Mahasiswa (NTB) Bersatulah dalam G30S, Ajaklah Juga Pelajar dan Dosen!

“Pesimisme kita boleh saja menguap namun kehendak kita tak boleh lenyap.” –Antonio Gramsci

“Kami kaum kecil. Dari mana kaum kecil dapat uang untuk membayar denda aturan atau membeli hukuman? Kami tak punya uang. Kami tak punya kekuasaan. Kami tak punya senjata, gengsi, atau status kelas atas. Kami tak punya kewenangan. Kami tak bisa bicara dengan jelas. Kami Cuma punya kaki. Kami harus bergabung bersama dalam jumlah besar untuk waktu yang lama sebelum mereka mau mendengarkan kami. Turun ke jalan bersama adalah satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh orang kecil.” –Anonim

“Berpisah kita berjuang, bersama kita memukul.” –Semboyan Jerman

Baru-baru ini masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) disontakkan oleh meninggalnya seorang pengendara sepeda motor yang terkena razia polisi. Dia tewas bukan karena beban psikis mendapati surat tilang dari Satlantas Lombok Timur, tetapi akibat daratan pukulan, tendangan dan keroyokan. Sungguh malang bukan?

Pembelaan yang dilakukannya berujung perkelahian dengan penilang. Dirinya bukan hanya mendapatkan kekerasan sewaktu di jalanan, melainkan lebih parah ketika sampai di kantor kepolisian. Di sarangnya para polisi itu mendadak menjadi semacam makhluk pencabut nyawa. Dilihatnya korban sebagai spesies yang wajib hukumnya untuk dilenyapkan. Itulah kenapa pria bernama Abidin tersungkur ke lantai dengan kondisi tak sadarkan diri. Lalu tatkala ia dilarikan di rumah sakit, nyawanya tidak tertolong lagi. Spiral kekerasan ini membuktikan kepada kita bahwa logika kejahatan bersifat destruktif. Hannah Arendth dengan jernih menyatakan bahwa kekerasan adalah ‘komunikasi bisu paling nyata’.

Paul Ricoeur juga menjelaskan bahwa hakikat kejahatan memiliki empat kategori, yaitu moral, kriminal, metafisik dan politik. Tetapi kejahatan yang menimbulkan dampak paling kejam: luas dan berjangka panjang, adalah kejahatan politik. Luas karena korbannya banyak. Lalu berlangsung berjangka panjang lantaran akan menimbulkan trauma bagi para korban dan mampu menyembunyikan mekanisme kejahatan yang pada gilirannya bisa berulang kali terjadi di masa depan.

Kejahatan politik—sadar atau tidak kita sadari—tersirat dalam motif diubahnya UU KPK dan diajukannya berbagai RUU bermasalah, yang sebentar lagi akan disahkan penguasa. Itu sebabnya, ketika mahasiswa mengutuk keras tindakan tersebut aparat kepolisian malah dengan pongah mengalirkan kekerasan.

Kekerasan yang dilancarkan aparat kepolisian dalam demonstrasi telah menjatuhkan banyak korban. Pelajar SMK Al-Jihad Tanjung Priok, Bagus Putra Mahendra gugur di medan juang. Dia terkena tembakan aparat. Satu hari setelah meninggalnya anak sekolahan itu, lagi-lagi penggunaan senjata semakin digencarkan oleh kepolisian. Dua orang mahasiswa Kendari: Randy dan Yusuf tewas. Yang pertama tertembus peluru di dada sebelah kanannya. Sedangkan yang kedua mendapati kerusakan parah di kepalanya akibat pukulan benda keras.

Apa yang dialami siswa dan mahasiswa itu sesungghnya sama dengan yang terjadi dalam aksi di Mataram pada 26 September lalu. Salah satu massa aksi terkena peluru karet dan seorang bocah kecil terkena bola gas air mata di mukanya. Untunglah keduanya tidak sampai terbunuh. Tetapi peristiwa ini mengharuskan kita percaya bahwa petugas hukum telah menjadi orang pandir, agak mabuk dan amat culas.

Mau jadinya negeri ini apabila UU KPK dan RUU lainnya (disahkan) dijalankan dalam kehidapan kita? Mungkinkah hukum dapat ditegakkan kalau penegak hukumnya mudah tersihir oleh bunyi pasal. Dengan kaku mereka akan membawa setumpuk kitab UU untuk dijadikan bahan tuntutan. Dalam hal inilah petugas hukum sudah tak lagi mirip mahluk berakal, karena mereka dengan gampang menyeret setiap orang lemah ke pengadilan.

Lihat saja bagaimana dipaksanya Ibu Nuril ke persidangan. Nuril bukan hanya diproses secara hukum, tapi juga diperas melalui pasal. Itu sebabnya kita mendengar kabar buruk: korban kekerasan seksual ini tidak hanya kesulitan mendapat keadilan, melainkan malah dieksploitasi dengan pembayaran denda sejumlah uang.

Dalam risalah Merdeka 100%, Tan Malaka menjelaskan bahwa asal muasal kelaslah yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Baginya keberadaan aparat hukum dijelaskan dengan cara yang gampang, sangat dipengaruhi darimana kelasnya berasal. Bukan hanya itu, namun juga bagaimana sistem kapitalisme telah merantai wewenang dan peran hukum: aturan hanya sebatas memangku kepentingan kelompok yang Tan sebut sebagai ‘kaum fulus’.

Inilah yang membuat hukum hari-hari ini hanya memakmurkan kelas dominan. Makanya UU KPK terbaru dibuat guna melancarkan kerja para setan uang. KPK melalui aturan yang baru disahkan akan sangat mudah diitervensi oleh kekuasaan. Itulah mengapa dewan pengawas dipasang berdasarkan penunjukan dari DPR, untuk kemudian menyaingi dewan penasehat.

KPK sepertinya ingin dikebiri melalui aturan. Kekuasaan memang amat picik. Lihatlah bagaimana KPK tidak leluasa lagi dalam melakukan penyadapan. MPK juga dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila tidak selasai dalam jangka waktu satu tahun.

Aturan ini amat naïf. Bukan malah ada untuk menegakan hukum, tapi sebatas untuk meloloskan para koruptor. Karena yang namanya kasus korupsi—tidak-bisa-tidak—dibutuhkan waktu lama untuk mengungkapnya. Ambil saja contohnya dari kasus: Century, BLBI, Wisma Atlet, dan e-KTP. Dalam penyingkapan peristiwa korupsi ini dibutuhkan waktu bertahun-tahun.

Kini koruptor rupanya ingin dilindungi oleh negara. Makanya tak cukup melemahkan KPK, penguasa juga menjamin masa depan pelaku korup melalui aturan Permasyarakat yang sebentar lagi akan disahkannya. RUU Permasyarakatan direvisi agar koruptor mendapatkan pembebasan bersyarat dan bahkan rekreasi. Hampir tidak ada lagi garis pemisah antara penjahat dengan pejabat, karena koruptor telah berteman dengan kekuasaan.

Hukum memang dijalankan oleh aparatnya, tetapi aparat penegak hukum itu diatur oleh uang. Uang seperti UU: telah menjadi jantung yang memompa darah ke setiap bagian tubuh penegak hukum. Inilah yang kemudian menyebabkan ‘uang mengatur hukum’ persis beberapa ungkapan pepatah:

“Hukum adalah bendera dan emas adalah angin yang mengibarkannya.” (Pribahasa Rusia)
“Uang adalah majikan yang kejam, tetapi pelayan yang hebat.” (PT Bannum)
“Uang itu berkuasa, karena ia dapat menyeklamatkan atau membunuh orang.” (Chun Tae N)

Keadaan yang seperti ini telah menyebabkan tiap kerakusan diberi perlindungan hukum dan kejahatan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Batas etis mulai kabur karena hukum berada di tangan petugas yang hampa. Kehampaan tampil melalui pipa prosedur birokrasi yang menempatkan aturan dalam urutan-urutan kaidah yang tak punya energi untuk mencapai taraf ideal.

Menyoroti RUU yang penuh kontroversi maka kau dapati hukum telah menjadi sarana memenuhi kepentingan-kepentingan paling pragmatis. Ide mengenai kejahatan negara diawali dengan cara berpikir tersebut. Di mana DPR dan Presiden melahirkan banyak peraturan demi melestarikan status quo sekaligus mendaur ulang komposisi elit yang kini tersambung erat dengan kepentingan ekonomi kapitalis. Itulah mengapa kedaulatan mencipta peraturan tidak memberikan jaminan akan tampilnya aturan yang dapat melindungi kaum miskin dan tertindas.

Dalam RUU KUHP, orang-orang kumuh di pedesaan yang hidupnya sebagai petani dan hanya makan tidak lebih dari dua kali sehari harus berkalang kewas-wasan akibat hukum. Seakan mereka abai atas realitas lingkungan desa. Penguasa sama sekali buta, orang-orang desa kebanyakan bekerja sebagai petani, nelayan, dan kuli serabutan. Di pekarangan rumahnya ia pasti punya unggas atau hewan ternak yang tak mungkin diurusnya ketika sedang bekerja. Binatang itu jarang yang dikandangkan, tak pula dikamarkan atau rumahkan sebagaimana piaraan para penguasa.

Hewan itu bebas berkeliaran ke mana-mana mencari makan. Bahkan bisa pula melaju ke kebun atau tanah yang ditaburi benih. Soal ini pemerintah tak mau peduli. Itu makanya ketika hewan seseorang mengisi perutnya dengan makanan di kebun atau tanah orang lain, sang pemilik unggas atau ternak dapat dijerat pidana. Keadaan ini tentu akan mengusik tatanan kehidupan alam pedesaan yang memaklumi binatang mencari makan di atas tanah atau kebun seseorang.

Aturan ini bukan malah menimbulkan harmoni, tetapi berpotensi mengundang konflik antar-penduduk. Karena di alam pelaksanaannya nanti peraturan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk membersitkan kebencian atas ulah binatang milik orang lain kepada siapa-siapa yang memilikinya.

Sebinatang-binatangnya binatang, ternyata lebih binatang lagi para pembuat aturan. Presiden dan DPR menata hukum bukan untuk merumuskan relasi dan pertanggungjawaban antara penguasa dan rakyat; melainkan punya fungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan licin kekuasaan. Inilah penyebab munculnya aturan yang ditujukan untuk membatasi hak maupun jaminan kebebasan orang-perorang.

Kehendak untuk memberikan keadilan patah karena bersendi pada struktur dan budaya hukum yang miskin imajinasi, dingin dan rabun akan sikap adil. Makanya kita mendapati dalam RUU KUHP, gelandangan saja sampai ingin musnahkan dari muka bumi. Penguasa dalam hal ini merasa dirinya tidak bersalah atas rakyatnya yang bergelandangan. Bukan malah memfasilitasi mereka, pemangku kepentingan justru berkeinginan mematikannya.

Itulah sebabnya gelandangan dianggap mengganggu ketertiban umum. Maka setiap gelandangan tanpa mata pencarian akan dengan mudah diseret ke sel tahanan. Penjara lama-lama tidak lagi berisi koruptor, malainkan dipenuhi oleh ribuan, ratusan, bahkan jutaan orang miskin.

Aturan yang ingin disahkan lugas menjelaskan bagaimana gelandangan yang tidak punya pekerjaan ingin dikriminalisasi oleh penguasa. Kekuatan negara sebagai penjamin dan pelindung musnah oleh RUU KUHP. Kekuasaan mencoba membangun penjara yang keji melalui sistem sosial, ekonomi dan politik. Orang miskin adalah penghuni utamanya. Dialah penonton yang sekarang lagi-lagi coba ditipu, dimanipulasi, dan dikendalikan melalui aturan.

Dari Husserl, melalui fenomenologi-hermeunetiknya, kita mendapati gelandangan dalam kaca mata aturan pidana itu dicap sebagai: pemalas, bodoh dan pengganggu. Dengan demikian gelandangan menjadi semacam mahluk yang aneh. Keanehan mereka tak muncul di ruang hampa, karena merupakan tempaan sistem dan struktur yang menindas ini. Keduanya telah menjadi belenggu terhina dalam kehidupan seorang gelandangan yang tidak punya pekerjaan serta miskin.

Kekuasaan sekarang berniat bukan sekedar menebarkan stigma pada orang miskin, melainkan juga hukuman. Hukum lagi-lagi menjadi senjata ampuh dalam mengakarkan kekuasaan yang memberi penguasa keuntungan. Makanya gelandangan mendadak jadi kaum kriminal dan koruptor diselamatkan dari hukuman berat.

Gelandangan jadi musuh dan koruptor dijadikan teman. Kemanusiaan yang dimiliki penguasa tak hanya memanusiakan manusia, tetapi mencoba memanusiakan kejahatan. Mereka sepertinya tidak paham bahwa musuh kemanusiaan itu adalah kejahatan. Makanya dalam rumusan aturannya yang ingin disahkannya mereka melupakan petuah Nabi Muhammad yang mengingatkan bahwa kebencian terhadap kaum miskin dan kecintaan kepada uang dapat membawa bencana:

“Bila masyarakat sudah membenci orang-orang miskin, dan menonjol-nonjolkan kehidupan dunia, serta rakus dalam mengumpulkan harta, maka mereka akan ditimpa empat bencana: zaman yang berat, pemimpin yang lalim, penegak hukum yang khianat dan musuh yang mengancam.”

Rekan-rekan mahasiswa (NTB) zaman ini begitu berat. Soalnya dengkul bapak-bapak kita yang tengah mengecap harum wangi kursi kekuasaan sangat besar. Bukan hanya dengkulnya, tapi juga perutnya. Perut mereka isinya adalah uang-uang rakyat.

Uang itu datang melalui jalur hukum yang licik dan amat zalim. Itulah kenapa mereka sampai tega akan memberlakukan aturan yang dapat mempidanakan anak-anak muda yang mencari ilmu. Pikiran dari pemikir-pemikir besar seperti Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Che Guevara, dan bahkan Tan Malaka dianggapnya haram. Untuk itulah, barang siapa yang mempelajari dan mengamalkannya maka dapat dikriminalisasi.

Penguasa sepertinya sedang ketakutan dengan segala bentuk pemikiran yang kekiri-kirian. Hanya ada satu alasan yang membuatnya takut, yakni ketidakmauan untuk beringsut ke arah perubahan. Tatanan yang menindas terus ingin dipertahankan karena mereka mendapat keuntungan besar atasnya. Makanya penguasa melarang mengkriminalisasi siapa-siapa yang mempelajari Marxisme dan Marxisme-Leninisme.

Mereka amat tahu bahwa seperangkat teori ini membahayakan perkembangan kapitalisme dalam pusaran kekuasaan. Mereka juga mengerti siapa-siapa yang mempelajari itu ajaran akan berkecenderung memproklamirkan sikap berlawan atas segala ketidakadilan yang meluncurkan kemanusiaan. Mereka pula sadar bahwa perlawanan yang dilakukan bukan sekedar melalui tebaran gagasan, melainkan yang paling tidak diinginkannya adalah gerakan lapangan.

Sayangnya, mereka tak pernah berpikir lebih luas daripada sepiring nasi. Itulah sebabnya, tak pernah mau mendengarkan tulisan dari seorang Romo Franz Magnis-Suseno yang bukunya sudah beberapa kali dilarang beredar, disita, dan dibakar oleh rezim karena mengelaborasi pemikiran orang-orang kiri:

“Saya yakin bahwa pembodohan tidak pernah dapat memajukan sebuah bangsa. Salah satu hak asasi terpenting manusia adalah hak atas informasi, hak untuk mengetahui apa yang ingin diketahuinya … yang puluhan tahun lamanya ditutup oleh ancaman penindasan fisik….”

Kekuasaan sepertinya tidak tampil untuk mecerdaskan rakyat. Perkembangan pengetahuan disumbat karena ingin agar kejahatan-demi-kejahatan yang dilakukannya berjalan dengan lancar tanpa mendapati perlawanan. Penguasa memang tidak pernah mau dirinya dikenal sebagai penjahat, namun hanya ingin memosisikan diri bagai pahlawan. Makanya kritik terkadang dianggap hinaan.

Sekarang tidak ada lagi batas yang jelas antara kritikan dengan penghinaan. Coba tengoklah masalah yang menimpa Dandhy Dwi Laksono. Kreator film dokumenter ‘sexy killer’ ini dikriminalisasi gara-gara membela hak rakyat Papua.

Perampasan sumber daya alam, pengabaian pendidikan dan kesehatan, serta penindasan-demi-penindasan yang dialami orang-orang di tanah Papua selama ini ingin ditampik oleh penguasa. Maka tatkala fakta dibeberkan dan pembelaan dilakukan, orang yang melakukannya dengan sekonyong-konyong dibungkam secara paksa.

Itulah kenapa meskipun sebatas delik aduan, kita berkewajiban menolak RUU KUHP terkait penghinaan atas presiden dan/atau wakilnya. Tentu kalian tidak menginginkan kejadian yang menimpa Irwan Kumis menjerat saudara, keluarga atau teman serta kenalanmu kelak. Dalam persoalan yang dihadapi oleh pemuda Ampenan-Mataram-NTB, sesungguhnya dia bermaksud mengkritik penguasa lantaran persoalan gempa Lombok yang tak mampu dia tangani. Makanya Irwan mengkritik. Tetapi kritik malah dianggap sebagai hinaan. Pemegang kekuasaan tidak peduli kepada Irwan yang hanya tinggal beratapkan langit.

Pemerintah memang sangat abai atas nestapa yang dirasakan korban dan keluarganya yang miskin. Kepentingan untuk menjaga kuasa hanya membuat presiden mempersoalkan kata-kata yang dianggapnya sebagai bentuk penghinaan. Penafsiran atas pasal dengan begitu sangat pasti dan dingin.

Kepastiannya dan kedinginannya telah mengabaikan kemanusiaan dan keadilan. Kemanusiaan hanya patut diberikan kepada penguasa, sedangkan orang miskin seperti disetankan. Sedangkan keadilan hanya berlaku bagi yang punya kekuatan, sementara yang tak berdaya dikambinghitamkan.

Kemanusiaan dan keadilan hampir lenyap dalam pasal-pasal dari rancangan peraturan yang kontroversial itu. Tengoklah bagaimana RUU Pertanahan dengan gegabah kembali menghadirkan Domein Verklaring, Apabila ini aturan berlaku maka tanah rakyat dengan seenak jidad penguasa dapat dihakmiliki oleh negara. Kekuasaan sepertinya ingin memberlakukan lagi konsepsi kolonial yang rentan menjerat masyarakat hukum adat.

Pemerintah nampaknya tidak pernah mau tahu bahwa aturan mengenai pertanahan yang demikian akan menumbuhsuburkan konflik vertikal. Elit-elit negara ini hampir abai atas permasalahan orang-orang di pedalaman sana. Jika tempo hari penguasa dan pengusaha berkong-kalikong melakukan pengambilalihan tanah masyarakat adat dengan melawan hukum (Amat di Papua, Lauje di Sulteng, Bunggu, Movi dan Moi di Sulten dan Sulsel, Antoni Meto dan Mollo di NTT, dan Batak Toba di Parbuluan), maka kelak perampasan lahan menjadi dilegalkan oleh aturan.

Dengan dilegalkan pemilikan negara atas tanah rakyat, dengan begitu penggunaan kekerasan pun ikut disahkan. RUU Pertanahan, apabila disahkan—tidak-boleh-tidak—akan menjadi alat kekuasaan. Penguasa dengan leluasa dapat menyesatkan pemberlakuan hukum pertanahan. Inilah yang dimaksud Maria Rita Ruwiastuti sebagai sesat pikir politik hukum agrarian, yakni hukum agraria tak pernah beringsut dari kepentingan segelintir orang:

“Sebagian kaum akademisi selama ini meyakinkan kita bahwa masalah-masalah agrarian yang berkaitan dengan praktik tak diakuinya hak-hak tanah kepunyaan kelompok-kelompok masyarakat adat bersumber pada sikap maupun keputusan oknum-oknum tertentu dalam jajaran aparatus pemerintahan yang bersifat melawan hukum. Sementara itu, hukum sejauh dipandang dalam perspektif apolitis dan ahistoris selalu diandaikan adil dan netral terhadap kepentingan-kepentingan golongan.”

Bisakah kalian membayangkan bagaimana jadinya bangsa ini jika hak tinggal di atas tanah dan bekerja di atas lahan sendiri harus direnggut paksa oleh aparat menggunakan moncong senjata? Bukankah ini tak sekedar memiskinkan tapi juga melenyapkan manusia? Coba kamu bayangkan ketika tanah-tanah warga di Lombok diambil-alih oleh pemerintah atas nama pembangunan-pariwisata?

Sudahkah kalian mendengar bahwa konflik agraria di Sumatera Utara dilawan dengan aksi bugil dari ibu-ibu. Kaum hawa yang sudah memiliki suami dan anak ini tak malu melepaskan pakaiannya hingga hanya menyisahkan BH dan kolor. Kebutuhan mempertahankan hidup secara ekonomi telah mendorongnya melakukan perlawanan yang amat vulgar. Bahkan di antaranya ada yang sampai menanggalkan seluruh pakaiannya, sehingga yang tersisa hanya kulit saja.

Perjuangan para ibu itu sesungguhnya ditenggarai oleh persoalan agraria. Lahan orang-orang Aji Bata-Toba Samosir di sana diserobot pemerintah dengan dalih pembukaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Namun ibu-ibu menolak pembangunan yang akan dilakukan, karena dapat menyebabkan mereka kehilangan rumah, air, makanan dan sumber mata pencarian. Bayangkalah hal yang demikian terjadi di daerahmu. Apa kira-kira langkah yang diambil masyarakatmu? Mungkin saja, lebih daripada aksi telanjang sekumpulan emak-emak!

Presiden dan DPR sepertinya menjadi orang-orang yang tidak pernah memikirkan tentang kemanusiaan dan keadilan bagi rakyatnya yang miskin dan tertindas. Mereka sangat sukar menyoal perilaku adil. Orang-orang itu kukuh menjadi manusia yang dimaksud Hannah Arendt sebagai: ‘makhluk yang tidak pernah mau membicarakan keadilan karena buta melihat dan tidak pernah mengalami ketidakadilan’.

Mereka tidak seperti mahasiswa, yang pernah merasakan pahitnya diperlakukan tidak adil dan mempunyai banyak teman, saudara, keluarga dan kenalan yang diperlakukan serupa. Kami yakin begitu banyak mahasiswa (NTB) punya kawan yang saat ini tengah bekerja sebagai buruh di Bali, Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Bagaimana nasib mereka nantinya jika UU Ketenagakerjaan diberlakukan?

Apa kalian bertega hati mendapati informasi tentang orang-orang itu yang tidak diijinkan mengambil cuti haid hanya lantaran bisa diobati menggunakan obat generik? Kutanyakan pada mahasiswi apakah pendarahan di bagian kewanitaanmu dapat kau tahan hanya dengan minum pil? Tentu tidak! Cobalah sesekali posisikan dirimu sebagai buruh yang dipaksa bekerja berat ketika haid, sungguh tidak manusiawi bukan?

RUU Ketenagakerjaan tak hanya kehilangan kepedulian pada persoalan gender. Tapi juga abai terhadap kemaslahatan pekerja. Itulah kenapa ada pasal yang menyebut bakal menghapus pelayan kesehatan untuk buruh. Buruh bagi perusahaan danpemerintah seperti halnya mesin, kehidupannya begitu mekanis. Makanya dalam revisi aturan itu juga pekerja dengan amat kasar dapat dipecat seenak hati oleh majikannya.

Parahnya, PHK hanya melalui buruh dan perusahaan tanpa sama sekali melewati persidangan. Aturan itu bahkan membuat buruh harus menunggu bertahun-tahun lamanya untuk bisa memperoleh pesangon. Sungguh berbanding terbalik dengan nasib pemodal.

Perusahaan lagi-lagi akan mendapat untung besar melalui RUU Minerba. Semangat revisi peraturan ini bukan malah menjaga kekayaan alam, tetapi menambah kencang eksploitasi demi keuntungan penguasa dan pengusaha. Itulah kenapa UU Minerba memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk lama-lama bercokol di atas alam Indonesia.

Bahkan rancangan aturan terbaru itu juga amat gila: dihilangkan tentang ancaman pidana untuk pejabat yang menyalahgunakan izin pertambangan. Akhirnya aparat pemerintah yang menyalahgunakan izin pertambangan tak lagi bisa dijerat oleh KPK.

RUU Pertambangan sepertinya paralel dengan revisi aturan lainnya, yakni untuk melancarkan terjadinya akumulasi keuntungan di tangan segelintir orang. Makanya pembahasan perbagai RUU yang terkesan terburu-buru menjadi potret kejahatan politik di sektor hukum. Inilah yang kemudian dapat merusak penegakan hukum di negeri ini.

Di jalanan aparat membuktikan bahwa dengan bermodalkan aturan mereka dapat memukul, menendang, menyeret, bahkan menembak seseorang tanpa takut diberi sanksi. Di pengadilan rakyat miskin dan tertindas melihat hukum di mulut jaksa, pengacara dan hakim tak lebih dari bualan. Lalu yang teramat parah ialah di penjara, hukum menjadi ketentuan yang bisa ditebus dengan uang.

Itulah sebabnya para koruptor tak pernah takut dipenjara. Sel tahanan baginya seperti rumah. Ada dapur, ruang tamu dan kamar tidur. Fasilitasnya lengkap: kompor gas, TV, AC, dan toilet. Mereka juga bisa keluar-masuk penjara untuk jalan-jalan dan plesiran ke luar negeri. Hukum akhirnya dihina oleh aparatnya sendiri. Penghinaan yang mereka lakukan akan lebih hina-dina apabila penafsiran aturannya mudah diotak-atik untuk memihak kepada penguasa dan pengusaha, ketimbang orang-orang kecil dan miskin.

Mahasiswa patut menangis dan berteriak histeris melihat hukum di negeri ini, yang dari zaman Soeharto sampai kini masih sama: dikarantina oleh dua kekuatan, modal dan aparat bersenjata. Modal telah melucuti hak-hak buruh dan petani. Aparat banal membuat aspirasi-aspirasi mahasiswa dihantam untuk dibubarkan.

Aparat itulah yang mengakibatkan teman, kakak, dan adik kita meninggal dalam aksi beberapa hari yang lalu: Randy (HMI/IMM/PMII), Yusuf (IMM), dan Bagus (STM-SMK/SMA). Ada baiknya mari sejenak memanjatkan do’a untuk ketiga martir ini–mari mulai.

Mengetahui kematian mereka di medan juang—arena perjuangan yang berusaha membebaskan rakyat dari penindasan, tidakkah hati nuranimu tersentuh? Lantas apa lagi yang kita tunggu untuk melanjutkan perjuangan mereka? Apakah kita begitu takut dengan peluru, tongkat, gas air mata dan meriam air? Katakan tidak pada semua itu! Dengarlah petuah Mas Marco Kartodikromo untuk kalian anak-anak muda yang rindu kemenangan:

“Di mana ada hidup disitoelah ada pergerakan; tiap-tiap pergerakan mesti membawa korban; tiap-tiap korban mesti membawa kebaikan.”

Randy, Yusuf dan Bagus sepertinya akan terharu melihat perjuangannya apabila dilanjutkan. Mereka bukan hanya memperjuangkan aturan yang penuh masalah, tapi juga mengutuk kebakaran hutan, rasisme dan penangkapan serta kriminalisasi aktivis yang terjadi dewasa ini.

Ketiga anak muda itu adalah para pejuang demokrasi. Mereka bersuara lantang. Kebakaran hutan terjadi karena ulah eksesif dari penguasa dan pengusaha. Perusahaan perkebunan diberi kebebasan membuka lahan tanpa memerhatikan kelangsungan hidup di sekelilingnya. Rasisme berasal dari ultra-nasionalisme pemerintah, yang dipacu oleh agen-agen kapitalisme-neoliberalisme. Dikriminalisasi aktivis dilandasi atas ketidakinginan kejahatannya terbongkar dan mengamankan singgasana kekuasaannya dari gangguan. Ketiga permasalahan ini sama seperti penyebab munculnya aturan-aturan bermasalah: persoalan ekonomi-politik.

Kenyataan yang kita rasakan hari-hari ini, dalam dosis yang berbeda, memiliki pola yang mengingatkan siapa saja kepada pemerintahan Orde Baru. Hukum pada masa itu berjalan dengan kepekatan. Jaksa, polisi, hakim hingga pengacara sudah mirip dengan serdadu yang menunggu orderan. Keadaan yang seperti ini bukan menumbuhkan manusia-manusia yang bermartabat, melainkan rentetan jiwa yang bila punya nurani siap-siap untuk menjadi musuh pemerintah. Situasi dan kondisi yang seperti itu kemudian digambarkan oleh Arief Budiman dalam humor politiknya:

“…bahwa orang Indonesia di zaman Soeharto punya tiga sifat dasar: pintar, jujur, dan pro pemerintah. Tapi tiap-tiap orang Indonesia hanya memiliki dua saja. Jadi kalau dia pintar dan pro pemerintah, dia tidak jujur; kalau dia jujur dan pro pemerintah, dia tidak pintar: dan kalau dia pintar dan jujur, dia pasti anti pemerintah.”

Sekarang pemerintahan di zaman Jokowi, tidak jauh berbeda dengan Soeharto. Soalnya bangunan hukumnya bersandar pada sistem politik baru tapi diisi oleh wajah-wajah lama; kalau tidak wajahnya sama, pasti keturunan-keturunan mereka yang punya pola pikir persis dengan pendahulunya. Bandit-bandit ini bersembunyi di balik kekuasaan. Lalu hukum menjadi produk yang utuh dari watak mereka. Itulah kenapa hari-hari ini kita kehilangan ruh demokrasi.

Walaupun negara katanya menganut paham demokrasi tapi hukumnya tak mampu mencerminkannya. Hukum adalah bendera kusam yang berkibar dengan semangat diskriminatif. Makanya banyak aturan menolak kaidah egaliter dan penegak hukumnya hanya berpatokan pada bunyi kitab peraturan. Penafsiran atasnyalah yang menyebabkan lahirnya banyak aturan-aturan baru.

Keadaan ini membuat hukum berdiri dengan tongkat yang bernama uang, karena pembuatnya beradaptasi dengan sistem pasar. Lihat saja bagaimana lahirnya UU dan RUU yang kita kutuk bersama sekarang. Hampir semua keluar dari rahim kepentingan dalam suasana yang senyap dengan dibidani oleh dukun kekuasaan yang kolot dan amat kotor.

Demokrasi harus sedikit-demi-sedikit dibersihkan dari berbagai anasir yang membuatnya jorok. Karena itulah orang-orang seperti Randi, Yusuf dan Bagus harus jadi tauladan. Perjuangan mereka bukan hanya berani meninggalkan kampus dan sekolahnya, tapi juga menyumbangkan nyawanya dalam kerja gerakan.

Perlawanan yang mereka lakukan tercatat dalam sejarah mahasiswa dan pelajar. Catatan itu tak seperti lembaran yang kita hadapi dalam kelas, karena menjadi sebuah buku sejarah perlawanan para anak muda pemberang. Mereka berani keluar dari gerbang kampus dan sekolahnya demi mengupayakan terwujudnya keadilan, kebenaran dan kemerdekaan untuk rakyatnya.

Dari Bagus, kita tahu bahwa anak-anak sekolahan ternyata mudah terketuk nuraninya. Gerakan pelajar ternyata juga bisa bergabung dengan mahasiswa. Rangkaian itulah yang saat ini dan kelak nanti akan terus-menerus terkenang. Tetapi kematiannya tentu akan membuat hati setiap orang terpukul, terutama pelajar. Keterpukulan itu membuat kalian marah, bukan?

Amarah tersebut mesti dibawa untuk diluapkan ke jalanan. Situasi dan kondisi bangsa saat ini membutuhkan pelajar-pelajar yang punya prototipe seperti Yusuf: berempati, berani, dan pejuang sejati. Keadaan materil saat ini memang mendorong munculnya siswa-siswa seperti itu. Mereka bukan hanya muncul, tetapi bertambah banyak.

Tanggal 30 September 2019 akan berlangsung sebuah Gerakan 30 September (G30S). Lewat aksi itu melangkahlah kejalanan. Bergabunglah ke dalam gerakan bersama dengan mahasiwa. Tinggalkanlah sekolah demi mengukuhkan solidaritas para pelajar. Suarakanlah pada siapa-siapa yang sedang berkuasa di gedung parlemen dan istana negara, bahwa kepergian Bagus bukan malah mematikan melainkan membawa kehidupan; Hidup yang akan terus mengutuk segala kekuasaan yang tidak mampu membela kepentingan rakyat miskin dan tertindas; hidup yang menentang kuasa yang dijalankan oleh orang-orang lalim dan serakah; dan hidup yang membenci penguasa yang sewenang-wenang tanpa mematrikan kemanusiaan dan keadilan.

Yakinlah kalian bisa melakukan itu. Tidakkah kalian ingat dengan anak muda yang namanya yang dijuluki: penyambung lidah rakyat. Gelar ini tidak diberikan cuma-cuma. Tetapi dilandasi dengan keberanian untuk berjuang dan berkorban. Pemuda itu namanya Soekarno. Soal keberaniannya jangan ditanya: semakin dia dilarang, makin gencar ia berjuang. Situasi mental untuk tidak takut itu merupakan ciri orang merdeka. Baginya, ketakutan hanya milik orang terjajah dan pengecut. Malahan karena rasa takut itulah yang dapat membuat seseorang diperlakukan laiknya budak.

Pengetahuan yang dia dapat ternyata begitu mencerahkannya. Pendidikannya sama seperti kalian: teknik. Hanya saja dia ada di kampus: fakultas teknik, bukan sekolah: jurusan teknik. Tetapi jika dibanding dengan hari ini, kampus dulu persis seperti sekolah. Sama-sama menjadi kawah gerakan. Kampus dan sekolah tak ada bedanya. Keduanya jadi simbol perlawanan kaum muda di negeri yang ditindas dan dimiskinkan oleh kolonialisme-kapitalisme. Pesan Bung Karno untuk generasi sesudahnya begitu amat menggugah:

“Boleh saja kalian bingung, pesimis dan ragu. Tetapi pantang kalian untuk mundur ketika berhadapan dengan tantangan. Kuhabiskan separuh usia mudaku dalam penjara Belanda. Siapa yang berani saat pada kekuasaan Belanda yang sudah merasuk ke mana-mana, akan dihukum berat, dibuang bahkan dilenyapkan. Tapi aku percaya ada rakyat yang ingin berubah nasibnya. Ada banyak orang kecil yang tak sudih menyerahkan kehormatannya pada penjajah. Mereka ingin berubah tapi juga membutuhkan penyambung lidah yang mampu mengatakan itu. Kesadaran itulah yang membuaku tak peduli berkalang penderitaan demi mencapai kemerdekaan yang hakiki.”

Dari Bung Karno bukan hanya pelajar yang dapat mengambil hikmah perjuangannya. Tetapi juga kita yang kebetulan berstatus mahasiswa. Jalan juang yang dahulu digariskannya adalah seperti yang ditempuh Randy dan Yusuf. Tidak kooperatif, tak terkooptasi, dan bersedia jadi martir revolusi. Tetapi dalam perjuangan bagi Bung Karno: dibutuhkan persatuan. Itulah kenapa dia mendirikan PNI.

Melalui organ ini dilakukannya gerakan perlawanan. Yang pertama dilakukannya adalah membangkitkan kesadaran massa akan pentingnya ‘bersatu’. Baginya tak perlu menunggu jadi sarjana, punya pekerjaan menguntungkan, menikahi gadis cantik, dan hidup mapan untuk melakukan itu. Jejak Soekarno, kelak diikuti oleh banyak anak muda. Salah satunya adalah Soe Hok Gie.

Kedua manusia ini memiliki persamaan: tidak terlalu suka terjerambab dalam teori hingga melupakan bagaiamana cara untuk memeraktekkannya. Kuliah bukan semata persoalan mengisi daftar hadir, mendapat nilai tinggi dan cepat wisuda. Kuliah juga bukan sekedar untuk menjadi organisator yang mengurusi acara-acara seminar dan diskusi.

Kuliah baginya adalah jembatan yang menghubungkan antara dunia kampus dengan lingkungan di luarnya. Maka pengetahuan yang dimiliki tidak hanya berguna untuk mengisi lembar jawaban saat ulangan, mengerjakan tugas kuliah, KKN yang tak pernah menyentuh akar permasalahan rakyat dan mencatat serta menganalsisi apa yang dijelaskan dosen. Melainkan pengetahuan haruslah dimanfaatkan untuk berhadap-hadapan dengan kenyataan: berusaha merubah apa yang dipandang buruk daripada beradaptasi dengannya.

Dari Gie-lah mengalir sederet gugatan dan pertanyaan yang hari-hari ini patut dilayang bukan hanya untuk mahasiswa Hukum, melainkan juga mahasiswa Ekonomi, Pertanian, MIPA, Kedokteran, Teknik, Fisipol, Filsafat, FKIP, Peternakan, Fatepa, Pertambangan dan mahasiswa fakultas-fakultas lainnya. Dia yang mematrikan kata-kata yang begitu dalam dan menggugah akan pentingnya melalukan praksis pembebasan:

“Ada satu hal yang tidak kumengerti tentang Fakultas Hukum di Indonesia … begitu banyak tahanan yang ada, yang terkatung-katung nasibnya di penjara. Dan ada begitu banyak mahasiswa Fakultas Hukum, beribu-ribu dan dihampir setiap Universitas…. Apakah tidak sebaiknya sebelum mereka lulus, mereka harus mengurus sebuah perkara yang sudah terkatung-katung berbulan-bulan atau bertahun-yahun yang ada di kota mereka, atau mengurus sebuah kasus pelanggaran hukum … sehingga mereka melihat secara kongkret tahanan-tahanan yang kurus, polisi-polisi yang menjadi maling … agar hukum tidak menjadi teori-teori yang njelimet…. Bagi saya, lebih berguna mengurus perkara tukang sayur yang disewenang-wenangi polisi daripada mengurus seminar besar yang tak dapat dilaksanakan.”

Suasana pendidikan yang berlangung pada zaman Soekarno dan Soe Hok Gie. Tidak jauh berbeda: dosennya merupakan orang yang progresif-revolusioner. Guru memang menjadi aktor utama dalam membangkitkan potensi kritis murid. Mereka tidak menjadi aktor yang hanya mampu menyuntikkan kepatuhan dan sikap konformis anak muda terhadap realitas. Karena tindakan ini hanya menindih seorang pelajar atau mahasiswa dengan berbagai pengetahuan yang kerap kali tidak berujung pada tindakan-tindakan praksis. Pengetahuan dilenyapkan fungsi praksisnya dan terjatuh dalam bualan-bualan teori yang malah melumpuhkan pikiran.

Tetapi pendidikan yang guru ajarkan pada waktu itu langsung menamparkan ide pada kenyataan. Adalah Douwes Dekker hidup pada masa itu sebagai seorang pengajar, dia mengajarkan pada muridnya tentang kejahatan kolonialisme. Itulah kenapa dia juga begitu aktif dalam dunia pergerakan bersama dengan Tjipto Mungkunkoesoemo. Mereka melakukan gerakan perlawanan melalui Indesche Partij.

Tindakan mereka sama rupanya dengan apa yang dilakukan dosen Unram pada 26 September lalu: Joko Jumadi dan Widodo Dwi Putro. Keduanya tak puas menebarkan gagasan dalam kelas. Tapi juga mereka mengijinkan dan menghimbau mahasiswa untuk turun ke jalanan. Pendidikan bagi mereka harus dilakukan melalui pengajaran sebagaimana yang dikatakan oleh Romo Mangun:

“Melindungi dan memekarkan harga diri dan kepercayaan diri. Tak perlu mahasiswa berjiwa takut dan minder: latih mereka agar tahu perbedaan besar antara memiliki kepribadian dan sikap egois yang besar.”

Seperti halnya pelajar dari SMK-STM/SMA, bukan tidak mungkin kedua dosen tadi akan bergabung lagi dengan mahasiswa dalam G30S hari Senin, besok. Karena kami yakin pembelajaran bagi kedua pengajar itu amat sangat baik apabila kaum muda tahu posisinya di tengah genangan arus kapitalisme.

Mereka pasti mendukung G30S besok. Kedua dosen itu pasti berkata: hari depan yang seperti apa yang anak-anak muda impikan kelak: sebuah pekerjaan mapan yang mencukupi untuk diri dan keluarganya atau sebuah upaya untuk menaklukan masalah-masalah sosial melalui gerakan?

Kami juga yakin apa yang ada dalam kepala kedua dosen Unram persis dengan pemikiran seorang Goethe: ‘mengetahui saja belum cukup. Kita harus bertindak. Sekedar ingin pun belum cukup. Kita harus melaksanakan.’ Dari mereka seharusnya dosen-dosen, terutama rektor dan dekan, haruslah mengambil tauladan. Jangan mau bertindak akomadatif dengan penguasa: menteri pendidikan dan presiden.

Lawanlah segala kooptasi dari kekuasaan. Bukankah percuma menyandang gelar guru besar namun nyalinya kecil? Kami tak ingin rektor dan dekan mencerminkan sikap kayak aparat kepolisian: berusaha membubarkan gerakan mahasiswa. Kami merindukan pimpinan lembaga pendidikan seperti Douwes Dekker. Dulu dia mendirikan sekolah sekaligus menjadi pimpinan lembaganya. Di sekolahnya itu ada Soekarno yang ikut membantunya mengajar.

Pendidikan yang diajarkan adalah sebagaimana pemikiran Paulo Freire: menghidupkan kesadaran kritis guna mengubah realitas. Itulah mengapa ajaran yang diberikan adalah humanisasi ilmu pengetahuan: kesatuan antara ilmu pengetahuan dan filsafat yang dicapai melalui praksis sejati.

Anak muda jika berada dalam bayang-bayang kapitalisme hanya menjadi budak konsumen, maka melalui pendidikan kritis, dituntut untuk berani mempertanyakan tatanan maupun struktur sosial masyarakat.

Potensi kreatif, gairah, keberanian dan inisiatif tidak boleh dibatasi, melainkan didorong untuk terus mengalir oleh lembaga pendidikan. Itulah kiranya sudah seharusnya rektor memberikan ijin bahkan menghimbau mahasiswa terlibat dalam G30S, bukan malah sebaliknya. Lagi-lagi kami tidak mau rektor mematutkan sikap persis polisi yang melancarkan represifitas pada gerakan.

Ingatlah peringatan dari pakar ilmu sosial, Soejatdmoko. Jangan sekali-kali membungkam perjuangan mahasiswa, jikalau tidak mau membuat masyarakat di sekelilingmu mandek:

“…maka tiap tindakan represif yang bertujuan melawan kaum muda yang sering mencemaskan itu hanya akan menghalang-halangi kepeloporan mereka dan membendung kemampuan masyarakat untuk tumbuh … tugas para pengajar adalah berusaha memberi kaum muda kesadaran akan sejarah, penghargaan terhadap kenyataan empiris, dan ketekunan intelektual, serta pemahaman yang kokoh mengenai berbagai kebutuhan, kemungkinan dan rintangan masyarakat sendiri, baik saat ini maupun pada masa yang akan datang….”

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*