Camat Jadi Preman, Mahasiswa Jadi Korban

Oleh: Kharismafullah

Patriot.id — Indonesia sepakat dan komitmen bahwa demokrasi merupakan sistem yang final bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam sejarahnya, demokrasi digagas karena suara-suara masyarakat sebagai basis riil suatu negara disumbat dan dikriminalisasi oleh penguasa.

1998 menjadi langkah awal dari langkah besar bangsa indonesia. Demokrasi menjamin dan memberikan panggung keseluruh rakyat untuk terlibat aktif dalam membangun daerah, bangsa dan negara. Pasal 28 ayat 1 tentang kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat memberikan penegasan kepada tiap individu yang bernegara untuk memberikan panggung kemasyarakat mengkritik ketidakadilan dan kejahatan negara terhadap Bangsa.

Tindakan-tindakan premanisme dinegara demokrasi merupakan tindakan yang tidak bermoral, tindakan yang memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa oknum pemerintah belum sepenuhnya paham konsep demokrasi seutuhnya.

Tindakan bar-bar yang mengkriminalisasi, membungkam dan mencerai demokrasi harus dikutuk oleh semua elemen masyarakat. Karena tindakan seperti itu telah menggiring sistem demokrasi yang cetuskan dengan darah dan nyawa kealam masa lalu. Dan itu merupakan tindakan yang amoral da mencerai perjuangan masa lalu.

Baru-baru ini, tindakan amoral, tindakan keji, tindakan bar-bar, tindakan premanisme diperlihat oleh oknum pimpinan pemerintah daerah. Tepatnya camat donggo sebagai pablik figur yang bertanggung jawab atas senua isu dilingkup teritorial kecematan donggo. Sekolompok mahasiswa donggo yang mengkroscek tuntutan mereka terkait dengan pemerataan pembagian pupuk bagi petani disambut dengan perlakuan amoral dengan menampar salah satu mahasiswa.

Tentu tindakan bar-bar ini telah mencederai proses demokrasi. Camat donggo tepah memperlihatkan wajah buram kepeminan didaerah yang dipimpin oleh Indah Damayanti Putri (IDP).

Tentu IDP sebagai penguasa tertinggi didaerah, harus mengambil langkah kongkrit untuk menyelesai persoalan yang mencederai demokrasi di Bima. Bila perlu camat donggo dipecat dengan dalil telah mencerai proses demokrasi dan mengkriminalisasi suara masyarakat yang dijamin oleh UU.

Kami sebagai mahasiswa, sangat kaget dengan tindakan amoral camat donggo. Tindakan seperti ini kalau tidak segera diproses dan disumbat, maka akan terus membias kedaerah-daerah lain di kabupaten bima.

Semoga ibu bupati segera mengambil tindakan kongkrit atas kejadian ini. Kalau tidak segera ditindak lanjuti, maka instabilitas donggo dan Bima umumnya akan terjadi. Perlawanan akan meluas keseluruh daerah di kabupaten Bima.

#PecatCamatDonggo

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*