Iuran BPJS Kesehatan Naik, Komisi IX: Perpres 64/2020 Tidak Laksanakan Amar Putusan MA

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayanti, M.Si, Anggota DPR RI Komisi IX.

Jakarta, Patriot.id – Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan buka suara atas terbitnya Perpres Nomor 64 tahun 2020 terkait rencana kenaikan iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA). BPJS Kesehatan menyatakan akan segera mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah mulai 1 Juli 2020 untuk kelas I dan II, serta kelas III yang berlaku mulai 2021.

“Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III,” jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf, seperti dikutip dari siaran persnya, Rabu (13/5/2020).

Hal tersebut langsung ditanggapi serius oleh anggota DPR RI Komisi IX Dr. Hj. Kurniasih Mufidayanti, M.Si, bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) hanya membatalkan ketentuan Pasal 34 dalam Perpres 75/2019 sedangkan Perpres 64/2020 mengatur banyak hal lainnya yg tidak diputuskan oleh MA.

“Alasan pembatalan MA atas Pasal 34 Perpres 75/2019 adalah bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU BPJS,” ujar Dr. Hj. Kurniasih Mufidayanti, M.Si, saat dihubungi via aplikasi WhatsApp, Jumat (15/05/2020).

Ia menjelaskan bahwa pasal 2 UU SJSN menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Pasal 2 UU BPJS menyebutkan bahwa: BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. manfaat; dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, lanjutnya dalam rangka menjalankan putusan MA maka Perpres 64/2020 haruslah tidak bertentangan dengan 2 (dua) UU diatas. Dalam hal ini Perpres 64/2020 masih menggunakan persepsi dan logika yang sama dengan penerbitan Perpres 75/2019.

“Dengan demikian maka penerbitan Perpres 64/2020 ini tetap belum menjalankan amar putusan MA, dimana apa yang diperintahkan oleh MA untuk dilaksanakan tetap belum dilaksanakan,” tegasnya.

Menurutnya, penerbitan Perpres 64/2020 sangat tidak sesuai karena pada saat ini kondisi masyarakat masih dalam situasi Bencana Nasional Pandemi Covid 19, sebagaimana ditetapkan oleh Presiden RI sehingga masyarakat berada dalam kondisi krisis ekonomi dan juga krisis kesehatan (Pandemi).

Terkait penjadwalan kenaikan iuran dengan pemberian waktu tenggang, menurut kami bukan merupakan jawaban atau pelaksanaan putusan MA tersebut, melainkan merupakan financial scheme dalam rangka kebijakan keuangan dan hanya berlandaskan pada sudut pandang ekonomi dan bukan perwujudan keadilan sosial, dan jaminan sosial dalam bidang kesehatan.

“Seharusnya Pemerintah membantu meringankan beban rakyat di saat pandemi yang memberatkan ekonomi rakyat, bukan menambah beban rakyat. Regulasi ini juga pasti akan menjadi beban bagi APBD,” harapnya.

Sebelumnya diberitakan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp160.000 untuk kelas I, Rp110.000 untuk kelas II, Rp42.000 untuk kelas III.

Sementara untuk April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres No.82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.

Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III. (Red/Al)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*