LKBHMI PB HMI Desak Jokowi Turun Takhta Apabila dalam Waktu Singkat Tidak Tuntaskan Polemik di Papua

Jakarta, Patriot.id — Menyikapi dinamika kebangsaan yang tengah carut-marut karena redupnya cahaya kepemimpinan, dan tak karuannya hingar-bingar kekuasaan membuat Bakornas (Badan Koordinasi Nasional) LKBHMI (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam) PB HMI (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam) angkat bicara.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pernyataan Sikap Bakornas LKBHMI PB HMI Nomor: 23/B/LKBHMI/IV/1440H tentang “Tragedi Nduga: Negara Gagal, Pemerintah Harus Bertanggung Jawab”.

Dalam rilisnya, Rahmatullah Rarano, SH.,MH, mengakui, bahwa untuk menyikapi tanggal sepuluh Desember sebagai peringatan hari Hak Asasi Manusia Internasional

dan menanggapi tragedi Pembakaran Bendera Merah Putih serta Penembakan dan Pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Nduga telah mendorong LKBHMI PB HMI mengeluarkan pernyataan sikap.

“LKBHMI PB HMI Mengutuk keras aksi kelompok separatis di Nduga yang telah melakukan ‘Pembakaran Bendara Merah Puith serta Penembakan dan Pembunuhan’, yang menelan korban jiwa puluhan orang,” kata Rahmatullah, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Pada kesempatan ini pun Rahmatullah secara kelembagaan mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya para korban separatisme di Papua.

“LKBHMI PB HMI turut berbelasungkawa dengan penuh sukacita yang mendalam kepada para keluarga korban penembakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok separatis,” tuturnya.

Dari kejadian yang sebenarnya telah berlangsung selama bertahun-tahun ini, Rahmatullah pun desak rezim untuk mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum serta penjaga keamanan dan pertahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

“Mendesak Presiden Joko Widodo untuk segara melakukan evaluasi terhadap kinerja TNI, POLRI, BIN dan BNPT berkaitan dengan penanganan kejahatan kemanusiaan dan tindakan terorisme sebagai wujud penegakan hak asasi manusia di wilayah NKRI,” ungkapnya.

Selain itu, Rahmatullah juga dengan tegas meminta agar aparat penegak hukum membuktikan profesionalitasnya. Dan tidak boleh ada manipulasi HAM dalam tragedi Nduga.

“Mendesak Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan investigasi secara cepat, komprehensif, transparan dan independen terhadap serangan yang dilakukan oleh kelompok separatis dan memastikan semua yang terlibat untuk diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, “Mendesak Aparat Penegak Hukum untuk meningkatkan perlindungan dan keamanan tanpa diskriminasi kepada Masyarakat NKRI terkhususnya di Kabupaten Nduga dan wilayah perbatasan. Selain itu tragedi Nduga juga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membungkam kebebasan dan melanggar hak asasi manusia,” ucapnya.

Selanjutnya, Rahmatullah menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera menuntaskan tragedi kemanusiaan dan menstabilkan keadaan ekonomi-politik di papua yang selama ini mendapatkan perlakuan setengah hati dari rezim.

“Apabila dalam waktu sesingkat-singkatnya Presiden Joko Widodo tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut sebagaimana yang telah disampaikan di atas, maka kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot pimpinan BIN, Polri, TNI, BNPT dari jabatannya, dan dengan hormat kepada bapak Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden,” pungkasnya. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*