Demo GPMW Mataram Persoalkan PT JMK ke DPRD dan Gubernur, Ini Hasilnya

Mataram, Patriot.id — Paguyuban yang tergabung dalam aliansi GPMW (Gerakan Pemura dan Mahasiswa Wera) Mataram, pada Jum’at (8/11) pagi, melayangkan keresahan terhadap DPRD NTB dan Gubernur NTB. Aksi massa yang diikuti oleh puluhan orang mahasiswa ini memendam amarah atas permasalahan pertambangan di daerahnya.

WSC (Wora Student Comunity) dan IMANWER (Ikatan Mahasiswa Nanga Wera) adalah dua organisasi yang bekerja sama melancarkan demonstrasi. Adapun Korlap I Salfian, Korlap II Boy, dan Kordum Surya Akbar. Ketiganya bukan hanya mampu membawa aksi pada suasana yang damai, tapi juga menyampaikan pernyataan sikap dengan lancar.

Tepat jam 9 pagi massa ke kantor parlemen Udaya. Di situ mereka ditemui oleh staf bagian humas DPRD. Dia beralasan bahwa dewan sedang reses ke dapil masing-masing. Itulah mengapa setelah tuntuntan disampaikan ke perwakilan maka para mahasiswa melanjutkan perjalannya ke kantor Gubernur NTB.

Meski agak lama, gubernur ternyata mau menerima aspirasi. Massa menghujani gubernur dengan lima poin tuntutan:

1. Meminta Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan transpansi izin usaha pertambangan (IUP) PT JMK (Jagat Mahesa Karya), di kec. Wera;

2. Meminta DPRD Provinsi NTB dan Gubernur NTB untuk mengevaluasi kembali perizinan tambang pasir besi di Kec. Wera, Kab. Bima;

3. Meminta Pemerintah Provinsi NTB untuk turun langsung di Wera untuk memberikan kejelasan mengenai keberadaan tambang pasir besi di Kec. Wera, Kab. Bima;

4. Mendesak pemerintah provinsi NTB untuk mencabut IUP PT. JMK di Kec. Wera, Kab. Bima; dan

5. Meminta pemerintah provinsi NTB utk segera menghentikan dan mengusir PT JMK dari Kec. Wera, Kab. Bima.

“Tolong permintaan ini diindahkan. Jangan kecewakan massa!” teriak massa aksi dengan serentak, di depan kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Jum’at (08/11/2019).

Setelah mendengar permintaan itu gubernur lalu mengistruksikan staf khususnya untuk mepertemukan  massa dengan Kepala Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) NTB.

Massa selanjutnya melakukan audinsi dengan kepala dinasnya: Ir. Muhammad Husni. Adapun hasilnya sebagai berikut:

1. Kejelasan izin usaha pertambangan PT JMK Kec. Wera, terpenuhi oleh dinas terkait dengan memberikan salinan SK IUP;

2. Bahwa dinas terkait sudah melakukan pengecekan ke lokasi pertambangan untuk dilakukan penelitian. Hasilnya adalah bahwa perusahaan tidak melampaui ambang batas aktivitas pertambangan;

3. Ampas pasir sisa dari pertambangan tidak boleh dijual karena nanti dapat digunaka untuk melakukan reklamasi. Maka dinas  provinsi akan menindak lanjuti jika ada oknum jika ada yang melakukan transaksi jual-beli ampas pasir tersebut;

4. Dinas terkait akan memfasilitasi pertemuan antara massa GPMW-M dengan Direktur Utama PT JMK yang saat ini berada di Jakarta. Dia akan dibawa ke kantor dinas terkait, welambat lambatnya Rabu 13 November 2019. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*