Duet Maut Menpora dan Koni, Jaman Desak KPK Tersangkakan Imam Nahrawi

Jakarta, Patriot.id — Massa aksi Jaringan Milenial Nusantara (Jaman), pada Senin (17/6) siang, menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) di Jakarta Pusat.

Jaman, mendesak keras agar KPK RI sesegera mungkin menetapkan status tersangka terhadap Menpora RI Imam Nahrawi, yang secara kasat mata bersekongkol dengan KONI hingga tersangkut kasus korupsi.

Menurut Korlap Aksi Syahrul Rizal, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sudah menjatuhkan hukuman 2 tahun 8 bulan kepada Sekretaris Jenderal KONI Pusat Ending Fuad Hamidy, sedangkan Bendahara Umum KONI Pusat Jhony E Awuy dihukum 1 tahun 8 penjara. Sedangkan Majelis hakim juga memastikan uang Rp. 11,5 miliar yang diterima Miftahul Ulum untuk Menpora Imam Nahrawi.

Lanjutnya, Majelis hakim menilai, Ending Fuad Hamidy dan Jhony E Awuy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam delik pemberian suap secara bersama-sama danĀ  terbukti memberikan suap berupa barang maupun uang dengan total mencapai Rp 12,604 miliar kepada empat orang pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Pertama, Rp. 11,5 miliar kepada asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi bernama Miftahul Ulum, di antaranya melalui staf protokoler Menpora bernama Arief Susanto.

Kedua, kepada terdakwa penerima Mulyana selaku deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemenpora berupa 1 mobil Fortuner VRZ TRD hitam metalik nomor polisi B-1749-ZJB seharga Rp 489,8 juta; uang sejumlah Rp. 300 juta; satu kartu anjungan tunai mandiri (ATM)) debit BRI dengan saldo Rp 100 juta; dan 1 buah telepon seluler merek Samsung Galaxy Note 9.

Ketiga, uang Rp. 215 juta kepada dua terdakwa penerima suap yakni Adhi Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus asisten olahraga prestasi pada Kedeputian IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga merangkap Ketua Tim Verifikasi dan Eko Triyanta selaku staf pada Kedeputian IV Olahraga Prestasi Kemenpora, yang biasa menjadi penghubung antara KONI Pusat dan Kemenpora.

Majelis sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK bahwa uang suap dengan total Rp 12,604 miliar, terbukti untuk pengurusan dua proposal hibah yang diajukan KONI Pusat hingga mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah Kemenpora ke KONI Pusat pada tahun kegiatan Kemenpora.

Proposal pertama, dana hibah dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan (wasping) Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Games 2018 dengan usulan Rp 51.529.854.500, yang disetujui dan dicairkan Rp 30 miliar.

Proposal kedua, dana hibah dalam rangka wasping Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018 dengan usulan awal Rp 27.506.610.000 dan berubah Rp 21.062.670.000, kemudian disetujui dan dicairkan Rp 17.971.192.000.

Majelis hakim berpendapat terjadi suap bukan datang dari terdakwa (Hamidy), tapi dari pihak Kemenpora RI. Maka menurut majelis hakim beralasan untuk mengabulkan permintaan JC tersebut, tapi tidak menghilangkan hukuman terhadap terdakwa.

MajelisMajelis meyakini perbuatan Hamidy dan Jhony terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menurut hakim, peran Miftahul Ulum sangat sentral sehingga terjadinya suap di antaranya Ulum membantu pengurusan dan pengawalan dua proposal dana hibah yang diajukan KONI Pusat ke Kemenpora, meminta jatah fee untuk para pejabat Kemenpora berkisar 15-19% dari dana hibah yang disetujui dan dicairkan, hingga menerima suap Rp 11,5 miliar dalam lima tahap.

Adapun rinciannya, Syahrul Rizal jelaskan sebagai berikut:

Pertama, Rp 2 miliar pada Maret 2018 diterima Ulum dari Hamidy di KONI Pusat lantai 12.

Kedua, Februari 2018 sebesar Rp 500 juta di ruang kerja Hamidy di lantai 12 KONI Pusat.

Ketiga, Juni 2018 sebesar Rp 3 miliar diterima Ulum melalui Arief Susanto yang diserahkan Jhonny E Awuy atas perintah Hamidy di lantai 12 KONI Pusat.

Keempat, Mei 2018 Rp 3 miliar diterima Ulum di ruang kerja Hamidy.

Kelima, sebelum Lebaran 2018, Ending Fuad Hamidy memberikan uang sejumlah Rp 3 miliar dalam bentuk mata uang asing kepada Miftahul Ulum di lapangan tenis Kemenpora, dan uang itu ditukarkan Johny atas perintah Hamidy sekitar beberapa hari sebelum lebaran.

Selain itu, ungkap Rizal, Jhony atas sepengetahuan Hamidy juga memberikan kartu ATM ke Ulum yang kemudian ditransfer Rp 80 juta. Transfer uang tersebut dalam kurun waktu akhir November hingga awal Desember 2018 saat Ulum di Arab Saudi.

“Keberadaan Ulum di Tanah Suci untuk mendampingi Menpora Imam Nahrawi menghadiri undangan Federasi Paralayang Asia yang kemudian disusul dengan ibadah umrah,” terangnya di depan Kantor KPK RI, Jakarta Pusat, Senin (17/06/2019).

“Dari rincian tersebut, terungkap fakta-fakta persidangan berkaitan dengan pemberian uang dari KONI kepada Menpora Imam Nahrawi melalui Miftahul Ulum, di mana saksi Eni Purnawati juga mengakui telah menyerahkan uang kepada Miftahul Ulum dan Arif,” pungkasnya. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*