BPK-RI dan SAO-Ceko Adakan Pertemuan Bilateral Untuk Berantas Korupsi

Praha, Patriot.id — Sebagai bentuk implementasi kerja sama bilateral sekaligus kelanjutan dari pertemuan tahun 2017 lalu. Tanggal 9-12 Juli 2018, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Supreme Audit Office of Czech Republic (SAO-Ceko) kembali menggelar seminar bersama di Praha, Republik Ceko.

Kegiatan BPK-RI ke luar negeri ini merupakan suatu bentuk penghargaan setelah sebelumnya mereka mendapat kehormatan menerima kunjungan dari SAO-Ceko dan Parlemen Ceko

Bertindak selaku tuan rumah, kedatangan delegasi BPK disambut oleh Wakil Presiden SAO-Ceko, Zdeňka Hornikova, serta dua orang Anggota SAO-Ceko, Petr Neuvirt dan Pavel Hrnčiř.

Sedangkan, delegasi BPK dipimpin oleh Anggota V BPK-RI Ir. Isma Yatun, M.T dengan anggota delegasi Juska M. E. Sjam, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Harry Purwaka, Kepala Perwakilan Provinsi Riau Dwi Sabardiana, Kepala Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat, dan Subbagian Kerja Sama Hubungan Bilateral Rizal Kuncoro Romadhon.

Mengemban tugas sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Ir. Isma Yatun mengungkapkan, bahwa BPK mendorong untuk mewujudkan yang tertib, taat aturan, dan transparan.

Dalam diskusi yang berlangsung, Isma mengatakan, “pentingnya upaya pemberantasan korupsi dengan meningkatkan fungsi pengawasan anggaran yang dimiliki oleh Parlemen, dikolaborasikan dengan pelaksanaan mandat untuk melakukan pemeriksaan oleh lembaga audit,” jelasnya di Praha, Republik Ceko, Kamis (12/07/2018).

“Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK digunakan oleh Parlemen sebagai alat untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah,” sambung Isma.

Pada pertemuan kali ini, delegasi BPK didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko Aulia A. Rahman, bersama dengan SAO-Ceko juga berkesempatan untuk bertatap muka dengan Wakil Ketua Parlemen Ceko, Vojtěch Filip, dan saling bertukar pengetahuan.

Dikesempatan itu mereka menekankan pembahasan mengenai peran lembaga audit dan parlemen dalam upaya pemberantasan korupsi. Serta upaya penguatan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan badan pemeriksa kedua negara.

Seiring perubahan struktur pemerintahan, peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan memiliki perkembangan maupun perubahan. Diskusi pun diperkuat dengan melakukan kunjungan secara langsung ke salah satu Kantor Perwakilan SAO-Ceko di Pilsen, Republik Ceko.

BPK sendiri berdasarkan Pasal 23 E, F, dan G UUD 1945 ialah suatu lembaga untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri. Ada tiga nilai dasar yang dipegangteguhnya, yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

Saat Orde Baru, hasil dari laporan pemeriksaan yang dilakukan BPK hanya dilaporkan kepada DPR, dan apabila ditemukan dugaan tindak kriminal hanya sebatas dilaporkan kepada pemerintah.

Setelah memasuki Orde Reformasi hingga sekarang, laporan hasil pemeriksaan kini dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Apabila ditemukan dugaan kejanggalan akan disampaikan kepada tiga badan tersebut lalu dimuat di dalam website resmi BPK, dan selanjutnya dilaporkan ke Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*