Kades Capalulu Oportunis, Kasubag Janjikan; Jika Masih Serupa Bunglon, Dia Pasti Dihukum

Kepsul, Patriot.id — Ternyata ada juga pejabat Pemda Kepulauan Sula (Kepsul), yang menyempatkan dirinya untuk menjawab keresahan masyarakat terkait Kepala Desa (Kades) Capalulu M. Ali Umasngaji, yang sangat lincah merubah warna dirinya sebagaimana bunglon; atau dalam bahasa sederhananya: bersikap oportunis.

Pasalnya, gumam warga berawal dari ditemukannya fakta rangkap jabatan kades menjadi wartawan media online di Fajar Metro. Masyarakat kesal, profesi pers dijadikannya sebagai tameng dalam menghadapi kritikan-kritikan penduduk. Tatkala rakyat datang dengan keresahan, seketika profesi jurnalis dipergunakan untuk manangkal. Tapi jika keadaaanya normal, maka ia menjadi kades biasa.

Hal tersebut kini mendapat tanggapan dari Kasubag Bina Desa dan Kecamatan Kabupaten Kepsul. Pria bernama Burhan Umaternate ini menjelaskan, dirinya sudah meminta kepada Camat Mangoli Tengah Ismail Soamole, untuk segara menindak lanjut laporan masyarakat Desa Capalulu berkaitan dengan Kades mereka yang berprofesi sebagai wartawan.

“Sebelum(nya), saya juga belum mengetahui adanya kepala desa yang rangkap jabatan. Saya juga baru tahu dari teman-teman media, memberi informasi terkait Kades Cepalulu telah merangkap jabatan sebagai wartawan Online,” cetus Burhan, kepada wartawan, di Kepsul, Selasa (18/06).

Dengan adanya laporan menyangkut rangkap jabatan kades ini, menurut Burhan, tidak serta merta langsung untuk diberi sanksi. Namun, sesuai dengan sistem pemerintahan yang diatur dalam regulasi. Maka, sebelum menjatuhkan sangsi terhadap oknum tersebut harus ditinjau dari aturan yang terpampang.

“Jadi, nanti Kami akan memerintahkan kepada camat untuk memanggil dan memeriksa apakah kades tersebut masih melakukan peliputan atau sudah tidak lagi,” ujarnya.

Sebab, lanjutnya, surat tugas peliputan yang ada di tangan Kades tertera bahwasanya, batas waktunya hanya sampai 6 bulan. Tetapi, nanti dilihat dari kades masih malakukan aktifitas peliputan atau sudah berhenti.

Jika kades jadikan kapasitas wartawan untuk menakuti-nakuti warganya. Maka, itu sangat bertentangan dengan UU No 6 tahun 2004 tentang Desa, pasal 29, huruf (e).

“kades benar-benar terbukti masih melakukan agenda peliputan maka, bisa jadi kades bersangkutan akan diberikan sanksi berupa teguran atau pun sanksi tegas sampai pada pemberhentian sementara yang di amanatkan UUD No 6 pasal 29 Huruf (i) tentang desa,” tutupnya.(FG)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*