Irwan, S.IP, MP Dorong Kementerian LHK Menambah Tenaga ASN Polhut dari Lulusan SMKK

Jakarta Patriot.id — Lambannya penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan semakin tinggi kerusakan kawasan konservasi di berbagai daerah di tanah air, serta kasus illegal loging yang masih terus berlangsung, sehingga perlu penanganan khusus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

H. Irwan, S.IP, MP Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat mendorong agar ada penambahan tenaga ASN teknis ataupun Polhut di kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang langsung pada daerah yang rawan terkena dampak kebakaran hutan.

“Tidak sulit merealisasikannya kita punya lembaga yang selama ini tak diberdayakan maksimal oleh pemerintah seperti halnya Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) yang ada di berbagai daerah contohnya, Pekanbaru, Kadipaten, Samarinda, Makassar dan Manokwari, yang seharusnya bisa dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah mereka lulus untuk menangani masalah kebakaran hutan dan lahan yang selalu mendera Indonesia hampir di setiap tahunnya, padahal pemerintah sudah menghabiskan banyak anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan SMKK oleh Kementerian LHK, namun mereka setelah lulus tidak diberdayakan menjadi ASN, justru pendidikan yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi program pemborosan karena out put dari SMKK tidak diberdayakan maksimal” ucap Irwan, S,IP, MP yang merupakan Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur.

Irwan, S.IP, MP bareng AHY setelah pelantikan DPR

“Lebih kurang 100 Milyar setiap tahunnya APBN di alokasikan untuk kelima SMKK, namun setelah tamat mereka tidak kembali mengabdi untuk negara sesuai dengan bidangnya yang telah diselenggarakan Kementerian LHK, Sehingga dana besar yang digelontorkan negara tidak “kembali ke negara” padahal faktanya kementerian LHK kekurangan tenaga Polhut untuk menjaga kawasan konservasi, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Perlindungan Hutan lainnya” ujar Irwan menerangkan.

H. Irwan, S.IP, MP Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat lanjut menegaskan “seingat saya dulu Kementerian LHK mengajukan program SMKK menggantikan Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) yang sekarang telah tutup adalah untuk dijadikan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ketika itu merupakan program unggulan oleh Pemerintah dibawah kementerian LHK, sehingga pendidikanya gratis dan dibiayai sepenuhnya oleh APBN, namun faktanya lulusan SMKK tidak tertampung dan menjadi ASN Kementerian LHK, sehingga biaya yang telah di keluarkan begitu besar menjadi tidak tepat guna, lalu bagaimana Kementerian LHK mempertanggungjawabkan dana APBN seratus milyar/tahun untuk kelima SMKK itu? (ini menjadi bahan pokok evaluasi pemerintah) padahal sebuah institusi pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah dengan APBN sebesar 100% maka harus berdampak produktif untuk negara namun jika tidak pembiayaannya tidak boleh 100% oleh APBN”.

“Kementerian LHK harus bisa meminta kuota penerimaan ASN untuk seluruh lulusan SMKK di Indonesia untuk menghindari pemborosan APBN dan mengatasi kekurangan tenaga ASN terutama Polisi Hutan di daerah, sehingga terbukti peluang program pendidikan pada kementerian LHK, hal demikian harus di realisasikan sebagaimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bisa meminta untuk tenaga sipir dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk kelasi”, tutup Irwan, S.IP, MP yang merupakan anggota DPR RI yang di lantik 1 Oktober lalu.(Bob)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*