LBH Sapu Jagad: Pembebasan Napi Korupsi Adalah Pengkhianatan Amanat Rakyat dan Reformasi

Jakarta — Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Bantuan Hukum (DPN-LBH) Sapu Jagad angkat bicara terkait rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam membebaskan narapidana (napi) koruptor.

Ketua Umum (Ketum) DPN LBH Sapu Jagad Agus Yusuf menilai bahwa pemerintah mengambil kesempatan dalam momentum pandemi virus corona, terutama untuk membebaskan napi korupsi.

Perbuatan seperti itu dipandangnya sangat hina, karena merupakan bentuk penghianatan terhadap amanat Rakyat Indonesia dan Reformasi.

“Pemberantasan Korupsi Amanat Reformasi dan Amanat Rakyat Indonesia, apabila narapidana Korupsi dibebaskan oleh Menkumham Yosanna Laoly dengan alasan pandemi corona, maka itu adalah bentuk penghianatan,” tegas Ketum Agus Yusuf, di Kantor Sekretariat DPN LBH Sapu Jagad Jln. Gunung Sahari III, Jakarta Pusat, Senin (6/4) kemarin.

Agus Yusuf menjelaskan, lahirnya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan Amanat Reformasi 1998 sekaligus Amanat Rakyat Indonesia: ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Tap MPR No. VIII/MPR/2001. Rekomendasi Arah Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan menjamin efektivitas pemberantasan KKN. Melaluinya dilahirkanlah UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan aturan-aturan itu Yusuf berkata: seharusnya pemerintah mendukung KPK menerapkan ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi anggaran penanganan corona, bukan malah membebaskan napi koruptor.

“Jangan sampai terjadi penyimpangan, ‘Korupsi’ dalam Pelaksanaan Perppu No 1 tahun 2020 atau Perpu Penanganan Pandemi Corona ini, banyak sekali kemungkinan yang membahayakan dalam realisasinya, tentang kewenangan tambahan Bank Indonesia dan penyelamatan lembaga keuangan, serta ‘Kebal Hukum’ dalam pelaksanaan Kebijakan, lalu untuk siapa Perppu Corona ini, untuk Pengusaha atau untuk Rakyat Indonesia?” tanyanya penuh heran.

Agus Yusuf menyadari bahwa kita semua tengah menghadapi situasi dan kondisi normal, maka Perppu No. 1 Tahun 2020, Keppres No. 11 Tahun 2020, dan PP No. 21 Tahun 2020 haruslah menjadi terobosan yang tepat untuk segera diterapkan.

“Pemerintah Pusat harus berani mengambil langkah kongkrit, tegas, agar beriringan dan terukur secara nasional dari pusat hingga provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia secara serentak dengan hari dan tanggal yang ditetapkan secara nasional agar tidak berlarut-latut tanpa batas kejelasan, agar ekonomi rakyat kembali bergerak stabil di kemudian hari,” paparnya.

Di akhir siaran persnya dia mendesak Pemerintah Pusat, “Tolak pembebasan ‘Napi Koruptor’, awasi pelaksanaan anggaran penanganan corona yang [bakal] menelan … anggaran 405 triliun rupiah, [dukung] KPK untuk membentuk timsus pengawasan dan menjatuhkan ‘Hukuman Mati’ jika terjadi ‘Korupsi’ dalam realisasi anggaran pelaksanaan penanganan corona,” tutup Agus Yusuf. (Red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*