HMI Cabang Mataram: Polri Tidak Netral, Bawaslu dan KPU Kenapa Bungkam?

Mataram, Patriot.id – Akhir-akhir ini alam medsos diguncang oleh ulah sembrono Polisi Republik Indonesia (Polri). Pada Rabu siang (20/3), tagar ‘#INAelectionObserverSOS’ memuncaki trending topic dunia. Semua itu dilakukan untuk menarik perhatian global untuk menyoroti Polri yang dianggap tidak netral di Pemilu 2019.

Sebelumnya memang Polri telah melakukan suatu kesalahan fatal,
Kampanye Millenial Road Safety Festival (MRSF), yang digelarnya pada hari Minggu 17 Maret 2019 di Jembatan Suramadu, secara terang-terangan disisipi dengan aktivitas politik untuk mengarahkan dukungan terhadap Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Betapa tidak, saat berlangsungnya acara, ada oknum yang memutar lagu berjudul Jokowi Wae (Jokowi Saja). Dalam kegiatan itu pula diketahui terpampang megah poster Jokowi, yang diduga memiliki indikasi kampanye.

Polri sudah tidak netral. Aplikasi Sambhar adalah sebuah bukti otentik keculasan aparat kepolisian. Mereka dengan menggunakan aplikasi android alumni Sambhar membentuk pasukan buzzer untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Hal ini pun digugat oleh salah seorang fungsionaris HMI Cabang
Mataram, Abdul Jamil. Dia menyampaikan, bahwa Indonesia sedang berada dalam posisi darurat pemilu. Lembaga independen sudah memihak pada salah satu paslon.

Polri sudah mencederai masa-masa menjelang Pemilu 2019. Begitupun
dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) seakan permisif dengan pelanggaran yang dilakukan kepolisian. Hal ini
menyiratkan indikasi ketiganya sudah tidak netral lagi.

“Polri sebagai aparatur negara atau wasit, seharusnya mempertahankan
integritasnya dengan tidak berpihak terhadap salah satu paslon. Begitupun dengan lembaga penyelenggara Pemilu harus menunjukkan sikap independennya. Integritas Bawaslu dan KPU teruji dengan ketegasannya dalam menyelenggarakan Pemilu yang baik,” tegas Kabid PTKP HMI Cabang Mataram Abdul Jamil, saat dikonfirmasi di Kota Mataram, Minggu (24/03/2019).

“Dalam era telematika di mana negara lain memanfaatkannya untuk memperbaiki system sehingga jujur dan adil, malah Indonesia justru sebaliknya. Pemilu yang diselenggarakannya terlihat abal-abal: penyelenggara pemilu tidak mampu mengamankan oknum-oknum penyesat Pemilu,” tutupnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*