Forum Mahasiswa-Pemuda Ingatkan Soal Kejahatan Kemanusiaan di Masa Lalu & Kini

Jakarta, Patriot.id — Memperingati Hari Hak Asasi Manusia yang jatuh pada 10 Desember. Ratusan Mahasiswa bergabung dalam Forum Mahasiswa dan Pemudi Relawan Cinta Demokrasi (FMPRCD). Mereka melawan lupa dengan gelaran diskusi bertema Optimalisasi Peran Negara, Mahasiswa dan Pemuda dalam Memajukan HAM Untuk Indonesia Berkeadilan.

Diskusi itu mengambil tempat di Gren Alia Cikini (10/12). FMPRCD mencoba mengingatkan publik sederet persoalan HAM: penjagalan massal pada tahun 1965; penembakan misterius dari tahun 1982 hingga 1985; penculikan aktivis pada 1997 hingga 1998; pembunuhan Munir, Marsinah, dan Udin; penembakan Trisakti dan Semanggi tahun 1998; kerusuhan Mei 1998, tragedi Timor-Timur 1999, duka cita Abepura 2000, peristiwa mencekam Wasior 2001-2002 sampai Wamena 2003.

Namun tidaknya hanya membedah kembali kejahatan kemanusiaan yang sudah tenggelam dalam lumpur sejarah. Diskusi ini juga ternyata ikut menarik segenap pelanggaran HAM kontemporer. Seperti tragedi meninggalnya ratusan anggota KPPS dalam Pemilu 2019, hingga soal kekerasan aparat kala menghalau aksi Mei 2019 hingga memicu rusuh pada 2019 lalu di Jakarta; terbunuhnya mahasiswa dan siswa pada aksi tolak UU KPK dan RUU bermasalah; masalah ekonomi-politik (rendahnya pendidikan dan kesehatan sembari kekayaan alam yang dijarah) di Papua sampai mencetuskan rasisme dan pembunuhan-demi-pembunhan; konflik agraria yang kerap menindas petani di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan; serta kriminalisasi aktivis HAM, pro-demokrasi, pertambangan, dan lingkungan.

Dalam diskusi itu anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menegaskan, “Masyarakat Indonesia menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin kesulitan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu karena ingin menjaga harmonisasi politik atau nuansa politis,” ungkapnya di Green Alia Cikini, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dia lalu mendukung argumentasinya dengan data, “Berdasarkan hasil riset, 73,9 % responden menganggap nuansa politis menjadi hambatan utama. Selain itu, 23,6% beranggapan presiden tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah kasus HAM masa lalu, dan hanya 2,5% yang menjawab tidak tahu. Selain itu, survei tersebut juga menunjukan bahwa 99,5% responden ingin penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur pengadilan, yang mana 62,1% ingin menggunakan pengadilan nasional dan 37,2% melalui pengadilan internasional. Kemudian, hanya 0,5% yang ingin kasus itu diselesaikan dengan mekanisme lainnya, salah satunya seperti pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang kini sedang diwacanakan oleh pemerintah,” bebernya.

Narasumber lain Rasminto menyampaikan, “Terpilihnya Joko Widodo pada periode kedua ini memberikan angin segar dalam pembangunan infrastruktur. Namun, di bidang penegakan HAM dan demokrasi cenderung mengalami situasi tidak nyaman,” ungkap Rasminto yang juga menjadi salah satu Dosen Pengajar di Unisma Bekasi .

Ia mengungkapkan bahwa dunia tengah menyoroti Indonesia secara tajam. Karena negara tak henti menerbitkan tindakan kekerasan terhadap kemanusiaan hingga menampilkan wajah pemerintahan yang seram. Berdasarkan publikasi Badan Demokrasi, HAM, dan Pekerja AS (2019) terdapat 6 persoalan kronis yang membuat tanah air ini muram.

“Pertama, kekerasan aparat atas penyiksaan dalam proses penahanan dan interogasi (50 kasus dalam kurun 6 bulan); kedua, kondisi penjara yang tidak manusiawi (maraknya pungli terhadap sipir dan tindakan represif terhadap tahanan); ketiga, lemahnya penegakan hukum; keempat, eskploitasi seks pada anak (terdapat 56.000 PSK di bawah umur dan data UNICEF korban eksploitasi seks anak 40.000-70.000 dengan 30% diantaranya yang menjadi PSK adalah anak di bawah umur); kelima, konflik agraria dan lingkungan (Konsorsium Reformasi Agraria mencatat 659 sengketa tanah terkait pembebasan lahan 520.490 ha berdampak pada 65.000 KK hingga berujung pada penghancuran dan kebakaran hutan); dan keenam, rendahnya hak mendapatkan pendidikan dengan 3,6 juta anak 7-15 tahun dan usia 16-18 tahun tidak mendapatkan hak sekolah,” jelasnya.

Rasminto, juga menyampaikan ada 3 isu HAM yang akan membebani pemerintahan Presiden Jokowi. Tebaran potensi masalah yang ditimbulkannya dapat membuat rakyat menyeringai. Soalnya ada kontradiksi di dalamnya: mengancam kehidupan bermasyarakat sembari mendamaikan hidup para negarawan di negeri ini.

“Pertama, wacana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) berpicu menuai konflik baru dengan membuka luka lama karena sesungguhnya proses rekonsiliasi sudah terbentuk secara alamiah di masyarakat. Kedua, Toleransi yang menuai konflik atas nama suku, agama, ras, dan antar-golongan jadi ancaman persatuan. Itu sebabnya orang-orang yang dituduh radikal kiri dan ekstrim kanan kerap kali dihardik seperti ingin dilenyapkan. Hal ini dilakukan bukan saja oleh sesama masyarakat, tapi juga aparat-koersif negara. Ketiga, Represivitas Aparat: hukum ditegakan secara brutal. Tongkat, tameng, gas air mata, water canon, sapatu boots dan tangkai bedil, hingga moncong senjata sering kali jadi alat yang dipakai untuk meredakan suara-suara kritis dalam gerakan rakyat”, tegas Rasminto.

Atas permasalahan yang sedang dihadapi Presiden Jokowi itu Rasminto menawarkan solusi agar pemerintah fokuslah merealisasikan RPJMN 2020-2025.

“Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Ketiga, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk pelayanan dasar. Keenam, Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat polhukhankam dan transformasi pelayanan publik,” tukasnya.

Selanjutnya kata Dir Human Studi Institute, beberapa perwakilan dari Forum Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta Demokrasi juga ikut memberikan beberapa masukan. Mereka mengatakan, teruntuk pelanggaran HAM berat di masa lalu setidaknya ada dua hal yang mesti diprioritaskan pemerintah terkait penyelesaian kasus itu.

Pertama, memastikan seluruh pembantu, perangkat dan seluruh aparaturnya mendukung penuh upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Karena kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah agenda nasional.

Kedua, harus melindungi atau setidaknya memberikan rasa aman bagi siapa pun, yang berinisiatif melakukan pengungkapan kebenaran atas kasus pelanggaran HAM masa lalu. Turut hadir dalam diskusi itu aktivis Kontras Ferry Kusuma dan Taufik Basari Politisi Nasdem. (Red/AL)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*