Larang Lockdown Papua, Tito Dinilai Mau Lancarkan Pembunuhan Terstruktur terhadap OAP

Papua – Pernyataan Mendagri Tito Karnavian tak menyetujui menutup semua akses perhubungan ditanggapi serius oleh DPR Papua melalui Fraksi Membangun Papua dan anggota Komisi I.

Sekretaris fraksi Membangun Papua, Alfred Fredy Anouw menegaskan, Mendagri Tito Karnavian yang awalnya pernah bertugas sebagai Kapolda Papua telah mengetahui sebagian besar orang asli Papua [OAP] telah meninggal dunia lantaran ditembak mati oleh peluru tajam atau besi.

Mengenai kondisi Papua, Anouw menegaskan, sudah krisis kemanusiaan muncul lagi Covid-19 kemudian ditambah sikap Tito yang melarang tutup akses perhubungan.

“Pak Tito ini sudah lama di Papua sebagai Kapolda, dia sendiri tahu bahwa kami orang asli Papua ditembak mati pakai peluru tajam. Sekarang yang bersangkutan tolak kesepakatan forkopimda provinsi Papua. Ini ada apakah,” ujar Anouw bertanya, Rabu, (25/3).

Jika Mendagri tetap pada pernyataan itu, maka Anouw mengaku pihaknya menuding hal itu merupakan pembunuhan secara terstruktur bagi OAP.

“Ini cara untuk menghabisi kita orang asli Papua. Kenapa harus tolak atas kesepakatan kami? Kami ini mau selamatkan kami punya masyarakat, bukan mengganggu kenyamanan negara Indonesia,” ungkapnya tegas.

Politisi Partai Garuda ini mengatakan, orang Papua selalu berada di tempat keramaian sehingga tak bisa Pemerintah Pusat melalui Mendagri hanya batasi jaga jarak dan isolasikan diri.

“Yang harus kita selamatkan harus dengan cara ‘lockdown”. Itu saja, tidak ada jalan lain,” tekannya. “Karena itu kami menolak permintaan Mendagri yang menolak pernyataan Mendagri. Kami juga menolak dengan alasan fasilitas di Papua tidak memadai untuk menangani virus Corona sehingga Papua mesti dilakukan upayakan kekhususan, Mendagr jangan samakan dengan daerah lain,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa menegaskan, pihaknya melakukan penutupan akses demi keselamatan rakyat Papua yang sudah sedikit jumlahnya di Republik Indonesia. Sehingga diminta agar jangan berpikiran lain dengan keputusan Forkopinda Papua.

“Semua ini hanya untuk cegah penularan virus di Papua. Ini Keputusan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur, DPR Papua, MRP Papua, Kapolda dan seluruh jajaranya, Panglima Kodam Cenderawasih. Kabinda, Lantamal X. Lanut. Para Bupati dan Wali Kota, Bank Indonesia Region Papua, BULOG, PELNI, PERTAMINA dll. Dan seluruh rakyat menginginkan akses masuk keluar dari ke Papua di tutup untuk sementara waktu,” ujarnya tegas.

Kadepa yang vokal menyuarakan aspirasi masyarakat ini meminta Forkopinda Papua jalankan saja keputusan yang sudah ditetapkan bersama pada hari Selasa, 24 Maret 2020, untuk keselamatan rakyat.

“Bukan takut tetapi gerakan waspada merupakan keputusan yang terbaik demi keselamatan rakyat sehinga pak Tito Mendagri dan semua pihak di Jakarta mohon untuk tidak berpendapat lain dengan Keputusan yang di ambil lewat rapat forkopinda Papua,” jelasnya

Selain itu menyoroti permasalah itu Natalius Pigai sepakat dengan Anouw: jika Mendagri tetap pada pernyataanya, maka itu merupakan pembunuhan secara terstruktur bagi OAP.

“Catatan saya (Natalius Pigai). Ini pernyataan yang belum terukur dari Pak Tito. Bisa saja bukan dari Pak Tito tapi intinya pernyataan ini bisa memancing amarah dan berbahaya dalam situasi ini. Jakarta-Papua kan 4 ribu kilometer! Dan sistem kesehatan belum memadai. Saya kira Pak Mendagri perlu penjelasan lebih lanjut yang berpijak pada keinginan rakyat Papua.

About (0) 1021 Articles
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*