Kesehatan dan Gerakan Diteror Pemerintah

“…(BPJS tidak melayani pasien yang terkena senjata tajam ataupun kecelakaan). Hal tersebut memicu kami seluruh warga Rabadompu Timur turun kejalan untuk mengumpulkan recehan2. 1000, 2000 disudut2 Rumah maupun di jalan demi kemanusiaan….” (Muhammad Mirwan dalam status facebooknya, Bima 18 Mei 2019)

Foto (FB Muhammad Mirwan): Bagi saudara/i yang berniat dan ikhlas menolong adik Amar, silakan kirimkan bantuannya pada nomor rekening pada gambar di atas.

Patriot.id — Mendaras status FB di atas, sungguh yang terlintas dalam benak setiap orang tidak boleh tidak, adalah kekesalan pada para pejabat di pranata kenegaraan. Sebab pemerintah sekarang tiada bedanya dengan zaman kolonial Belanda. ‘Hari Kebangkitan Nasional’ yang hari ini kita peringati tentu tidak terlepas dari perjuangan pemuda sewaktu ‘Zaman Pergerakan’. Mereka telah mempertaruhkan jiwa dan raga melawan penjajah, bahkan sampai diasingkan dan meninggal bersamaan dengan penyakit.

Adik Amar, anak muda Miskin di Kota Bima ini, kekurangan biaya dalam mengobati luka kecelakaan di sekujur tubuhnya. Pemerintah enggan memberi bantuan kepadanya. BPJS tinggalah kartu sakti untuk segelintir penyakit. Tak mujarab terhadap pendarahan akibat goresan benda tajam. Malah tiada berkompromi untuk pengobatan warga yang tidak punya biaya. Padahal pemerintah, berdasar UU No. 45/1999 pasal 32, punya kewajiban membayar sebagian iuran layanan kesehatan kepada rakyat. Padahal RS wajib menyediakan 30% dari seluruh fasilitasnya untuk orang yang tidak mampu. Namun BPJS dijadikan hijab dalam mengikuti gerak ongkos sehat yang jauh lebih cepat.

“Kemiskinan adalah musuh nomor satu manusia. Satu kemiskinan dapat menyebabkan sejuta bahaya.” (Henrik Ibsen)

Penindasan sistem yang dirasakan Amar mirip dengan HM Misbach dalam kekuasaan Belanda sewaktu masa-masa pembuangan di Manokwari. Penyakit Amar tak ditanggung oleh RS karena hasil dari kecelakaan. Padahal yang namanya penyakit di mana-mana pasti sakit yang membahayakan nyawa. Tentu pendarahan serius Amar akan mengancam hidupnya. Namun RS yang berpatokan pada kebijakan pemerintah telah berhasil mereduksi kekuatan jaminan sosial kesehatan. Ujungnya Amar terluntah-luntah dan kini hanya mengandalkan uluran tangan masyarakat.

Pemerintah berbaju iblis boleh bergantikan pakaian malaikat. Namun yang dasarnya jahat tetaplah melahirkan kejahatan. Dalam konteks ini, apa yang dirasakan Amar di kala Indonesia pasca merdeka ternyata tak ubah kondisi Misbach dulu. Selama di pembuangan dalam rentang 1924-1926, tokoh Sarekat Islam (SI) ini dan keluarganya mengidap penyakit. Sementara pelayanan kesehatan di Hindia Belanda yang buruk, maka ia meminta pemerintah kolonial untuk membiarkannya berobat ke negeri penjajah. Ijin diberikan namun ongkos ditanggung sendiri. Penguasa sengaja tak peduli terhadap Misbach karena ia sering mengkritik pemerintahan dan mengorganisir massa untuk melakukan perlawanan.

Mengetahui ketidakpedulian pemerintah kolonial, seketika teman-teman dari SI melaksanakan swadaya dan turun ke jalan serta mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta keikhlasannya memberikan uangnya demi mengobati Misbach dan keluarga. Hal ini persis yang dilakukan Muhammad Mirwan, dkk., untuk menolong Amar. Namun demikian biaya yang terkumpul dari SI masih belum cukup untuk biaya berobat. Akibat kemiskinan harapan kesebuhan sirna. Misbach dan Istrinya akhirnya mati. Apakah kesakitan, ketidakpedulian pemerintah yang berujung pada kematian juga akan menimpah Amar? Jika kelak Amar meninggal dalam sakitnya. Tepatlah ucapan Anton Chekov: kekuasaan selalu membuahkan penindasan. Repotnya kemenangan selalu berbuah kekuasaan! Maka ditegaskanlah oleh Wiji Thukul: Di sini kubaca kembali, sejarah kita belum berubah!

Meski dalam sosok pesakitannya, sebelum meninggal Misbach tetap melakukan perlawanan terhadap pelbagai tindakan pemerintah kolonial, yang mengeluarkan kebijakan tak ubah pemerintah dewasa ini: meminjam istilah Eko Prasetyo, orang miskin dilarang sakit! Perjuangan Misbach dikukuhkanya dalam kalimat: kawan kita banyak yang melarikan diri sebab takut, tetapi saya mesti bekerja sampai mati untuk pergerakan! Sikap terhadap penguasa ini dilukiskan indah oleh temannya di SI, Mas Marco Kartodikromo dengan ekspresif: ia seperti harimau di dalam kalangan bintang-bintang kecil, karena dia tidak takut lagi mencela orang-orang mengaku Islam tetapi selalu menghisap darah teman hidup bersama.

Kelak yang tersirat dalam kata-kata Marco itu menyerupai keadaan sekarang. Tidak hanya pada Amar melainkan masyarakat kebanyakan. Kebijakan pemerintah, yang notabene berasal kalangan muslim belum berpihak terhadap rakyat kecil dan tertindas. Sebut saja infeksi antaks yang pernah menyebar luas di 11 Provinsi, termasuk di dalamnya Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyebaran penyakit ini selalu berkaitan dengan usaha peternakan yang ada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Diperparah oleh eksistensi Dikes yang tidak memberikan informasi dan deteksi terkait perkembangan kesehatan masyarakat sekitar lokasi peternakan.

Tidak hanya itu, tiap bentuk kebijakan pembangunan pemerintah selalu berekses negatif pada penduduk. Lihatlah bagaimana kawasan yang dilalui oleh kabel listrik bertegangan tinggi. Desa Ciseeng, Bogor, adalah contoh bagaimana penduduk mengalami gangguan kesehatan sejak kawat-kawat listrik bertegangan 500 kilovolt mulai dipancang di sana. Paling parah di Desa Sanolo, Kabupaten Bima, dulu PLN memasang kabel telanjang melintasi pemukiman penduduk. Hingga suatu hari, rumah warga yang dilalui kawat listrik tak sengaja mengenai seorang kepala keluarga. Ujungnya tangan yang tersengat arus diamputasi oleh pihak RS dengan biaya tidak ditanggung BPJS seperti dalam kasus Amar.

Sekelumit kisah di atas memberikan petunjuk pada kita, betapa persoalan kesehatan berkait erat dengan instansi-instansi lain. Maka kesehatan jangan dipandang perkara medis belaka melainkan juga soal kebijakan pemerintah. Sehingga ke depan, orang-orang seperti Muhammad Marwan sangat dibutuhkan dapat membantu bukan hanya menolong penderita penyakit dengan mengumpulkan uang dari masyarakat layaknya SI. Tetapi juga mesti menggugat lembaga-lembaga pelayanan kesehatan dan penguasa agar membuatkan suatu program yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk terlibat aktif dalam persoalan kesehatan. Agar kebijakan kesehatan keluar atas dasar kebutuhan masyarakat dan bukan hanya demi segelintir orang.

Telah banyak kasus yang terluap maupun tidak diberitakan ke permukaan. Pengambilan keputusan tanpa melibatkan mastarakat cenderung menimbulkan penghisapan rakyat miskin oleh oknum-oknum tertentu. Menarik mendengarkan curahan hati mantan petugas Puskesmas Karumbu, Ramadhan. Dia membongkar kejahatan Kepala Puskesmas, yang memanfaatkan pengadaan obat-obatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok–Dicatatkan penyakit-penyakit fiktif yang perlu diobati. Namun setelah obat keluar, tidak untuk penyakit tadi melainkan dijualnya demi memperkaya diri dan kroni. Sehingga siapapun yang melawan tindakan bejat ini akan bernasib sama sebagaimana Ramadhan: diberhentikan dari pekerjaannya.

“Tujuan utama kapitalisme adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, kaum kapitalis banyak melakukan penyelewengan demi mencapai tujuan tersebut. Akibatnya kapitalisme merusak hak buruh sebagai manusia sekaligus merusak buruh sebagai makhluk Tuhan. Dengan demikian secara tidak langsung kapitalisme juga merupakan musuh Islam.” (Misbach, dalam Haji Misbach Sang Propagandis)

Dari tulisan Misbach di atas, yang dikabarkannya dalam surat kabar Medan Moeslim dan Islam Bergerak. Darinya, kita dapat memahami nalisis Joseph Tulus Swandjaja: lembaga kesehatan sekarang memang banyak yang tak berorientasi sosial. Pemilik uang berlomba-lomba membangun rumah sakit (baca: puskesmas atau klinik). Direksinya mendapat pesan agar bagaimana memikirkan bagaimana meraih laba dengan cepat. Direktur pemasaran diangkat, memfokuskan cara bagaimana memasarkan dan menjual lembaga kesehatan.

Sidang pembaca yang terhormat. Coba tengok bisnis farmasi di sekeliling kita. Mereka memperebutkan pangsa pasar. Dalam hitungan ekonomi industri farmasi Indonesia sudah melawati omzet sebesar Rp 18 triliun. Dalam salah satu media nasional, perusahaan farmasi di negeri ini sudah melewati angka 200. Parahnya bisnis kesehatan ini saling berebutan pasien, 40 perusahaan telah menguasai setengah pasar dan lebih perhatian pada pelanggan yang berduit daripada sekedar berpenyakit, sebagaimana RS yang haus akan si kaya ketimbang si miskin.

Orang-orang penentang pemegang kuasa obat itu niscaya akan berakhir seperti Ramadhan, yang bernasib sama dengan Misbach tatkala berkonfrontasi terhadap tindasan pemerintah kolonial Belanda. Di mana yang bersuara lantang akan dilabeli sebagai provokator dan penyebar kebencian terhadap pemerintah. Kemudian berakhir pada penyingkiran sistemik: penangkapan, pembuangan, atau pengasingan. Dengannya penguasa mendapatkan rasa aman, serta tidak perlu repot-repot mengurusi rakyat. Maka berkembanglah kredo: jika rakyat tidak dibungkam secara koersif, cukup biarkanlah penyakit yang menghukumnya. Praktis, inilah yang terjadi pada Ramadhan dan Amar.

Keadilan Kesehatan dan Kebangkitan Gerakan Diancam Teroris Negara

“Dengan kekayaan, tanah asing adalah negeri sendiri, sedang dengan kemiskinan bahkan tanah sendiri menjadi negeri yang asing.” (Syaidina Ali)

“Sesungguhnya yang termasuk jihad besar ialah berkata benar kepada penguaaa yang zalim.” (Muhammad saw)

Baru dalam pesta demokrasi kali ini bangsa Indonesia berduka. 550 anggota KPPS menjadi korban keganasan penyelenggaraan Pemilu. Menurut dr. Umar Zein penyebab kematian mereka bukan karena kelelahan melainkan ada faktor X. Benar saja tatkala dr. Ani Hasibuan akan membongkar hal ikhwal tewasnya ratusan anggota KPPS itu, dengan cekatan penguasa langsung mengkriminalisasi dokter ahli saraf tersebut. Memang diungkapkan Dr. Moeflich Hasibullah bahwa Pilpree 2019 bukan sekedar masalah siapa yang menang dan kalah. Tetapi yang dipertaruhkan adalah kedaulatan bangsa dalam memperjuangkan pemimpin yang permisif pada hegemoni modal dari As dan China yang akan mencaplok Indonesia, atau malah membela pemimpin yang berkomitmen melawan mereka.

Fenomena di atas menyiratkan bahwa di Indonesia bukan hanya pelayanan kesehatan tidak berpihak pada orang miskin melainkan kepastian dan keadilan untuk hidup sehat tidak hadir dalam kehidupan para pekerja. Sebab negara menolak mengusut tuntas penegakkan hukum untuk para almarhum anggota KPPS. Hal ini persis sebagaimana RS yang tidak mementingkan hak pasien dan fungsi sosial lembaga kesehatan. Maka dapat dibayangkan, kelak kesehatan akan terus dipolitisasi dan dikomersialisasi. Resikonya, kemampuan bertahan hidup penduduk akan merosot. Bukan saja akibat obat-obatan melainkan juga oleh racun-racun yang disebarkan oleh industri makanan bersama penguasa. Bersamaan dengan RS yang sulit diakses karena biayanya selangit. Maka bersedialah melihat wabah menjangkit rakyat secara ganas.

Situasi ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara Leviatham selaksa ucap Hobbes atau negara Babi sebagaimana kata Plato. Dengarlah, gumam bertebaran di mana-mana. Kejanggalan kematian anggota KPPS diduga lantaran dicekoki racun. Apalagi fenomena ini dibarengi oleh penyelenggaraan Pemilu yang bermasalah. Lalu ketika rakyat berniat melancarkan people power sekonyong-konyong pemerintah malah menakut-nakuti dengan ancaman adanya teroris yang akan meledakkan kepala massa aksi.

Memang rezim memberi stigma bahwa gerakan-gerakan rarakyat terutama ulama, adalah mereka yang ingin mendirikan negara Islam. Padahal Eko Prasetyo bilang dalam buku Membela Agama Tuhan, gerakan-gerakan radikal bukan semata-mata dipicu pandangan ideologisnya melainkan yang tak kalah penting adalah perubahan-perubahan dalam sistem sosial. Kepatuhan penguasa pada rezim kapitalisme global serta adanya babakan baru pola hubungan internasional telah menumbuhkan kesadaran baru di kalangan umat.

Kesadaran seperti itulah yang menghinggapi rakyat pada zaman pergerakan. Gerakan pertama kali mereka kukuhkan dalam berdirinya Medan Prijaji (1906) oleh Tirto Adhi Serjo, namun secara nasional di kenal pada saat kelahiran Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang didirikan Soetomo, hingga dijadikan ‘Hari Kebangkitan Nasional’. Kelak perjuangan-perjuangan berhadapan dengan kapitalisme-imperialime dikenang sebagai ‘Zaman Pergerakan’. Seandainya mereka ditakuti-takuti oleh ancaman teroris sebagaimana dalam aksi 22 Mei nanti. Pasti tak mempan! Sebab mereka sadar penyebab teror yang sesungguhnya adalah negara yang dikuasai kepitalisme global seperti Hindia Belanda menjadi babu Belanda, atau meminjam istilah Tirto, ‘diprentah’.

Menurut Homer Dixon, dalam tinjauan dinamika dan perkembangan masyarakat memang persoalan terorisme merupakan hasil dari lemahnya sistem perekonomian dan pesatnya perkembangan tekhnologi. Namun hari-hari ini teror bukan lagi diberikan oleh kelompok teroris yang tertutup melainkan kelompok teroris terbuka: oknum-oknum di Istana. Jika benar bakal muncul teroris maka patut diduga mereka adalah entitas yang disiapkan untuk dikambinghitamkan oleh mereka yang menjadi kaki tangan kapitalisme global.

Amerika Serikat (AS) dengan kepentingan globalnya berkeinginan mengembalikan lingkungan internasional seperti pada masa-sama perang dingin. Jika pada masa itu Uni Soviet dengan ideologi komunisnya ditempatkan sebagai musuh bersama, namun sekarang kampanye-kampanye anti terorisme menjadikan kelompok-kelompok radikal kiri dan fundamentalis kanan sebagai sasaran. AS bersama sekutu-sekutunya melalui isu teroris telah mengacam kemanusiaan.

Hal itu dilakukan untuk menyaingi Cina dalam membangun kekuatan politik dan ekonomi internasional berdasarkan satu dominasi kekuatan negara. Apabila pemerintah Indonesia mengancam rakyatnya dengan memainkan isu teroris, maka disinyalir penguasa hendak menerapkan cara-cara kotor sebagaimana George Bush membentuk membangun citra teroris pada Al Qaeda sampai mencoreng nama Usama bin Laden, ataupun seperti negara dalam melakukan opsus–mengirimkan intel pada gerakan DII/TII hingga menumbalkan Kartosuwiryo lewat hukuman mati.

Selama ini kontrovesi keberadaan teroris sebagian besar hanya mengandalkan persepsi penguasa bersama BIN-nya. Jangan-jangan, lewat isu teroris dalam aksi 22 Mei, selain untuk memecah belah umat, merupakan musliha negara untuk memperlancar tindakan kekerasan terhadap massa aksi. Maka siapakah penebar teror, dan yang menjadi teroris sebenarnya. Bukankah negara bersama para zulm-nya adalah pelaku teror yang sesungguhnya?

Menurut Eko Prasetyo (2011), pemerintah yang antusias dalam program anti teroris biasanya memiliki karakteristik seperti tindakan penguasa sekarang. Saya singkatnya sebagai berikut: pertama, ketertantungan rezim pada bantuan dana intinternasional; kedua, peran dari oknum-oknum militer yang cukup menentukan dalam tubuh pemerintaha: ketiga, pendukung gerakan antiterorisme menghadapi oposisi yang kuat dari gerakan rakyat yang diberi stigma radikal dan fundamentalis; keempat, perkembangan ekonomi kawasan yang memicu untuk terjarinya regionalisasi ekonomi baru yang mengambil watak kapitalisme pasar, seperti: BIMP-EAGA, SIJORI, Segitiga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Malaysia dan Thailand. Tentu penguasa dengan blok-blok ekonomi yang sudah dirancangnya akan mendaparkan serangan dari gerakan rakyat maupun Islam politik.

Sesungguhnya pada 22 Mei, gerakan rakyat dan Islam politik hanya untut menuntut haknya: meminta pertanggungjawaban atas kecurangan Pemilu yang telah merenggut nyawa ratusan manusia. Namun dalam konteks ini, negara terkesan mengikuti jejak PM Malaysia Mahathur Mohammad, yang berniat mengail untung lewat program pembasmian teroris melalui tindakan pembungkaman oposisi dalam negeri.

Kebangkitan Nasional Menolak Matinya Perlawanan!

“Kebenaran mustahil musnah, jawaban Tuhan bagi penindasan tak pernah berubah.” (Shabbir Bannobhai)

“Lebih baik menderita kekalahan bersama massa daripada bersikap netral.” (Bolshevik)

Betapa mencengangkannya kami melihat Ketum salah satu ormas, RSJ, hadir di Metro TV yang menjadi corong melanggengkan status quo, dan menganggap demokrasi yang tak hargai hukum itu kriminal. Memang pernyataan ini didukung oleh teori sekaligus argumen yang ia paparkan. Hanya demokrasi harus menghargai hukum yang seperti apa? Apakah hukum yang seperti dikatakan Jonathan Swift: hukum itu seperti sarang laba-laba, yang dapat menangkap lalat kecil, tetapi membiarkan lebah dan tabuhan lepas menerobosnya! Atauakukah kita dipaksa untuk tunduk pada negara yang menghendaki kepatuhan total warganya sebagaiman diistilahkan Gramsci dengan statelatory. Tidakkah penegakkan hukum saat ini seperti ucapan Taticus: makin korup suatu negara, makin banyak hukumnya!

Dalam sumbangsihnya di zaman pergerakan, yang strukturnya mirip dengan hari-hari ini, Tan Malaka melihat bahwa asal-muasal kelas amat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan dan menegakkan aturan. Baginya keberadaan aparat hukum, dijelaskan secara gampang, sangat dipengaruhi oleh dari mana kelasnya berasal. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana sistem kapitalisme telah merantai wewenang dan peran hukum hanya sebatas pemangku kepentingan segelintir kalangan yang diistilahkannya kelompok ‘fulus’.

Bukan mandat hukumnya yang tak bisa memerankan diri tetapi sistem menjebak hukum untuk punya perang amat terbatas. Maka persis apa yang diwartakan Tan Malaka, orang-orang dalam lingkaran itu atau yang berhubungan dengannya: mereka akan menjadi pembela kepentingan kapitalis. Itulah sebabnya pada awal-awal kebangkitan nasional hukum masih tetap sama dengan hari ini. Dulu, Misbach dengan surat kabarnya, disensor pemerintah hanya karena membela kepentingan kaum miskin dan tertindas, fenomena ini pun mirip dengan Orde Baru. Namun sekarang memang media tak disensor karena telah diinfiltrasi penguasa. Hanya saja aksi kriminalisasi ulama dan aktivis, masih menyerupai masa pergerakan; Belanda mengeluarkan peraturan pemerintah pasal 153 bis dan 153 ter, untuk menjerat siapa saja yang berusaha melawan penguasa.

Kalau sudah begini apa yang membuat organisasi gerakan tak meneladani perjuangan di zaman pergerakan: bangkit melawan! Meminjam Istilah Marco: berani karena benar takut karena salah! Dengannya saya kita menggugat: apa benar yang disampaikan RSJ, bahwa sejumlah generasi milineal yang berkecimpun di dalamnya tidak menghendaki itu. Atau disebabkan gerakan sudah disumbat mulutnya seperti yang dialami Budi Utomo sampai ia membubarkan diri karena dahsyatnya intervensi pemerintah? Mungkin juga mengikuti langkah pimpinan SI HOS Cokroaminoto; mengincar posisi di parlemen, lalu kecewa akibat kebejatan orang-orang di dalamnya hingga ia memundurkan diri dari legislatif? Dalam keadaan seperti sekarang sebenarnya memaksa kita untuk meneladani perjuangan SI pada masa-masa pergera yang menekan penyelenggaraan pemerintahan yang zalim.

Jika berbicara tentang kenapa mahasiswa, buruh tani dan rakyat miskin kota tidak bersatu jawabannya akan ditemui tatkala da pertanyaan di atas sudah terjawab. Namun apabila mengatakan gerakan rakyat hanya kenapa yang menjadi penyebabnya adalah madalah kecurangan pemilu kematian anggota KPPS? Saya kira tadi telah terjawab oleh Tan Malaka.

Syahdan pada momentum Harkitnas 2019, lagi-lagi ijinkanlah saya menuliskan contoh tindakan dari Misbach, ulama sekaligus aktivis yang diberi label komunis akibat melawan pemerintah kolonial. Demikian di dalam kepribadiannya mengandung corak seorang Agamais, Nasionalis dan Sosialis. Misbach begitu unik laiknya Syari’ati. Dia menggap Islam dan komunis adalah rival, sedangkan Islam dan kapitalisme merupakan musuh.

Menurut Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak, Misbach telah meruntuhkan klasifikasi klasik agamais, nasionalis dan sosialis. Gagasan, propaganda dan aksi-aksi Misbach adalah peringatan kepada kita tentang pandangan tersebut. Jika kita membuang klasifikasi itu, dan menyatukannya dalam satu tarikan nafas. Maka gerakan 22 Mei esok akan tampak khas sebagaimana masa pergerakan nasional.

Dulu tatkala Misbach wafat ternyata tirak mengakhiri perjuangan melawan kaum kapitalis. Kelak ketiga ideologi itu berbersatu dalam Pancasila sebagai dasar negara, namun tetap menjadi musuh bebuyutannya adalah kapitalisme. Sekarang malah neoliberalisme yang tumbuh subur dan dianut para penguasa mengambil langkah memperhadap-hadapkan ketiga aliran tersebut agar bangunan umat dan bangsa dapat dikuasai.

Sejarah telah mencatat kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para tokoh penganut sekaligus pemersatu ketiga ideologi tersebut sebagai kekuatan perlawanan. Begitulah yang tercermin dalam diri Tan Malaka, Soekarno dan Hatta. Di zaman pergerakan, pemimpin gerakan membaca, berpikir, menulis dan berkata serta bertindak berlawan dengan penindas. Dicerahkan oleh kata-kata mereka, rakyat melihat dunia dan bergerak. Andai mereka hidup di zaman kita tentu akan mengajak umat dan bangasa berkumpul menyuarakan aspirasinya pada tanggal 22 Mei esok.

Tirto, Misbach, Marco, Tan Malaka, Soekarno dan Hatta, sangat membenci penghisapan manusia terhadap manusia. Maka mereka melawan kapitalisme yang menguasai sistem dan berkonfrontasi dengan struktur yang dihinggapi penganut neoliberal. Bahkan dalam dunia bergerak, sama seperti teman-temannya, sejak remaja hingga akhir hayatnya di Boven Digoel (1932), Marco melakukan perlawanan terhadap penguasa penindas seperti yang kita alami sekarang. Di Medan Prijaji, ketika usianya 17 tahun, ia bersama Tirto, dkk., menuntut hak sebagai bangda yang harus diakui derajatnya oleh Belanda. Persis sebagaimana perjuangan merebut kedaulatan rakyat 22 Mei besok.

Arkian, semangat perlawanan dan itu pun menjuwai perjuangan pembebasan dari buaian busuk Orba. Wiji Thukul namanya, pemuda kurus yang tanpa mempedulikan penampilan, secara ekspresif dan penuh kemarahan membacakan sajak perlawanannya, “Aku tidak tahu mengapa aku selalu berperasaan halus: melihat oang yang menderita hatiku sedih dan sepanjang hari aku merasa tertekan, karena aku sangat memahami artinya menjadi papa … aku tidak akan menyerah pada kenyataan yang terkutuk ini, aku tidak akan menyerah! Aku tidak mau digilas oleh lingkungan mapan….” Kelak dia dikenal sebagai penyair demonstran.

Seandainya Wiji masih adalah ia niscaya akan membacakan puisi pada demonstrasi 22 Mei besok. Karena baginya hanya ada satu kata ‘lawan’. Gelombang perlawan ini muncul akibat pengalaman dan perjumpaan. Pengalaman akan kemiskinan membuat orang memahami makna derita. Pengalaman akan utang luar negeri selangit mengajarkan bangsa tentang merebut daulat. Pengalaman akan kematian karena pelanggaran HAM membuka mata rakyat terhadap nilai kemanusiaan. Pengalaman menjadi orang sakit menjadikan kita memahami pentingnya kebijakan penuh kabajikan.

Semua pengalaman ini mendorong kita untuk melawan, merebut kedaulatan dan kemenangan. Karena penderitaan dalam bangsa dan negara yang merdeka tidak boleh diterima begitu saja. Penderitaan rakyat tak muncul tiba-tiba. Derita datang melalui prosea panjang, yang bahkan kita tidak ikut campur di dalamnya. Proses itulah yang dinamai struktur dan sistem sosial. Perjumpaan dengannya telah mengantarkan kita dalam kemiskinan, utang, ketidakadilan dan kekerasan yang sangat menyakitkan, serta merendahkan harkat dan martabat manusia.

Sehingga dalam semangat kebangkitan nasional, kita mesti melawan. Diam tertindas atau bangkit melawan? Tentu kita harus berlawan dengan para tiran. Jika pemuda-pemuda di zaman pergerakan bersikap permisif pada kekuaaaan para zulm apa lagi menjadi bagian dari mereka, yakin dan percayalah tidak pernah ada kebangkitan nasional dan kemerdekaan.

Sebelum menutup tulisan ini saya mengajak sidang pembaca menyimak gagasan Arnold Toynbee, bahwa sikap apatis hanya bisa dihadapi dengan penuh antusias, dan sikap penuh antusias hanya bisa dibangkitkan melalui dua hal; pertama, cita-cita yang menyambar imajinasi secepat kilat; kedua, rencana pasti yang dapat dipahami untuk mewujudkan cita-cita jadi kenyataan. Maka ideal kita mewujudkan kedaulatan bangsa, dan strategi kita adalah melawan: bersama melakukan demonstrasi pada 22 Mei 2019. Akhir kata, simpan baik-baik ucapan Edmund Bukre: semakin besar kekuasaan, semakin berbahaya penyalahgunaannya.

Oleh: Renrsyah

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*