Gerombolan Polisi Bunuh Abidin, JPU PN Lotim Justru Aniaya Keadilan

Lotim— Kini bukan saja rakyat yang sering dianiaya oleh aparat represif negara, tapi juga keadilan. Karena setelah Zaenal Abidin dilenyapkan maka selanjutnya hukuman untuk para pembunuhnya ikut dilemahkan. Fenomena ketidakadilan inilah yang sedang kita saksikan: para penegak hukum tidak adil mulai dari jalanan, kantor kepolisian, hingga ruangan persidangan.

Ibaratkan sudah jatuh tidak sekedar tertimpah tangga tapi genteng segala. Maksudnya, posisi dirinya yang rendah begitu rentan ditindih apa saja di atasnya. Seperti itulah kisah Abidin dalam penjagalan nyawa oleh negara.

Pada Kamis (5/9/19) sore, polisi melihat Abidin melakukan pelanggaran: berkendara tapi tak bawa helm dan surat kendaraan. Polantas yang haus mangsa kontan menahan, menilang, dan mengamankan motor korban.

Abidin sebagai rakyat lemah tidak berkutik di hadapan aparat yang congkak. Dia tak bisa membela diri dari bidak kepolisian yang terus berceletuk. Polantas baginya terlalu cerdik menggunakan pasal untuk mengutuk. Ia yang tidak mengerti ilmu hukum terpaksa menganga. Polisi akhirnya mendominasi lewat pengetahuan dan otoritasnya. Sewalaupun bicaranya mengada-ngada tapi seragam, senjata, dan surat tilang jadi legitimasi, justifikasi, sekaligus selubung peneror yang mampu menundukan banyak kepala.

Saat ditilang Abidin tak pernah ditanya kenapa sampai tak bawa helm dan surat. Polisi hanya tahu menilang dan menahan motornya erat-erat. Karena dengan begitu aturan lantas tidak hanya berhasil mencapai tujuan awalnya yang abstrak: nampak tegak dan kuat. Tapi terutama sampai ke tujuan akhirnya yang kongkret: negara dan pejabatnya dapat duit.

Disarikan dari pelbagai media: kala motornya dijerat, Abidin kemudian pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Dia soalnya sudah kalah di hadapan dominasi polisi. Kepolisian saat memberhentikan, menilang, dan menahan motornya–benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai aparat koersif: kekerasan mereka lancarkan secara simbolik. 

Polisi berhasil membunuh karakter Abidin secara subtil. Spontan, korban melawan: tidak dengan argumen dan bantahan, melainkan jalan kaki. Menjadi seorang pejalan tanpa memilih naik kendaraan balik ke rumah adalah modus eksistensial yang menjadi penanda adanya resistensi. 

Melalui jalan kaki dia memproklamirkan perlawanan simbolisnya. Kekerasan simbolik oleh polisi memang telah melukainya, namun kemudian dibalasnya. Hanya saja reaksinya bukan memukul atau mencaci langsung di lokasi penilangan. Melainkan mengambil durasi (ancang-ancang) untuk memulihkan kekuatan.

Soalnya dia sadar, dirinya terkepung: melawan secara positif sama halnya mengakui kekalahan sekaligus mengafirmasi kesalahan. Lalu ia berusaha membebaskan diri dari dominasi tapi lewat sikap dan aksi berlawan yang negatif: diam saja, kemudian balik ke rumah untuk mengobati luka simbolik dari aparat kepolisian.

Malam harinya (5/9), Abidin dibonceng keponakannya Ihsani Juni Saputra menuju Polres Lotim. Dia ke markas aparat tidak sekedar menanyakan keberadaan sepeda motornya yang telah direnggut kepolisian. Tetapi juga membuktikan bahwa dirinya belum kalah dan menyerah sewalaupun mendapatkan goresan simbolik yang cukup membatin.

Kahadirannya di resor tidak untuk melecutkan pemberontakan. Jumlahnya hanya dua orang: dia dan keponakan. Sementara yang didatanginya adalah markas pasukan bersenjata. Sedangkan Abidin dan Ihsani bertangan hampa. Keduanya hadir untuk berbicara sampai dapat memperoleh kembali motor yang telah dipasung negara. Namun Kapolda NTB berbicara agak mengada-ada:

“Dia datang ke Polres menemui anggota kami juga tanpa helm dan melawan arus. Berteriak, dan menggigit jari telunjuk salah satu anggota yang piket, atas nama Bripka Nuzul Huzaen, 39 tahun,” kata Nana Sudjana. Dilansir dari pemberitaab salah satu media yang tidak perlu disebutkan namanya, Minggu (5/4/20).

Jelas Abidin berhadapan dengan aparat tanpa helm. Dirinya bukan datang untuk mencuri motor yang telah dirampok melainkan berbicara dan menyelesaikan permasalahan. Helm tentu saja dibawanya tapi tidak dipakai masuk ruangan. Tak mungkin ia datang ke sarang polisi–yang telah menahan kendaraanya tadi sore–tanpa membawa perlengkapan kendaraan. Bahkan surat-menyurat motornya pun dibawakan. Karena pengalaman ditilang dan menghadapi kekerasan simbolik mengajarinya bagaimana caranya menyenangkan kepolisian.

Pernyataan tanpa helm bahkan melawan arus lantas hanya merupakan rekaan dari Nana Sudjana. Sementara pengakuan terkait teriakan dan gigitan itu nampak artifisial juga superfisial tapi disulap sebagai kebenaran menggunakan bahasa dan media. Bahasa dan media memang kerap kali digunakan sebagai alat kuasa kalangan TNI-Polri. Orba menampilkannya dengan begitu rupa. Gampang sekali rakyat dibumihanguskannya lewat kolaborasi stigma hingga moncong senjata: peristiwa ’65 anti-proletar (penjagalan terhadap tertuduh dan anggota PKI), ’82-’85 anti-preman-gali-penganggur (petrus), dan ’84 Tandjung Priok/’89 Talangsari–anti-Islam politik (operasi pembantaian oleh TNI-Polri).

Sesudah tibanya Abidin di Polres Lotim. Kontan terbukti bahwa dirinya belum terkalahkan. Kemudian dia pasti berupaya keras membebaskan motornya tadi. Hanya kembali terbentur aturan polisi. Maka aparat yang kaku mencoba mempertahankan apa yang menjadi status quo. Teriakan Abidin merupakan tanda berlangsungnya konfrontasi kedua antaranya dengan aparatur represif negara. Terkait ini, dalam pemberitaan pelbagai media dijelaakan isi bicaranya Kapolda Sudjana:

“Zaenal [Abidin] datang dengan cara tak bersahabat, setidaknya begitulah menurut penuturan Kapolda NTB Irjen Nana Sudjana pada Senin (9/9/2019) silam,” dilansir dari salah satu media nasional.

Kenekadan Abidin melancarkan aksi langsung pada polisi tentunya tak terjadi di ruang hampa, melainkan sesak dengan perdebatan. Kedua pihak sama-sama enggan mengalah karena meyakini apa yang diperjuangkannya sebagai kebenaran. Sikap aparat tentunya tegas dan keras. Kala itu pasti dia juga coba mendominasi lawannya. Tapi kulminasi kekerasan simbolik yang dialami Abidin, spontan mendorongnya melancarkan serangan sesuai kemampuannya: menggigit jari saja.

Banyak media memberitakan, ketika melihat rekannya diserang oleh Abidin maka Aipda Wayan Merta Subagia. Lalu petugas lain yang ikut piket bersamanya berusaha melerai. Ada beberapa polisi yang berada di TKP malam itu, hingga total pelaku kekerasan sembilan polisi. Mula-mula mereka seakan menghentikan bakulawan yang terjadi. Tapi kemudian justru timbul aksi pengeroyokan terhadap Abidin.

Abidin kali ini bukan lagi mengalami kekerasan simbolik, melainkan fisik. Polisi pun mencoba berkilah dari perbuatannya yang keji dan terkutuk. Ketika ditemui sejumlah wartawan mereka mengaku: setelah berhasil dilerai, Abidin diamankan lalu dibawa ke ruang Satreskrim untuk diperiksa. Namun saat menjalani pemeriksaan, dia justru jatuh dari kursi dan saat dicek ia sudah tak sadarkan diri. 

Dibeberkanlah oleh mereka fakta aksidental dengan sok pahlawan bangat: setelah Abidin terpelanting, petugas melarikannya ke rumah sakit. Hanya saja tak selamat. Dia akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Lalu kepolisian begitu cekatan dan amat licik: dimintailah informasi riwayat penyakit almarhum kepada keluarganya.

Polisi mendapat informasi yang katanya dari keluarga Abidin: almarhum memiliki riwayat gangguan jiwa dan sempat menjalani perawatan. Lalu sebagai bentuk perhatian atas kematian korban, jajaran Polres Lotim seketika berperan sebagai utusan Dewi Fortuna: menyerahkan dana tali kasih kepada keluarga yang ditinggalkan.

Kemudian tiba-tiba axamedia yang memberitakan. Tidak tanggung-tanggung: dimuat keterangan informasinya bersumber langsung dari orang-orang di lapangan. Dibeberkannya dana tali asih yang diserahkan itu Rp 32.500.000. Katanya, dari hasil musyawarah dan mufakat: pihak keluarga tidak akan melakukan tuntutan hukum atas kejadian ini–ditandai dengan tanda tangan orangtua korban di atas materai.

Entah apa yang menyebabkan musyawarah-mufakat itu gagal. Hari-hari ini kita banyak orang terperangah: pihak keluarga menempuh jalur hukum sayangnya hasil persidangan tidak adil. Walau begitu, kita mengerti bahwa sedari awal upaya penanggalan hukuman dan pengerdilan keadilan begitu terstruktur, amat banal, dan membuat publik serasa tolol. Lihat saja bagaimana kepolisian tidak hanya berusaha mendominasi korban dengan bahasa dan media, melainkan pula mencoba meluluhkan keluarganya menggunakan kekuatan modal.

Institusi kepolisian memang penuh kecerdikan. Pandai sekali mereka memanfaatkan kesempatan. Di tangan mereka keburukan dan kebaikan sama saja: dapat dimanfaatkan sebagai medan pencitraan. Melaluinya popularitas kelembagaan dinaikan. Kejahatan atau pelanggaran tak cuma dijadikan dalih menghukum atau memeras orang-orang lemah. Tapi terutama menjadi taman bermain para pahlawan kesiangan yang mengejar keuntungan dan amat pamrih.

Anda kiranya tahu contoh lainnya: narkoba di negeri ini bukan semata tiadanya moral dan akhlak generasi muda, tapi polisi dengan bandar dan pengedar nyaris tidak bisa dibedakan–sesekali carilah barang haram itu ke Bartais, terutama di terminal Mandalika, pasti kamu akan dikagetkan oleh temuan menjijikan!

Kini keberlangsungan kejahatan atau pelanggaran persis apa yang menjadi keyakinan kaum Marxis terhadap fungsi negara: (1) legitimasi: pelaku kejahatan atau pelanggaran distigma sedemikian rupa hingga kita memberikan pengakuan pada keberadaan negara yang seolah-olah sangat penting, karena aparat-aparatnya berusaha melindungi masyarakat dari para kriminil; (2) represi: karena negara berusaha menjaga ketertiban dan kemanan (status quo) maka kita merestui tindakan-tindakan keji aparat-aparatnya terhadap orang-orang yang distigmanya; dan (3) akumulasi: negara menjadi semacam anjing penjaga penumpukan laba oleh kelas kapitalis (birokrat-swasta-asing).

Melalui ketiga fungsi itulah negara bahkan mampu menyulap lapangan kejahatan dan pelanggaran sebagai wahana (re)produksi–modal ekonomi, sosial, hingga simbolik–melalui aparatus represifnya. Kala itu modal menginspirasi, memotivasi, dan menggerakan mereka untuk melakukan kekerasan juga kebaikan yang sarat tipu daya.

Modal kerap kali menjadi pembuka dan penutup aksinya. Mula-mula Abidin ditilang alasannya memang untuk menegakan aturan, tapi di belakangnya demi terakumulasinya laba. Setelah korban tiada maka kasus pembunuhannya pun ingin diakhiri dengan pemberian dana pada keluarganya.

Namun tiba-tiba keluarga almarhum berubah pikiran. Kasus pengeroyokan terhadap almarhum Abidin dibawakan ke pengadilan. Sayangnya, kala persidangan jaksa justru tidak adil. Hukum begitu labil. Kesetaraan di matanya berdiri di atas idealisme bukan materialisme. Makanya bukan hanya diferensiasi kelas antara polisi-algojo-negara dengan rakyat-keluarga-Abidin dianggap sepele.

Kesetaraan di mata hukum justru absurd, karena hukum enggan memperjuangkan kesetaraan modal sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kesetaraan itu tidak sampai mengalir ke realitas, melainkan terbatas dalam tempurung kepala saja. Karenanya, tuntutan JPU tampak lunglai: menuntut bukan berdasarkan fakta melainkan ide semata. Itulah mengapa JPU terkesan tuli dan buta. Para tersangka ingin dihukum 1 tahun, amat kecil. Tuntutannya sama sekali tak berdasarkan keadilan, tapi rasa serimonial-legal-formal.

Dalam sidang dakwaan yang digelar Senin (10/2/20), di Pengadilan Negeri Lombok Timur (Lotim). Awalnya, sembilan polisi itu didakwa dengan Pasal 170 dan atau 3511 jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Selanjutnya, tuntutannya tiba-tiba merosot ke 1 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakannya sewaktu sidang online, pada Senin (30/3).

Bagi JPU Tuntutan itu diberikan karena menilai peran masing-masing 9 tersangka berbeda-beda sementara 15 tahun penjara hanyalah sangkaan pasal paling berat. Sangkaan tersebut tidak tepat untuk menghukum tersangka yang beda-beda soal berbuat. Lalu kuasa hukum keluarga alamarhum Abidin, Yan Mangandar menyangsikan: tuntutan JPU terhadap 9 polisi itu tidak adil dan amat sempit. Dirinya sangat menyayangkan tuntutan tersebut:

“Ini sangat tidak sesuai fakta persidangan yang mana perbuatan masing-masing terdakwa berbeda-beda kepada korban,” tekannya, Selasa (1/4). Yan tegaskan, fakta persidangan sudah jelas menyebutkan bahwa Abidin dianiaya oleh 9 terdakwa yang menyebabkan meninggalnya korban penganiayaan.

Di sidang sebelumnya, orangtua dari Abidin–Rahmah dan Sahabudin–menyampaikan, bahwa sangat prihatin terhadap kejadian penganiayaan anak mereka yang mengakibatkan meninggal dunia. “Keterangan Ibu dan Bapak korban dalam persidangan, ‘kok begitu sekali memperlakukan anak saya, kayak anak ayam saja … kalian tidak punya perasaan, bagaimana jika itu terjadi pada kalian, bagaimana persaan kalian,” peri Yan.

Yan berharap, nantinya putusan hakim tidak mengikuti dari tuntutan JPU tapi lebih memperhatikan fakta persidangan dan memenuhinya rasa keadilan. Surat pernyataan yang ditandatangani keluarga Abidin sendiri bersitegas menolak tuntutan satu tahun penjara:

“Menyatakan menolak atas tuntutan satu tahun penjara kepada 9 Polisi. Rendah tuntutan tersebut mengakibatkan, hati nurani kami se- keluarga semakin tersakiti. Kami mohon agar 9 terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang menewaskan keluarga kami almarhum Zaenal.”

Sembilan nama polisi-penjahat itu meliputi: Ahmad Subhan, I Nengah Darta, Irwan Hadi, Muhammad Ali, Nuzul Huzaen, Lalu Awaludin, Bagus Bayu Astaman, Heri Wardana, dan I Wayan Merta Subagia. Penyidik Iptu I Gusti Ngurah Bagus dalam beberapa media menjelaskan, “Adegan [pengeroyokan] sebanyak 29, terdiri dari tiga TKP: TKP satu 6 adegan, TKP dua 16 adegan, dan TKP tiga sebanyak 7 adegan,” ungkapnya.

Desakan keadilan bukan tentang balas dendam melainkan upaya memperjuangkan hak orang-orang yang dihempaskan oleh negara. Perjuangan itulah yang sedang keluarga almarhum Zaenal Abidin dengan pengacaranya.  Di sampingnya terdapat pula pelbagai elemen masyarakat sipil yang ikut mengutuk tuntutan jaksa. Mereka bahkan telah membumbungkan pernyataan di medsos untuk memberatkan hukuman para tersangka:

PERNYATAAN SIKAP

Menanggapi Tuntutan ringan 1 (satu) Tahun Penjara terhadap 9 (sembilan) Terdakwa oknum Polres Lombok Timur yang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Alm. Zainal Abidin Lombok Timur meninggal dunia yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 bertempat di Pengadilan Negeri Selong.

Untuk itu, kami menyatakan sikap KEBERATAN karena tuntutan tersebut jelas melukai rasa Keadilan yang hidup di Masyarakat.

Berkaca pada kasus Pembunuhan di LP Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 dimana para Terdakwa merupakan pasukan elit Kopassus TNI yang perbuatanya juga mengakibatkan korban meninggal dunia dituntut sampai 12 (dua belas) tahun penjara dan dipecat. Sepatutnya 9 Terdakwa tersebut dihukum lebih berat dari tuntutan dengan pertimbangan:

  1. Korban meninggal dunia;
  2. Tempat kejadian perkara di Kantor Kepolisian Resor Lombok Timur;
  3. Penganiayaan dilakukan secara bersama-sama (main hakim sendiri) oleh para Terdakwa yang sepatutnya selaku anggota Polri menjadi pengayom dan pelindung masyarakat; dan
  4. Kasus ini sejak awal menjadi perhatian masyarakat NTB sampai Nasional sehingga menjadi contoh bagi masyarakat/Aparat lainnya dan akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap baik atau buruknya proses penegakan hukum di NTB.

Melalui pernyataan sikap ini juga kami menduga ada pelanggaran etik atas tuntutan tersebut, maka kami mengharapkan agar Komisi Kejaksaan RI dan Kepala Kejaksaan Agung RI cq. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi apabila ditemukan pelanggaran kepada Tim Jaksa Penuntut Umum, Tim Jaksa Peneliti, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Kejaksaan Tinggi NTB.

Selain itu, kami juga mengharapkan kepada Ketua Komisi Yudisial RI dan Ketua Mahkamah Agung RI cq. Badan Pengawasan untuk melakukan pemantauan lebih maksimal dalam perkara ini agar putusannya nanti benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. Juga kami mengharapkan kepada Kepala Kepolisian Daerah NTB cq. Bidang Profesi dan Pengamanan agar nantinya menjatuhkan sanksi etik maksimal kepada para Terdakwa.

Masyarakat sipil menginsafi: hanya keadilanlah yang membedakan negara beserta seluruh aparatnya dengan penjahat. Keadilan makanya tidak boleh ditawar lagi walau coba diluluhkan lewat bayaran selangit. Keadilan bahkan membuat penjahat dipuja dibanding negara yang memelihara ketidakadilan. Jika boleh kita mengambil secarik hikmah dari sosok imajiner, tengok saja bagaimana sepak terjang Robin Hood:

Dia boleh saja menjadi penjahat di mata para borjuis: elit keamanan, bangsawan dan raja-raja. Tapi dia begitu diidam-idamkan di seluruh penjuru negeri jelata. Meski ia perampok namun dipandang sebagai pahlawan, walaupun dia bandit tapi diberi ekor sosial–soalnya sosok ini tegak berdiri dengan keadilan: berpihak pada rakyat miskin dan tertindas, terutama tak berkompromi terhadap kepentingan kelas kapitalis demi memperjuangkan nasib orang-orang yang terhempaskan. Sedikitpun dirinya tak menundukan kepala kepada peneror, penjagal, serta apa saja yang mem(re)produksi ketidakadilan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*