HMI Badko Nusra: Galang Aksi Pengumpulan Koin dan Bakar Lilin, Buntut Keadilan Hukum Kasus Baiq Nuril Maknun

 

Mataram, Patriot.id — Badan Koordinasi Himpunanan Mahasiswa Islam (Badko HMI), Nusa Tenggara, galang aksi pengumpulan koin, soal buntutnya keadilan hukum terhadap kasus Baiq Nuril Maknun, Rabu (21/11).

Telaah pada Putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut, atas tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Nuril di nyatakan bersalah
mendistribusikan rekaman percakapan bernada pornografi.

Wakil Sekertaris Bidang Hukum dan Ham, sekaligus Koordinator Lapangan (Korlap), Imam Wahyudi,  mengatakan bahwa aksi tersebut sebagai wujud rasa solidaritasnya terhadap keadilan, dengan melakukan pengumpulan 1000 (seribu) Koin di sertai dengan aksi pembakaran lilin sebagai bentuk protes atas meredupnya supremasi
hukum belakangan ini khususnya yang menjerat ibu Baiq Nuril di Lombok NTB.

“Aksi ini pengumpulan koin dan pembakaran lilin ini, sebagai bentuk respon kita atas  putusan Mahkamah Agung terhadap ibu baiq nuril yang menghukum 6 bulan
penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsider tiga bulan kurungan, itu sangat keliru,”ucapnya kepada media saat di temui di bundara Bank Indonesia (BI).

“Sebab kalau di perhatikan peristiwa hukum dan bukti-bukti yang menguatkan fakta hukum yang
mengarah pada kronologi kejadian sebernanya itu tidak ada fakta bahwa korban melanggar undang-undang ITE,” imbuhnya.

Secara terpisah, Ketua Umum formatur HMI Cabang Mataram, Andi kurniawan, mengatakan pada kesempata tersebut, pihaknya menegaskan penegakan hukum atas kasus yang menimpa Baiq Nuril harus mengacu pada kebenaran hukum.

“Sejatinya penegakan hukum harus mengacu pada asas semua orang sama dimata hukum (equaliti before the law), artinya tidak memihak pada kelompok masyarakat tertentu,
tidak ada cerita hukum itu tumpul ke atas tajam kebawah, penegakan hukum harus fear melihat duduk perkara dalam kasus ini,”tegasnya.

Dikatakannya juga, pihaknya berharap bahwa kasus tersebut bisa segera menghadirkan titik terang sehingga
tidak terlihat bahwa hukum seolah-olah bernuansa diskriminatif terhadap siapapun.

“Yang di lakukan lembaga peradilan harus betul-betul memperhatikan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum,
kemanfaatan dan keadilan, kasus ini benar-benar menjadi atensi khusus masyarakat untuk terus mengawal sampai akhir, terlebih lembaga bantuan hukum tetap setia sampai tuntas dalam menghadapi kasus ini,”pungkasnya. (rif)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*