Keharusan Menyelesaikan Kekerasan Fisik dan Simbolis di Pemira BEM Unram 2019

 

Oleh: Firhan (Mahasiswa Fakultas Teknik Pertanian Unram)

Patriot.id — Kejahatan selalu merugikan. Selalu ada pihak yang jatuh menjadi korban. Kejahatan selalu mengandung kekejaman tanpa pembenaran, penghinaan yang disengaja, atau penderitaan yang menimpah orang tak bersalah. Dalam kejahatan, seperti kejahatan di Pemira BEM Unram 2019 selalu ada aspek kekerasan apapun bentuknya, baik fisik, psikologis, atau simbolis.

Hal yang paling memprihatinkan pada Pemira BEM Unram 2019 ialah kejahatan yang dilakukan oleh pihak superior kepada inferior. Terjewantah dengan dilakukannya penghitungan suara secara sepihak oleh paslon nomor 2 (Amri – Mandele) bersama timses dan saksinya, tanpa menunggu paslon nomor 1 (Zaki – Hudian) bersama timses dan saksinya. Sesungguhnya ini adalah kejahatan dengan mencari pembenaran mayoritas. Pembenaran mayoritas membuat Zaki – Hudian menjadi korban; dibiarkan terlantar dengan stigma seakan pantas tidak ditunggu, patut tidak diikutkan, atau wajar dikucilkan.

Paslon nomor 1 secara faktual dirugikan dan secara struktural sudah berada dalam posisi lemah sehingga tak bisa membela diri atau tidak memperoleh perlindungan. Dengan demikian korban sudah dalam posisi didominasi oleh pihak yang menyatakan diri sebagai mayoritas, kemudian dengan mudah melakukan penghitungan suara secara sepihak tanpa meminta kejelasan sikap dari paslon nomor 1 bersama timses-nya.

Alasan bahwa pelaku kekerasan (anarkisme) sedang mengalami penindasan tidak bisa digunakan untuk memberi pembenaran pada tindakan kejahatan. Memang kekerasan hanya akan menghasilkan kekerasan lain. Spiral kejahatan semakin membuktikan bahwa logika kejahatan bersifat destruktif. H. Arendt denga jernih mengatakan bahwa, “kekerasan adalah komunikasi bisu paling nyata.”

Tiadanya komunikasi rentan kekerasan. Dalam setiap dominasi, melekat kecenderungan untuk merekayasa komunikasi supaya mendapatkan kepatuhan. Itulah yang terjadi saat penghitungan suara Pemira BEM Unram 2019, di Aula Rektorat Unram, Mataram, Jum’at lalu (4/1). Paslon 2 dan timsesnya menjadi unsur mayoritas, berhasil merekayasa komunikasi hingga menekan KPRM dan birokrasi untuk melaksanakan penghitungan walaupun tanpa saksi utusan dari paslon 1. Tidak peduli tak ada perkenan Ketua KPRM dan Ketua DPM sebagai penanggung jawab dan penyelenggara kegiatan, penghitungan tetap dilakukan.

Psikologi para penanggung jawab dan penyelenggara pemira terus dimainkan, mulai dari kejadian penyerangan mahasiswa FT Unram ke FH Unram sampai pada pengepungan Aula Rektorat Unram oleh timses paslon nomor 2, menandakan adanya kekerasan simbolis yang dikatalisatori oleh rentetan kekerasan fisik–bentrokan di FH Unram yang menimbulkan korban jiwa dan berimplikasi dihentikannya pemungutan suara di FH dan beberapa fakultas lainnya. Juga, mendorong Ketua KPRM dan Ketua DPM untuk menghilangkan diri karena dihantui rasa ketakutan akan kekerasan tersebut.

Berangkat dari peristiwa itu–dalam penghitungan suara tidak adanya persetujuan Ketua KPRM dan Ketua DPM sebagai penyelenggara sekaligus pelaksana dan penanggung jawab pemira, paslon nomor 1 melayangkan surat gugatan kepada Ketua KPRM agar pemilihan diulang dan pelaku pemukulan pada mahasiswa FH Unram, yaitu timses nomor 2 dari FT Unram diberikan sanksi yang tegas.

Usut demi usut langkah yang diambil paslon nomor 1, ternyata mendapat tanggapan dari mahasiswa a.n. Wawan Suriadi. Dalam tulisannya ia tidak membenarkan gugatan yang dikeluarkan Zaki – Hudian. Sebab ia mengira itu surat tertuju kepada lembaga peradilan. Padahal tidak, surat pernyataan tersebut tertuju pada Ketua KPRM (bukan menempuh jalur PTUN – Pen) untuk dibicarakan dengan birokrasi terkait dengan penyimpangan dan kekerasan dalam pemira yang mengharuskan adanya perbaikan dan pertanggungjawaban dari penyelenggara sekaligus pelaksana pemira.

Apalagi, selain dari telah dilaporkannya peristiwa pengeroyokan di FH Unram ke Polres Mataram, ketegasan dan komitmen dari penyelenggara dan pelaksana pemira menjadi suatu keharusan dalam mengusut tuntas permasalahan-permasalahan tersebut.

Jika polemik itu dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kejelasan di Internal Unram dalam mensuport proses penyelesaiannya, sungguh ini akan berdampak pada tercorengnya citra birokrasi dan menyiratkan adanya penetrasi interest di tubuh birokrasi, KPRM, DPM, membuat mereka bungkam atas kedholiman di depan matanya. Pada akhirnya melegitimasi diskriminasi dan anarkisme dalam Pemira BEM Unram 2019.

Kekerasan fisik dan simbolis dalam pemira kali ini telah menyeruapkan adanya kejahatan politik yang dilakukan di pesta demokrasi mahasiswa tersebut. Benturan-benturan kepentingan telah terproyeksi oleh kejadian pemukulan, pengeroyokan, yang berujung bentrokan mahasiswa FT dengan mahasiswa FH. Dan paling banter adalah terjadinya penetrasi simbolis oleh pihak mayoritas yang menyebabkan perseruan mental/psikis yang mengesankan terjadinya intrik untuk menyabotase penghitungan suara agar dilakukan secara sepihak di Aula Rektorat Unram.

Jika konflik-konflik itu tidak cepat diselesaikan, kejahatan politik mahasiswa tersebut pastinya memiliki dampak destruktif dan jangka panjang. Luas karena korbannya banyak, bukan hanya dari lawan politiknya tetapi bisa dari berdiaspora sampai ke SARA. Dan berjangka panjang, sebab akan meninggalkan trauma lama bagi korbannya dan mampu menyembunyikan mekanisme kejahatan yang pada gilirannya bisa berulang di masa depan.

Penulis harap, semoga KPRM, DPM, dan Birokrasi Unram memanggil paslon nomor 1 dan 2 beserta timses-nya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mengadakan mediasi atau rekonsiliasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jangan sampai kalian terjebak dalam pencarian kebenaran yang justru menyeret ke arena pertarungan kekuatan.

Jangan sampai terulang kekerasan fisik dan simbolis, yang di mana kebenaran diidentikan dengan keunggulan. Lalu ia menjadi ajang pendakuan yang menyebabkan pengeroyokan banyak orang kepada satu orang, dan membuat penghitungan suara dilakukan atas dorongan mayoritas yang hadir di Aula Rektorat Unram. Kemenangan yang dicari bukan membawa kebenaran untuk perdamaian, namun konflik, kekuatan dan diakriminasi.

Sebelum menutup tulisan ini, kembali ditegaskan, bahwa kasus ini menuntut untuk ssgera diselesaikan. Karena jika tidak, maka suasana petualangan pencarian kebenaran dari pada korban, justru akan mempertajam fanatisme dan radikalisme antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam pemira. Sudah saatnya kita tuntaskan selubung domonasi yang menyumbat keadilan. KPRM dan DPM harus bergerak, Rektor Unram mesti peka dan mengambil langkah sigap demi bertindak cepat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*