Bupati Bima Jangan Tebang Pilih, Copot Andi Sirajudin dan Perjelas Status Hukum 15 ASN Korup

Foto (SM): Igen Prakoso saat diwawancarai awak media, Senin (25/2).

Bima, Patriot.id — Dilansir dari Sahabat Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Korup di tubuh Pemerintah Provinsi NTB ada sebanyak 7 orang. Sedangkan di Pemerintah Kab/Kota se-NTB berjumlah 62 orang; 20 orang di antaranya berada di Kabupaten Bima.

Sebagai komitmen terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri dengan 1 Lembaga Negara Nonkementrian, pada Jum’at (1/2) lalu, Pemda Kabupaten Bima telah memberhentikan gaji 5 ASN Korup. Tetapi 15 orang lainnya belum mendapatkan kejelasan hukum. Sehingga berbagai kalangan pun menyoroti kebijakan Bupati.

Igen Prakoso dalam wawancara dengan awak media, mengaku prihatin dengan sikap yang diambil Pemda Kabupaten Bima hari-hari ini–tidak mampu mengeluarkan kebijakan yang berkeadilan.

“20 nama ASN korup; 5 diberhentikan gajinya, sementara 15 nama belum mendapatkan sikap yang sama. Menurut saya tidak adil,” tegasnya di Kabupaten Bima, Senin (25/02/2019).

Dia sangat mengapresiasi komitmen pemda menghentikan gaji ASN Korup. Akan tetapi, sikap tersebut mestinya disalurkan tepat sasaran. Tidak tebang pilih sebagai alibi.

“Andi Sirajudin (Kadis BPMDes–Red.) telah divonis 9 bulan oleh Pengadilan Tipikor Mataram, terkait kasus korupsi retribusi Galian C 2013 lalu, saat menjadi Kasubid Pendapatan di Dinas Pendapatan Daerah,” tegasnya.

Adapun SKB itu sebenarnya diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pedayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pemecatan 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN yang berstatus koruptor. (dilansir dari kompas.com)

Igen Prakoso menegaskan, bahwa SKB itu merupakan penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. “Saya kira dasarnya sudah jelas,” tukasnya.

“Bupati Bima penting memiliki sikap yang jelas–penempatan ASN yang tersangkut kasus kejahatan terhadap jabatan di-OPD menurut saya tidak tepat; Andi Sirajudin harusnya dicopot, atau paling tidak dia dan sisa ASN Korup diberhentikan gajinya,” lanjutnya.

Aktivis yang dikenal rutin mengkritik pemda ini juga menyarankan Bupati Bima tidak bersikap tebang pilih, agar tak terkesan membela dan menspesialkan Andi Sirajudin serta para koruptor lainnya.

“Apakah Bima RAMAH kita krisis SDM, hingga Narapidana ditempatkan menjadi Kadis. Kami minta 15 nama ASN korup dijelaskan status hukumnya–copot Andi Sirajudin,” tutupnya. (SM)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*