Khilafah Solusi Tuntas Kegagalan BUMN Neolib Sekuler

Oleh: Mardiani

Menteri BUMN era kabinet Indonesia Maju Erick Thohir mencopot jabatan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk I Gusti Ngurah Askhara atas dugaan kasus penyelundupan illegal komponen motor Harley Davidson dan juga sepeda Brompton dalam pengiriman maskapai pesawat baru jenis Airbus A300-900 Neo yang di datangkan dari pabrik Airbus di Toulouse, Prancis.

Menanggappi hal ini Karni Ilyas di acara yang ia bawakan yakni Indonesia Lawyers Club, dikutip dari Kompas Karni mengatakan, “Rahasia umum bahwa banyak pejabat negeri ini yang suka bawa barang-barang (mewah), dan lolos begitu saja. Ini juga nilainya tak sampai Rp 1,5 miliar, tapi jadi heboh. Harusnya kalau penyelundupan nilainya ratusan miliar” kata Karni.

Fakta mencuatnya kasus penyelundupan ilegal yang dilakukan oleh pejabat negara ini menunjukkan lalainya pengaturan regulasi pengelolaan harta rakyat dan aset negara yang memberikan celah terjadinya penyelewengan oleh penguasa. Serta tanggapan pak Karni Ilyas yang menyebutkan penyelundupan barang ilegal ini adalah hal yang biasa telah menunjukkan bahwa aturan hukum negeri ini lemah dalam mengontrol tingkah laku para pejabat elit.

Secara holistik jika dilihat dari sistemnya, kekayaan sumber daya alam beserta aset negara yang dikelola melalui BUMN semestinya memiliki orientasi utama untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Namun oleh rezim neolib sekuler saat ini justru BUMN dimanfaatkan sebagai alat pemeras keringat masyarakat dengan menetapkan orientasi target pencapaian keuntungan layaknya korporasi.

Lebih dari itu BUMN yang bersifat monopolistik semestinya dikelola untuk memenuhi kebutuhan hajat publik namun di era sekuler saat ini justru keistimewaan BUMN tersebut menjadi celah penyelewengan untuk kepentingan pribadi para pejabat.

Menanggapi hal ini politikus partai Demokrat sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menantang menteri BUMN yang baru Erick Thohir untuk membuat kebijakan yang berani memberikan sanksi tegas serta larangan hidup mewah untuk seluruh direksi BUMN. Hal ini oleh Jansen dianggap sebagai pencegahan agar para pejabat BUMN tidak “show” hobi mewah di ruang publik. (Jawapos.com)

Tanggapan yang dilontarkan oleh salah satu politisi demokrat tersebut tentu jelas bukan merupakan solusi tuntas permasalah BUMN yang kompleks selama bertahun-tahun. Karena akar permasalahn ketidakberesan sektor BUMN adalah terletak pada model manajemen korporasi yang diterpakan dalam sistem Neolib saat ini.

Manajemen pengelolaan BUMN dengan orientasi layakanya korporasi ini telah menciptakan berbagai macam masalah sosial dan ekonomi yang kompleks di tengah-tengah masyarakat. Tercatat angka kemiskinan di negeri ini masih sangat tinggi, hutang luar negeri yang tinggi, ketimpangan sosial, pengangguran, kesehatan yang mahal dan sejumlah masalah sosial lainnya terus menumpuk dan tidak pernah diberikan solusi tuntas.

Di negeri yang memiliki potensi sumber daya alam batu bara mencapai 32,263 milyar ton dengan total sumberdaya sejumlah 106,845 milyar ton (Laporan Akhir Kajian Ketercapaian Target DMO, Kementrian PPN/Bappenas) ternyata pendidikan masih mahal, infrastruktur berbayar, dan sejumlah layanan publik lainnya disediakan dengan sistem berbayar. Inilah wujud penerapan system neolib sekuler yang telah menyengsarakan masyarakat secara umum dan hanya mensejahterakan segelintir orang saja.

Lantas apa solusi yang tepat untuk mengatasi permaslahan ini agar tuntas hingga ke akarnya ?

Solusinya hanya satu yakni penerapan syariah dalam naungan khilafah di seluruh aspek kenegaraan termasuk manajemen pengelolaan sumber daya alam. Negara Khilafah dengan system Islamnya memilki prinsip pengelolaan sumber daya dan asset negara untuk pelayanan pubilk yang memprioritaskan kepentingan umum. Yang hasilnya, tidak saja mensejahterakan secara fisik/materi bahkan juga memfasilitasi setiap individu beserta masyarakat dapat dengan mudah meraih kemuliaan dan kebahagiaan hakiki karena ketaatan pada syariat Allah swt. yang dilakukan secara maksimal di seluruh aspek kehidupan.

Kunci dari keberhasilan tersebut adalah tidak lepas dari manajemen pengelolaan yang diatur sesuai dengan sayiat Allah swt. Dalam hal ini Al Alamah Syaikh Taqiyyudin An Nabhani dalam bukunya Peraturan Hidup dalam Islam menejelaskan bahwa sumber daya alam dan semua potensi kekayaan di bagi dalam tiga kategori pengelolaan,yakni:

Pertama sumber daya alam yang dikelola oleh Negara sabagai kepemilikan umum yang dikelola untuk dimanfaatkan bersama-sama oleh seluruh warga negara.

Kedua, sumber daya negara yang dikelola sebagai kepemilikan negara untuk memnuhi kebutuhan negara. serta,

Ketiga sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara individu. Manajemen pengelolaan seperti inilah yang mampu melahirkan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat tanpa memunculkan celah lahirnya kesenjangan sosial.
Wallahu ‘Alam bish Shawab..

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*