaman melihat degradasi anak muda: generasi buta aksara dan tak suka berliterasi; bergelut dengan banci dan tramadol di salon; kumpul kebo dengan pasangan; menjadi joki balap liar yang berani mati; serta mendadak tenar sebagai pecandu atau bandar narkoba dan minuman keras.

Kepemimpinan IDP Tidak Berkeadilan di Pelbagai Bidang

“Dunia penuh ketidakadilan … ganjaran didaparkan oleh mereka yang bisa menemukan dalih untuk mendukung ketidakadilan, dan hukuman didapatkan oleh mereka yang mencoba menghilangkan ketidakadilan tersebut.” (Betrand Russel)

Melihat sekelumit realitas pendidikan di Kabupaten Bima, sungguh hampir membuat saya pesimis. Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri tampaknya enggan memikirkan serius soal pendidikan, termasuk gurunya. Mungkinkah Pemkab selama ini mati suri, atau sedang berlibur?

Tiap kebijakan pendidikan hampir selalu ditandai oleh tidak dilibatkannya usulan, saran dan pandangan guru. Pengajar di Bima hampir seperti nasib dosen di Unram, mereka menerima semua ketentuan yang sedari awal telah ditentukan; termasuk di dalamnya kalau bangunan hendak diganti atau dipindahkan ke tempat lain. Maka sekolah di titik kulminasi hanya bisa lahirkan para budak, meminjam istilah Freud, diperbudak oleh naluri kuasa. Mereka biasanya menjadi pengisi tatanan civil society dan partai politik yang lemah, tapi luasnya jaringan patron-client mendominasi politik dan sosial-ekonomi. Lalu pengadilan dan polisi tidak efektif menegakkan hukum. Inilah yang terjadi pada 15 ASN Korup yang sampai sekarang aman dari sanksi.

Simultan dengan itu premanisme merajalela dan menguasai banyak segi kehidupan. Hal ini terjewantah sewaktu demonstarsi di Sape tempo hari, atau teraktual nampak pada status FB Uswatun Hasanah yang dibagikan di FB saya; dia menuliskan telah diintimidasi oleh segelintir oknum pembela Dae Dinda. Ekses terburuk dari kepemimpinan seperti sekarang. Bukan tidak mungkin, kelak terjadi abuse of power, yang menyuburkan hajat hidup para koruptor. Mengutip dari F. Lordon: korupsi dijalankan dalam rangka mencari pengaruh birokrasi dan badan legislatif, sedangkan pejabat pemerintah dan militer mengambil porsi penting sosial-ekonomi tanpa takut dijerat hukuman.

Di Kabupaten Bima, apalagi menjelang Pilkada, saya melihat korupsi bukan sekedar penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tetapi patut diduga korupsi telah dijadikan cara yang dipakai elite untuk membangun dukungan politik dari masyarakat, serta tak ubah ritual dalam memenangkan kerja sama dengan eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif.

Akibat jangka panjangnya, ulah para koruptor membelokan pemeretasan kemiskinan dengan intens menikam rakyat kecil. Jadi, sia-sia ketika Dae Dinda hanya sekedar memberi bantuan kepada warga sembari pencitraan di media. Apalagi sekedar menjenguk orang sakit, sementara tidak tersentuh hatinya pada Nenek Jala yang tinggal digubuk kemiskinannya di Sape.

Jenguk-menjenguk sesungguhnya tidak memperbaiki sistem dan struktur. Namun perlu dilakukan, bertolak dari gagasan Paul Ricoeur, adalah Dae Dinda harus jadi sarjana yang menerapkan ‘etika politik’. Suatu tindakan hidup dengan baik secara bersama dan untuk orang lain dalam kerangka memperluas lingkup kemerdekaan dan menciptakan institusi-institusi yang lebih adil.

Untuk itu saya sarankan Bupati belajar dari Michel Samora, revolusioner Afrika: apabila ada pejabat institusinya yang korup maka akan langsung dipecat dan dihukum. Serta tiap pengabilan kebikakan selalu disiskusikan. Samora begitu disiplin mirip Rasulullah yang mengetahui bahwa kekalahannya pada perang Uhud dan Khandaq akibat pasukan terbuai oleh ghanimah, maka ia dengan gesit langung melaksanakan tindakan pendisiplinan.

Apabila tidak mampu memperbaiki keadaan, sepatutnya 2020 nanti, Kabupaten Bima mestilah dipimpin oleh figur baru. Kami tidak membenci Anda melainkan kepemimpinan Anda. Pemimpin yang tak sebagaimana suster dengan sepenuh hati melayani pasiennya. Namun pandai berkelit dan membius rakyat dengan kemolekan dan keanggunan rupa. Sayangnya saat ini, hal demikian tal lebih dari opium yang membuka celah anggaran serta penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, seperti yang disinyalir dilakukan Direktur RS dengan me-mark up anggaran yang disembunyikan lewat beragam item dan alokasi tidak tepat sasaran.

Hasil investigasi kami waktu lalu, kramik disetiap lorong banyak yang pecah sayap-sayapembahayakan pasien apalagi pengguna kursi roda dan kereta dorong. Selain itu, tembok-tembok sudah retak, sayap-sayap lorong tergeser kebawah hingga ada yang telah jatuh. Diperparah oleh banyak langit-langit lorong bolong, puluhan bola lampu tidak ada, kran air rusak, toilet kotor yang tidak punya gayung dan sampah-sampah berceceran di lantai seperti tidak ada cleaning service. tumbuhan parasit bersemayam di langit-langit dan dinding, cat tembok dibanyak ruangan terkelupas. Juga terdapat ruangan yang tidak difungsikan: kondisi tidak terurus. Bahkan palatan sampai persediaan obat-obatan yang tidak memadai sehingga pasien mengeluh karena membeli obat diluar RS.

Masih dalam dunia kesehatan, di lain tempat, Karumbu tanah kelahiran saya, ada penyalahgunaan anggaran pengadaan obat-obatan di Puskesmas. Menurut wawancara dengan pegawai Puskesmas yang sudah dipecat akibat melawan sistem, dia mengatakan, “Para atasanku mengambil tindakan otoriter karena saya membongkar kejahatan mereka; yang memanipulasi data orang sakit sebanyak mungkin demi mendapat keuntungan atas pengadaan obat-obatan.” Sayangnya informasi itu tak sampai didengar Dae Dinda atau mungkin sengaja tak dihiraukan. Maka kepemimpinannya pun menjadu penuh dengan borok yang menjijikan.

Tidak berhenti sampai di situ, berdasarkan hasil survei salah seorang Aktivis HMI-MPO, di Bidang Agraria juga ikut berduka. Kaum Tani di Desa Lido yang dijanjukan UU mendapatkan sertifikat tanah tanpa bayaran kepada negara, hari-hari ini ditikam oleh indikasi pungli Panitia Prona PTSL. Mereka berani menjual materei sebesar Rp 10.000, sementara harga standarnya Rp 6000. Konon intimidasi juga dilancarkan: warga tidak akan mendapat sertifikat kalau tak membeli sertifikat dari panitia. Ini semua terjadi karena kabupaten kita salah urus, yang menyiratkan larangan kepada orang miskin untuk mendapatkan program nasional sertifikat gratis.

Penyakit kepemimpinan adalah musuh rakyat. Dalam konteks agraria, Bupati memang tak dapat dipercaya. Lihatlah kejadian di Tambora; PT Sanggar Agro Karya Persada yang menggarap lahan HGU telah menyerahkan 200 Hektar tanah kepada Pemerintah Kab. Bima. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Direktur PT SAKP kepada Bupati Dinda, yang disaksikan oleh Wakil Bupati, Sekda, dan Kepala BPN Kab. Bima.  Namun warga mempertanyakan kejelasan lahan tersebut. Sebab banyak di antara mereka tak dapat hidup di atas tanah itu. Tak jarang warga meninggalkan kampung halamannya: karena tidak punya sertifikat atas lahannya perusahaan mengusir rakyat kecil ini.

Dalam temuan kami tempo hari, Ibu Warisa membenarkan bahwa masyarakat desa belum mendapatkan lahan 200 Hektar itu: “Dulu Dae Dinda pernah menjanjikan tanah seluas 200 Hektar kepada kami warga Oi Katupa, tetapi sampai sekarang belum ada apa-apa yang kami terima”. Kenapa bisa begini, apa yang terjadi? Ini merupakan sinyalemen kepemimpinan masuk angin! Secara sederhana, masyatakat Kabupaten Bima harus meminumkan Bupati Bima dengan ‘Antangin’ ataupun ‘mengkerok’ punggung kekuasaan.

Sebagai kader HMI, saya bertanya: bukankah Kabupaten Bima (baca: termasuk Bupatinya) adalah masyarakat Islam? Jika ia lantas kenapa kita diam ketika ada manusia yang mengeksploitasi sesama. Tidakkah menurut sekaliber ulama revolusioner Asghar Ali Engineer, masyarakat yang sebagian anggotanya mengeksploitasi sebagian anggota lainnya yang lemah dan tertindas tidak dapat disebut masyarakat Islam. Meskipun mereka menjalankan ritualitas Islam. Nabi bahkan menyamakan kemiskinan dengan kufur dan berdo’a kepada Allah agar dilindungi dari keduanya. Penghapusan kemiskinan dan pengwujudan keadilan merupakan syarat terciptanya masyarakat Islam.

Selama kepemimpinan mengambil bentuk dinasti atau oligarki. Maka penindasan sistem dan struktur akan terus beranak-pinak. Bangsa dapat bertahan hidup walau di dalamnya ada kekufuran, namun tidak akan mampu tahan apabila tersapat zulm (penindasan). Dalam konteks ini saya teringat pada kakek pemilik rumah di Oi Katupa, yang di kediamannya telah dipasangi papan bertuliskan, “Tanah ini milik PT SAKP”. Sehingga dengan amat terpaksa, dia angkat kaki dari tempat tinggalnya, sampai suatu ketika dikabarkan tewas dalam pengungsian.

Bani Sadr dalam pandangan Islam revolusionernya dia membedakan kepemilikan yang diperoleh dengan modal kekuatan dan membedakan dengan hasil bekerja. Menurutnya Islam melarang perolehan harta dan kekayaan menggunakan kekuatan. Baginya penggunaan kekuatan dan kekuasaan untuk memperkaya diri hanya lazim pada masyarakat kapitalis, bukan Islam.

Karena itu, dalam menutup tulisan ini–Saya tekankan–Bupati Dinda harus garis bawahi: keadilan ekonomi, politik dan sosial merupakan masalah pokok dalam Islam. Ibn Taymiyyah menganggap keadilan itu sangat sentral: kehidupan manusia di muka bumi ini akan lebih tertata dengan sistem yang berkeadilan walaupun disertai perbuatan dosa daripada dengan tirani yang alim.

Oleh: Ajidin (Direktur Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam Cabang Mataram)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*