Mahasiswa Bekasi Tolak UU KPK; Presiden Diminta Keluarkan Perppu

Kota Bekasi, Patriot.id — Puluhan Mahasiswa yang tergabung dari beberapa kampus di Kota Bekasi, dan mengatasnamakan diri mereka sebagai ‘Parlemen Mahasiswa Bekasi’ melangsungkan aksi di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kamis (26/9) siang.

Dalam demonstarasi itu yang menjadi Koordinator Lapangan (Korlap) adalah Akim. Dia menegaskan bahwa turunnya mereka ke jalan, ialah untuk mendesak pembatalan UU KPK dan RUU-RUU bermasalah.

Ide awal pembentukan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sudah muncul di era Presiden BJ Habibie yang mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi, atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman.

Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Badan ini dibentuk dengan Keppres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin oleh Andi Andojo. Namun, di tengah semangat mengebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial reviews mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dan Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN.

Di samping membubarkan TGPTPK, Gus Dur juga dianggap sebagian masyarakat tidak bisa menunjukan kepemimpinan yang bisa mendukung upaya pemberantasan Korupsi. Akhirnya Gus Dur Lengser dan digantikan Megawati.

Di era putri Presiden Pertama RI ini, mega mewujudkan semangat pemberantasan korupsi dengan menetapkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diakhir masa pemerintahannya. Termasuk melahirkan lima pendekar pemberantasan korupsi pertama, Taufiequrachman Ruki (Akpol 1971) bersama Amien Sunaryadi, Sjahruddin Rasul, Tumpak H Panggabean, dan Erry Riyana hardjapamekas.

“KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,” tukas Akim.

KPK merupakan institusi yang sangat penting dalam memberantas korupsi. Namun wacana Pelemahan dan Pembubaran KPK yang pernah dilontarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada tahun 2015, saat ini–lagi-lagi–sedang dilemahkan tugasnya dengan terbitnya UU KPK yang isinya membatas gerak KPK dalam

memberantas korupsi di Indonesia. Bongsu selaku orator menyatakan, kedudukan lembaga KPK menurut revisi UU No 30 tahun 2002, KPK menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Ketentuan ini mengubah pasal 3 UU KPK versi lama yang berbunyi: ‘Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.’

“Maka, kami meminta KPK tidak perlu masuk dalam rumpun kekuasaan manapun, baik eksekutif, legislatif ataupun yudikatif,” ucap Bongsu dalam orasinya.

Sementara untuk pembentukan dewan pengawas yang menghapus dewan penasehat juga tidak tepat. Dewan pengawas ini berjumlah 5 orang yang memegang jabatan selama 4 tahun. Tugas lembaga non struktural ini memberikan izin penyadapan, penggeledahan atau penyitaan, menetapkan kode etik bagi pimpinan dan pegawai KPK serta mengawasi KPK.

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tidak memerlukan dewan pengawas, cukup diisi oleh dewan penasehat dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnya,” tegasnya.

Lalu aturan dalam pelaksanaan penyadapan, Revisi UU No 30 tahun 2002 mengatur penyadapan bisa dilaksanakan setelah ada izin tertulis dari dewan pengawas KPK. Selain itu, penyadapan dilakukan paling lama selama 6 bulan serta harus dilaporkan jika telah rampung kepada pimpinan KPK. Sedangkan pasal 12 huruf a UU KPK versi lama, hanya menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

“Di pasal itu, tidak ada persyaratan soal batas waktu penyadapan maupun keharusan KPK meminta ijin ke dewan pengawas,” sergah Bongsu.

Status penghentian penyidikan dan penuntutan. Hasil revisi lainnya, pemberian wewenang bagi KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam perkara korupsi yang ditangani oleh KPK. Dalam hal ini, MPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada pengawas KPK dan diumumkan kepada publik. Penghentian penyidikan dan penuntutan oleh KPK dapat dicabut kembali apabila ditemukan bukti baru atau berdasarkan putusan praperadilan.

“Aturan baru ini mengubah pasal 40 UU KPK versi lama yang berbunyi: ‘Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.’ Sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa setiap kasus yang terindikasi kasus korupsi dan merugikan negara tidak bisa diselesaikan kurang dari setahun, diantaranya Korupsi Century, BLBI, Wisma Atlet, e-KTP dan kasus korupsi lain nya yang lama dalam pengungkapannya,” terangnya.

Selain itu, mekanisme penggeledahan dan penyitaan. Dalam hal ini, proses penyidikan, adalah penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas ijin tertulis dari dewan pengawas, sedangkan ijin diberikan paling lama 1 x 24 jam oleh dewan pengawas.

Selanjutnya juga adalah sistem kepegawaian KPK berstatus Apratur Sipil Negara (ASN). Adapun dalam UU KPK versi lama, pasal 24 ayat 3 menyatakan: ‘ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Maka kami berkesimpulan, bahwa UU KPK yang baru disahkan DPR RI dan didukung pemerintah dalam surat dukungan presiden RI untuk merevi UU KPK malah melemahkan kelembagaan KPK walaupun dosis pelemahannya dikurangi karena telah menjadi perhatian mahasiswa dan publik. Bila stainment Presiden RI mendukung KPK dalam menjalankan tiap tugas dan wewenangnya untuk tetap Independen dan tidak dalam pengaruh kekuasaan manapun, maka perlu presiden menarik surat membatalkan UU KPK melalui penerbitan Perppu/Perpres.

Dari permasalah yang disampaikan barusan, maka selanjutnya orasi dari Rusman. Dia menegaskan, kami bersikap dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan atas segala UU dan RUU bermasalah. Yang mesti ditentang adalah tentang UU KPK dan segenap RUU bermasalah lainnya.

Oleh karena itu, Parlemen Mahasiswa Bekasi menyatakan sikap berikut. “Pertama, menolak RUU KPK; kedua, menuntut presiden membuat Perppu/Perpres guna mencabut UU KPK; ketiga, meminta pemimpin KPK untuk mengundurkan diri sebagai anggota Polri aktif dan Kapolda Sumatera Selatan (Firli Bahuri); dan keempat, menolak RUU KHUP,” tutup Rusman. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*