Bupati Bima, Kenapa Jembatan Simpasai Belum Diperbaiki? Jangan Sampai Anggaran Rp 560 Juta Dikorupsi

Foto (Dhenys): Warga bergerombolan menyebrangkan motor di samping Jembatan Simpasai, yang telah 2 tahun terputus dan belum diperbaiki.

Bima, Patriot.id – Kabupaten Bima hari-hari ini tengah menapaki musim penghujan. Jalan dan jembatan kerap kali alami kerusakan akibat diterjang atau digenangi air berlebih. Longsor bisa muncul tiba-tiba. Infrastruktur rusak, kini semakin menambah potensi bahaya. Konsekuensinya, aktivitas warga terkendala karena ketakutan.

Di Kabupaten Bima bagian selatan, jamak bersiliweran infrastruktur dengan status tidak layak pakai. Adapun seperti: Jembatan Simpasai Kecamatan Monta, sudah 2 tahun belakangan mengalami kerusakan yang teramat parah; dan Jalan menuju Pantai Rontu. Meski aksi-aksi protes dilakukan tapi pemerintah tidak menghiraukan.

Menurut salah seorang anggota Ikatan Mahasiswa Monta Dalam (Immada), Dhenys Chompuceper, ekses kerusakan jembatan dan jalan itu membuat aksesibilitas di Kecamatan Monta berjalan picang. Kesejahteraan penduduk sama sekali tidak mendapatkan perhatian Bupati Bima Dinda Dhamayanti Putri.

Dhenys juga membeberkan bahwa kerusakan jembatan tersebut telah mengganggu kelancaran multi-bidang. “Dari segi perekonomian, hasil panen petani sulit dibawa ke pasar. Untuk kesehatan, dalam perjalanan pengobatan di RSUD juga terganggu. Pada pendidikan, pelajar dan mahasiswa yang menempuh sekolah di luar Monta kerap kali terhambat,” katanya dalam rilisnya yang diterima redaksi, Sabtu (23/02/2019).

“Sedangkan secara budaya, menimbulkan stagnasi kebudayaan akibat tiadanya akses untuk pengenalan kearifan lokal di Bima Selatan. Dan di segi pariwisata, telah banyak pantai-pantai yang jarang dikunjungi. Serta membuat politik-hukum masyarakat berada dalam posisi diskriminasi, maka tak jarang muncul suara sinis yang berpotensi membangkitkan konflik vertikal,” tambah Mahasiswa Ummat ini.

Kendati begitu, sesungguhnya dalam audiensi Immada dengan Dinas PUPR Provinsi NTB, untuk Jembatan Simpasai yang berada pada wilayah Jalan Provinsi, sebenarnya telah dicairkan anggaran ratusan juta rupiah. Namun Pemda Kabupaten Bima terkesan lama melimpahkan sejumlah uang itu demi dipakai sebagaimana mestinya.

“Sebenarnya pada 2018 lalu, kami Immada, telah melakukan audiensi dengan Dinas PUPR Provinsi NTB. Tanggapan mereka, uang Rp 560 juta telah dicairkan untuk perbaikan Jembatan Simpasai. Sehingga anggarannya sudah ada di daerah. Cuman Bupati Bima belum merespon terkait anggaran perbaikan jembatan itu,” jelas Dhenys mahasiswa semester 8 ini.

Selain itu, Dhenys juga mengharapkan agar Bupati Bima memuluskan ditransparansikannya anggaran Rp 560 juta yang telah dilimpahkan ke daerah tersebut. Jangan sampai dana perbaikan Jembatan Simpasai disalhgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Tiadanya transparansi dan akuntabilitas merupakan penghambat terbentuknya institusi pembangunan dan politik yang kuat dan efektif. Padahal kedua unsur ini sangat dibutuhkan dalam membangun etika politik Pemda Kabupaten Bima,” tukas Dhenys, yang juga Kader HMI MPO Cabang Mataram.

“Apalagi setelah terbongkarnya korupsi fiberglass di tubuh Pemda Kabupaten Bima–jangan salahkan kami bila sulit percaya pada kepemimpinan Bupati Bima. Agar anggaran perbaikan Jembatan Simpasai tidak bernasib sama dengan fiberglass, tolong gunakanlah sebagaimana mestinya dan lakukan transparansi,” tegas mahasiswa fakultas hukum ini.

Adapun pesan Dhenys untuk Bupati Bima di tengah kesengsaraan penduduk Monta akibat kerusakan jalan dan jembatan, yakni: Indah Dhamayanti Putri sudah saatnya menjadi pemimpin yang bukan hanya menerima tetapi juga memberi.

“Seperti itulah sejatinya politik harus dijalankan, jangan direduksi menjadi sebatas memperbutkann dan mempertahankan kuasa. Karena kalau begitu, bukan kesejahteraan rakyat yang dipanggul tapi ambisi pribadi untuk menguasai dan menikmati kebun mawar kekuasaan,” nasehatinya.

Olehnya, anggaran Rp 560 juta itu harus dipertanggungjawabkan semata untuk perbaikan Jembatan Simpasai. Jangan biarkan warga Monta mendaptakan ketidakadilan pemerintahan Indah Dhamayanti Putri.

“Ingatlah Bupati, pembangunan sektor publik bukan hanya masalah memperbaiki manajemen publik, tetapi juga memperjuangkan masalah keadilan yang hanya mungkin jika demokrasi efektif,” ungkapnya.

“Dalam konteks ini, menjadi penting partisipasi yang terbuka dan kompetitif, yaitu ketika rakyat bisa mengungkapkan kemauan-kemauannya secara bebas dan diperhitungkan oleh para pengambil keputusan. Bukan malah sebaliknya,” sambungnya.

Apabila tidak, menurut Dhenys sesuai pandangan F. Lordon, maka pemerintah dengan partisipasi lemah, terbatas dan mudah dimanipulasi; di lain sisi, institusi-institusi kaku–menyebabkan menggeliatnya bentuk korupsi.

Akibat kelemahan itu, Dhenys menakutkan di Kabupaten Bima; civil society dan partai politik jadi lemah. Namun hubungan patron-client mendominasi politik dan ekonomi-pembangunan. Menumbuhsuburkan pengadilan dan polisi yang tidak efektif, sementara premanisme merajalela; mungkin telah tergambar dalam pristiwa tragedi Sape 12 Januari 2019 lalu.

“Sudah cukup fiberglass saja yang dikorupsi. Jangan lagi anggaran perbaikan Jembatan Simpasai. Kami tak ingin terjadi seperti pandangannya F. Lordon, bahwa korupsi dijalankan untuk mencari pengaruh birokrasi, sedangkan pejabat dan militer mengambil porsi ekonomi, tanpa takut terkena sanksi,” pungkasnya.

Dengan ini, Dhenys pun secara tegas mendesak Bupati Bima agar cepat melaksanakan perbaikan Jembatan Simpasai. Apabila tidak, dia takut dana Rp 560 juta tersebut disalahgunakan untuk kepentingan segelintir elit politik.

“Korupsi bukan hanya masalah penyalahgunaan kepercayaan oleh kekuasaan publik untuk pribadi atau kelompok. Tetapi korupsi di negara berkembang sudah menjadi cara yang dipakai elit untuk membangub dukungan politik dari masyarakat serta untuk memenangkan kerja sama dengan lembaga legislatif dan birokrasi,” papar Dhenys.

“Jangan sampai dengan tidak diperbaikinya Jembatan Simpasai, dana tersebut malah digunakan untuk monopang keberlangsungan kekuasaan. Apalagi kita semua tahu bahwa sebentar lagi pemilu serentak, dan juga setelahnya akan ada Pemilihan Bupati Bima,” tutupnya. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*