Mahasiswa Unram, Waktunya Kita Selamatkan Kebebasan Akademik

“Kenangan-kenangan demokrasi akan tetap hidup. Dia adalah batu tapal dari pada perjuangan mahasiswa Indonesia, batu tapal dalam revolusi Indonesia, dan batu tapal dalam sejarah Indonesia, karena yang dibelanya adalah keadilan dan kejujuran.” (Soe Hok Gie)

Sobat. Senin (24/02/2020) pagi sekarang birokrasi Unram akan kembali dituntut. Kawanan para birokrat itu soalnya telah gagal mewujudkan kebebasan akademik. Mengapa kamu tidak tahu bahwa selama ini mereka begitu picik. Cobalah tanyakan pada teman-teman di sekitarmu: (1) Berapa banyak mahasiswa yang digelapkan uang Kuliah Kerja Nyata-nya? Siapa yang melakukannya dan kenapa pelaku masih ditimpali dengan hukuman penjara?; (2) Berapakah jumlah mahasiswa penerima Bidik Misi yang dipotong penerimaannya? Mengapa pihak universitas tega melakukannya?; (3) Untuk apa rektor mau membangun retail modern (Indomart) di kampus? Siapa nantinya pengutip keuntungan terbanyak atas pembangunan yang hanya mengejar fulus: mahasiswa, ataukah kapitalis-birokrat dengan pengusaha-kapitalis?; (4) Dari manakah asalnya ketakutan tentang wacana dan gerakan yang radikalis? Sejak kapan mahasiswa Unram berafiliasi dengan teroris?; Dan (5) Bagaimana bisa kampus—yang menjadi sumber pengetahuan—berlaku tidak demokratis? Demi kepentingan siapakah sampai satpam-nya dikerahkan memberangus mahasiswa dengan agak sadis?

Dengan bersiliwerannya lima persoalan itu maka kita harus menentukan sikap: menjadi bagian individu-individu (massa) yang menjemput perubahan atau pasif menerima keadaaan yang demikian kelam? Untuk itulah bukan diperintah tapi ditanyakan agar kalian putuskan sendiri: maukah bergerak bersama dalam ‘Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus Universitas Mataram’? Gerakan akan digelar mulai pukul 08.00 Wita sampai siang, sore, bahkan malam. Pokoknya hingga kita semua memenangkan tuntutan akan komitmen birokrasi: tak hanya sekedar menyelesaikan permasalahan yang merebak, tapi terutama mengawal laju demokrasi untuk seluruh warga Unram. Sobat, kiranya harus diakui bersama: dukungan merupakan dasar keberadaan gerakan. Kealpaan kita dalam mendukung bukan saja pertanda: minimnya kesadaran tapi juga ketidakmampuan mengakui kebutuhan. Sobat marilah jujur pada diri sendiri: kehidupan kampus yang demokratis adalah kebutuhan utama yang tak bisa lagi ditunda apalagi ditekan oleh pelbagai penyimpangan:

  • Penggelapan Uang Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kasus penggelapan uang KKN terbongkar pada Juni 2019. Modusnya adalah suap-menyuap yang begitu mutualis: untuk memanipulasi data tentang keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan KKN maka dibayarlah petugas akademik sebagai pelumas. Uang yang diterimanya lumayan besar: dibandrol dari 1-1,5 juta rupiah per kepala. Mahasiswa yang didapatkan uangnya juga begitu banyak: di Fakultas Hukum Unram saja terdapat 18 mahasiswa mendaftar ulang KKN-nya karena melakukan suap, belum termasuk kejadian serupa di fakultas-fakultas tetangga. Entah total duit yang sudah digelapkan mencapai berapa. Yang pasti perbuatan ini sudah berlangsung lama. Karena kejahatan sistemik ditutup-tutupi dari publik, namun sekarang sudah bercelah. Celah itulah yang membuat semua tahu: birokrasi Unram tak cuma mengajari mahasiswanya menjadi penjahat melainkan pula terus berusaha membuatnya bodoh. Kisaran duit yang telah digelapkan tidak pernah dipertanggungjawabkan Bahkan pelaku penggelapannya seperti terus-menerus dilindungi hingga tak mampu diseret ke dalam persidangan. Makanya birokrasi kampus amat kukuh mempertahankan status oknum pada penggelapan. Dipertahankannya status tersebut merupakan bentuk dari pengaburan atas siapa sebenarnya yang melakukan kejahatan.

Sobat. Apakah kamu tenang saat kampusmu mencoba menyembunyikan penjahat? Terimakah kau dengan institusi pendidikan yang mengajarkan bagaimana caranya berbuat jahat? Seberapa menyenangkankah berkuliah di perguruan tinggi yang menjadi sarang kejahatan? Memang kita tidak beroleh dampak langsung dari perbuatan jahat, tapi sesekali pikirkanlah: lulusan seperti apa yang akan lahir di rahim univesitas mengajarkan menyuap dan menggelapkan? Dalam kehidupan kampus yang demikian maka perbuatan jahat timbul bukan lagi karena niatan, juga tak hanya tumbuh subur lantaran tersedianya kesempatan. Melainkan menetas melalui kepalsuan yang menentramkan dan membuat aman. Itulah mengapa eksistensi kejahatan dibiarkan: tanpa dibenturkan dengan pikiran dan perasaan.

Pembiaran atasnya memoles kejahatan jadi kebiasaan bahkan tradisi. Pierre Bourdieu menyebutnya sebagai habituasi: semacam mind dan kebiasaan perbuatan yang membentuk episteme baik kolektif maupun individual dalam dimensi histori, dirawat dan dipersepsikan melalui adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hanya menontonya kita justru bukan mendukung kebenaran dan kebaikan, melainkan kesalahan dan keburukan. Soalnya tindakan pasif yang terminestasi pada kebungkaman dapat melanggengkan tatanan. Jika kejahatan telah menjadi habitus maka tiap ada kasus kejahatan yang terbongkar: disebutlah sebagai keteledoran akibat ketidaksengajaan. Makin sering bertemu dengan momen teledor dan enggan disengaja tentu semakin hafalah seseorang pada kelanjutannya: biarkan momentum berlalu dan tunggulah perubahan yang diberi, bukan diperjuangkan. Dibesarkan dalam lingkungan pendidikan yang fatalis akan kejahatan, maka segala ilmu-pengetahuan—yang ditimbah dari tiap-tiap fakultas—mudah sekali dijadikan sasaran canda dan ejekan. Terutama menimpah jebolan Fakultas Hukum: pengacara yang keluar darinya bukan membela kebenaran tapi sebatas tukang omong: lebih banyak membual ketimbang bicara tentang keyakinan. Apabila hakim dan jaksa yang dilahirkan: keduanya mudah sekali mementalkan kepercayaan siapa saja akan keadilan, lantaran kehormatannya dikorbankan di altar pembayaran dan keuntungan.

Lalu orang-orang binaan fakultas lainnya. Fisipol: ilmu-ilmu sosial-politik yang dipelajarinya digunakan lebih banyak mendukung pembangunan dari siapa saja membayarnya. FEBI: keilmuannya diperuntukan mempertahankan sistem, struktur, dan hubungan meraup laba sebanyak-banyaknya—merekalah yang mejadi penganjur pertama dalam investasi hingga mengakibatkan buruh menjadi makhluk paling menderita. F-MIPA: matematika dan sains digunakan dalam mendukung modernitas, hingga rakyat miskin hanya dipandang melalui deret hitung, ukur, dan meja-meja laboratorium semata. FKIP: pendidikan digelutinya tak berdiri di atas perlawanan dan keinginan menawarkan proposal perubahan, melainkan status quo demi kelangsungan kuasa—makanya orang-orang tertindas cuma didekatinya dengan prosa-prosa lara dan nestapa namun mensugesti korban supaya nyaman menerima nasibnya. Fatepa dan F-Pertanian: tak bosan-bosan membuat obat-obatan untuk pelbagai jenis tanaman tapi kurang peduli dengan nasib kaum tani yang terus-menerus ditindih kebijakan penguasa. F-Teknik: pasti terlibat aktif dalam setiap proyek infrastruktur walau menggusur lahan-lahan warga—pelindung pekerjaannya adalah aparat-aparat yang pandai merenggut nyawa. F-Kedokteran: di tangan merekalah nyawa dapat dipermaikan seenak perutnya—maklum orang miskin dilarang sakit; kesehatan hanya diutaman bagi orang-orang kaya. Institusi pendidikan yang membesarkan orang-orang seperti itu biasanya adalah yang suka menanam dusta dan kejahatan. Pelajar-pelajarnya memang dirawat dalam anjuran berbuat baik, tapi tidak ada pelarangan atas perbuatan jahat, termasuk penipuan. Birokrat perguruan tinggi rupanya menutup telinga dari anjuran Rousseau tentang prinsip moral yang mesti disemai melalui pengajaran:

“Jangan kita menegaskan bahwa anak-anak selalu harus berbicara yang benar karena dengan cara itu mereka justru belajar berdusta. Karena, dusta anak-anak semua adalah hasil karya para pengasuh. Satu-satunya pelajaran moral yang cocok untuk anak berbunyi negatif, yaitu: “jangan berbuat jahat kepada siapa pun.”

  • Pemotongan Penerimaan Dana Bidik Misi

Penerima beasiswa bidik misi di Unram tidak sedikit: mencapai 1.565 mahasiswa. Di antara mereka, Ombudsman NTB menemukan terdapat yang mengalami masalah: sebanyak 95 orang. Seharusnya tiap-tiap kepala menerima Rp 4,2 juta per semester, tapi malah kurang. Bahkan ada yang terima paling kecil: Rp 600 ribu saja per semesternya. Ini merupakan data sementara yang dapat ditemukan pada tahun 2019. Belum lagi tahun-tahun sebelumnya: boleh jadi anggaran bagi puluhan penerima bantuan dana pendidikan itu telah biasa dipangkas. Sudah saatnya mahasiwa bidik misi menghadapi birokrasi secara kritis. Ingatlah, sobat! Masalah yang sedang dihadapi bukan lagi sekedar pembatasan terhadap setiap kebebasan—seperti yang birokrasi lakukan: mendikte mengikuti setiap kali seminar, kuliah umum, atau diskusi publik; bahkan mengatur kaderisasi organisasi mana yang dapat kita ikut. Waktunya kamu tidak lagi puas dan diam tentang apa yang kini mendera: diperlakukan bagaikan robot hingga secara sembunyi-sembunyi dicuri haknya. Nasib kalian sama saja dengan kelas pekerja. Makanya keberadaanmu di kampus persis eksistensi buruh—yang dieksploitasi—di perusahaan. Kemampuan kerja (kuliah) budak melahirkan nilai-tukar (lebih) yang menjadi penambah pundi-pundi laba majikan. Keuntungan yang tercipta dari pemotong uang bidik misi penerimanya: seiras dengan gaji pekerja yang tak terbayarkan.

Sobat, jangan membiasakan diri pada ketakutan apalagi kepatuhan yang membuta. Bersangsilah pada setiap moralitas yang ditanam oleh penguasa kampus kita. Sebab nilai-nilai moral dalam masyarakat kapitalis semuanya datang dari negara. Negara kini telah mengontrol ketat kampus mana saja dan di mana aja. Max Stirner dan Deleuze percaya bahwa pemikiran terlibat dalam dominasi negara, yakni menyediakan sebuah dasar legitimasi dan persetujuan: hanya pikiranlah yang mampu menciptakan fiksi mengenai negara bahwa hal tersebut universal dengan mengangkat negara ke universalitas secara ‘de jure’. Di belakang pemikiran tentang negara ada kekuatan modal dari kelas yang berkuasa. Mereka bahkan mengendalikan kegiatan akademis mahasiswa: kamu, aku dan semua kawan lainnya adalah korban utamanya: pengetahuan yang ditanamkan selalu diorientasikan pada terpenuhinya pasar tenaga kerja demi hidup mapannya para kelas borjuis. Itu ditandai oleh penggemblengan mahasiswa hanya soal keahlian operasional-mekanis seperti mesin ketimbang kemampuan kritik yang organis. Tengoklah materi dalam seminar-seminar yang kita hadiri hampir serupa: jagalah stabilitas. Mereka menganjurkan untuk merawat kestabilan negara dengan memupuk rasa nasionalis-patriotis bukan pada rakyat melainkan negara: borjuis. Makanya dibentuklah oleh kampus mahasiswa-mahasiswa yang lebih nyaman diam. Tetapi kalau banyak bersuara maka akan cepat-cepat dibungkam. Pada mahasiswa bidik misi, diam adalah budaya yang disuntikan secara halus bukan saja lewat jarum moralitas tapi terutama beasiswa yang disalurkan. Karena dalam diamlah birokrasi dapat melancarkan penindasan. Everett Reimer mengangap pembudayaan diam merupakan fenomena kekanak-kanakan bahkan perbudakan:

“Inti budaya diam tercermin dalam budaya anak-anak, di mana mereka diperbolehkan menyanyi dan mengobrol, tetapi tidak diperbolehkan mengetahui dan membicarakan persoalan orang dewasa. Budaya diam itu menyerupai budaya budak Yunani di zaman Romawi, yang diperbolehkan mempelajari apa saja, kecuali seni perang, dan ilmu politik.”

Terjerambab dalam budaya seperti itulah yang membuat kita gampang sekali dibohongi hingga terus mewarisi kredo generasi tua: kepercayaan buta akan gelar. Mahasiswa kemudian lebih banyak mengejar titel ketimbang berpikir. Titelnya tak cukup S1 tapi S2 sampai S3: terbukti banyak teman-teman di sekitar yang berlomba-lomba menjadi profesor. Rasanya capaian seperti inilah yang dinginkan oleh masiswa bidik misi hingga menipu dirinya sendiri: merepresi segala kebutuhannya akan sebuah kebebasan dalam proses belajar. Efeknya: dirimu berubah laiknya eksistensi hukum dan ekonomi yang tunduk pada penguasa dan sistem pasar. Dengan penerimaan atas kontrol maka kampus terus membentuk karekater mahasiswa menjadi seragam: rajin kuliah, pintar cari uang, dan terutama taat secara vulgar. Bagi birokrasi hanya dengan metode inilah anak-anak muda yang dididiknya dapat hidup layak hingga jadi orang besar nan tenar. Namun penertiban yang dilakukannya telah membuat kemerdekaan manusia dipagar melalui struktur. Bertrand Russel mengkritiknya sebagai kenaifan yang paling hingar:

“Ganjaran uang dan kemasyhuran yang luas, meskipun fana yang telah dimungkinkan oleh sarana-sarana tersebut nenempatkan godaan-godaan yang sulit dilawan di depan orang-orang istimewa. Ditunjuk, dipuja, disebut tiada hentinya dalam surat kabar, dan ditawari jalan-jalan yang mudah untuk memperoleh banyak uang, luar biasa menggodanya. Dan jika semua godaan tersebut tampil sekaligus pada seseorang, ia pun merasa sulit meneruskan pekerjaan yang dipandangnya sendiri paling baik, dan selanjutnya cenderung menundukkan pertimbangannya sendiri kepada pendapat umum.”

  • Rencana Pendirian Retail Modern (Indomart)

Kutanyakan pada kalian: untuk apa kampus mendirikan Indomart, apakah mahasiswa kegiatan belajar-mengajar ingin digantikan dengan perdaganan? Tentu tidak demikian! Hanya saja mahasiswa secara subtil coba dipaksa menjadi konsumen utama retail-retail modern. Inilah pertanda birokrasi kampus bukan lagi fokus mengurusi mahasiswa melainkan pengusaha. Pengusaha yang didukung bukan lagi ibu-ibu kantin, melainkan kelas kapitalis yang lebih berdaya sekaligus punya banyak gaya. Keberadaan mereka dalam lingkungan universitas bukan saja untuk membentuk masyarakat konsumtif, tapi misi terselubungnya adalah melumpuhkan kerja-kerja gerakan mahasiswa. Dalam paradigma pembangunan ini dikenal sebagai teori pemenuhan kebutuhan dasar. Namun kebutuhan itu harus dilihat dalam kaitannya dengan keseluruhan sistem ekonomi dan sosial dari makanan dan barang-barang produksi, hingga penyerapan tenaga kerja yang tak wajar. Melaluinya maka upaya-upaya proletarisasi terbilang lancar.

Pada penyerapan tenaga kerja memang tak ada kaitannya dengan mahasiswa. Tetapi dalam dimensi psikis begitu membahayakan untuk kelangsungan daya juang mahasiswa. Karena pembangunan retail modern di kampus begitu berguna untuk merembes anak muda. Untuk itulah penguasa Unram mau menggandeng pengusaha. Kerja sama mereka akan menyulap lingkungan universitas sebagai tempat aktivitas barang dan jasa. Dengannya kampus mau ditata jadi rumah pemodal. Konsekuensinya, maka militansi mahasiwa semakin labil. Karena melalui keberadaan Indomart itulah masyakat berkelimpahan ditata. Keadaan ini persis tulisan Herbert Marcuse dalam risalahnya:

“Masyarakat berkelimpahan adalah masyarakat dimana … kebutuhan-kebutuhan material dan cultural sebagaian besar penduduk terpuaskan secara luas-tetapi kepuasan itu harus tetap sejajar dengan tuntutan dan kepentingan aparat pemerintah itu. Masyarakat berkelimpahan adalah masyarakat yang berkembang di atas pemborosan yang semakin meningkat, serta peruses perusakan terencana, sementara sejumlah penduduk lapisan bawah terus-menerus hidup dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan.”

Dalam menghadapi hegemoni dan dominasi kapitalisme ada baiknya menerbitkan sebuah model pendidikan revolusioner: Peter McLaren dan Paula Allman menjelaskannya sebagai pola pendidikan yang menekankan pengembangan dan penguatan kesadaran kritis dalam diri. Untuk pendidikan tersebut Paulo Freire telah mwanti-wanti agar kita memualainya dengan mengenali realitas dunia dan diri manusia: apabila tidak mampu melakukannya maka seseorang tak mampu mengenal apa yang dibutuhkan, dilaksanakan, dan dicapai. Karenanya, pendidikan mesti diarahkan untuk memerdekakan, membebaskan, dan menjadi kekuatan penggugah untuk merubah dan memperbaharui, bukan penjinakan dan dominasi. Untuk itulah upaya pengendalian gerakan mahasiswa melalaui penetrasi kapitalisme dalam kehidupan kampus mesti ditolak bersama. Realitas yang segila itu ada baiknya diubah oleh kekuatan mahasiswa sendiri tapi seperti apa yang disarankan Eko Prasetyo dalam Bergeraklah Mahasiswa:

“Gerakan mahasiswa harusnya tetap mendorong mempertahankan ruang kebebasan akademik di kampus semabari terus-menerus mahasiswa menuntut dipenuhinya keadilan. Keadilan akses terutama dan keadilan dalam pengetahuan. Menyekat mahasiswa dalampengetahuan yang dibatasi dan menciptakan struktur budaya akademis yang feodalistik akan membuat gerakan mahasiswa meninggalkan fungsi historisnya. Sebab jika tak diperjuangkan maka kampus akan melacurkan diri dengan melayani semua transaksi ekonomi, politik, dan kebudayaan yang sepenuhnya mengabaikan nilai edukasi.”

  • Kampus Distigma Negara

Kini kebebasan akademik berada dalam masa senjang. Karena negara berusa mengikat leher mahasiswa seperti anjing. Penguasa mau membuat patuh kepadanya: menjaga segala program pembangunannya. Ingatlah apa isi kuliah umum wakil presiden sewaktu berkunjung ke kampus kita. Kehadirannya secara simbolik membawa kepentingan yang begitu rupa: paling kentara adalah stigmatisasi Unram dalam potensial kampus berbahaya. Wacana yang dilontaskannya begitu mengasosiasikan Unram tak ubahnya seperti ibu bagi para teroris. Parameternya sederhana: di dalamnya mengalir wacana dan gerakan yang radikalis. Baginya teroris itu penganut paham yang radikal: boleh jadi itu khilafaisme, komunisme maupun anarkisme. Ide dan aksi-aksi revolusioner dari paham-paham tersebut mau diberngus karena dianggap tidak pancasilais. Hanya saja pancasila kini telah disempoyongkan oleh birokrat-kapitalis. Makanya kualifikasi pancasilais atau tidaknya seseorang amat simplistis: sejauh diberikannya dukungan terhadap pembangunan-pembangunan yang dilakukan negara dengan para kelas borjuis. Dengan asumsi yang beginilah maka mahasiswa-mahasiswa yang menolak kapitalisme mudah dipandang bak virus yang bagi penguasa meneroris: membahayakan eksistensi kaum-kaum kapitalis.

Stigma pemerintah terhadap kampus dan mahasiswanya yang radikal sebagai peneror program-program pembangunan membuat rezim ini rasanya persis modus yang dipakai Orba: antikomunisme–makanya paham-paham radikal itu seperti komunis—dan melalui sedikit pembaharuan over-stigmatisasi—disamakan dengan teroris: karena membahayakan kelas borjuis. Melalui stigma-stigma begitulah Soeharto dulu berkuasa hingga 32 tahun lamanya. Stabilitas nasional hampir seperti hari-hari ini: diperlebar menjadi sangat fungsional sebagai sebuah stigma kekuasaan untuk mengurung peran kontrol rakyatnya: (1) anti-stabilitas; (2) bahaya laten ekstrim kiri maupun kanan; (3) patriotisme-vulgar dan ultra-nasionalisme; (4) tuduhan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan—penebar teror [teroris]); (5) disintegrasi; (6) SARA; dan (7) provokator. Di antara ketujuh varian stigma ini secara faktual kita lagi-lagi bermotif serupa pendirian retail modern: resistensi mahasiswa yang bermarkas di kampus-kampus mau dibuyarkan bahkan dibikin terkapar. Fenomena ini mungkin saja bisa disebut begini: diktator universitas. Kampus serupa penjara yang digunakan untuk menebar ketakutan bersemainya wacana dan aksi-aksi pembebas.

Gelora menghukum telah membuat kampus tidak aman untuk menumbuhkembangkan gagasan-gagasan alternatif. Karena kampus menebar teror secara masif. Lihat saja bagaimana Satria Tesa tempo hari pernah ditekan oleh dekanat FH Unram gegara mengkritik suap KKN. Lalu kejadian serupa menimpah Anang, Alan, dan Afif—di rektorat ketiganya mendapat perlakuan represif dari satuan keamanan. Namun apakah kita akan termakan tebaran ketakutan tersebut. Katakan, tidak! Sobat. WS Rendra mendedikasikan sajak yang dapat membantumu menyangsikan ketakutan dengan kekuatan solidaritas dan semangat menyengat:

“aku tidak melihat alasan/kenapa harus diam tertekan dan termangu/aku ingin secara wajar kita bertukar kabar/duduk berdebat mengatakan setuju dan tidak setuju/kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran?/kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan/ketegangan telah mengganti pergaulan pikiran merdeka?”

  • Birokrasi Kampus Otoritarian

Beberapa hari yang lalu birokraasi Unram mengerahkan satpam-nya untuk menghentikan massa secara otoritarian. Aparat yang seharusnya mengamankan tiba-tiba kerasukan: mereka tanpa pikir panjang menggelar sirkus kekerasan. Dalam rekaman video yang tersebar di media sosial kita dapat menyaksikan keberingasannya: memprovokasi dengan umpatan; menghadang menggunakan badan dan mulut yang menyembulkan cacian; membubarkan melalui pengejaran; melumpuhkan dengan dorongan, pukulan dan tendangan; meringkus lewat cuncian lengan dan penyeretan penuh paksaan; dan sampai di dalam ruangan melayangkan seabrek perkataan senonoh dan tamparan kiri-kanan. Peristiwa ini membawa ancaman bagi kebebasan akademik. Kekerasan yang datang karena perintahan majikan telah menimbulkan keretakan pada kampus yang dulunya demokratik. Kuingin tanyakan padam sobat: tidakkah kondisi ini membuat nafas dalam aktivitas perkuliahanmu tercekik? Tidakkah ingin menghirup udara segar dengan menetralisir polusi-polusi dari orang-orang picik?

Sobat, sudah waktunya kita bergerak bersama. Ini lagi-lagi bukan perintah tapi himbauan untuk bersolidaritas: kutunggu teman-teman di rektorat. Sobat, permasalahan yang sedang terjadi bukan lagi soal warna bendera apa saja yang begitu rupa. Tetapi tentang kebutuhan akan kebebasan kita semua. Kebutuhan itu tidak dapat ditajuk dengan rasionalisasi-rasionalisasi birokrasi yang berkuasa. Karena semata terkait rasa: kemanusiaan sebagai manusia. Penyair Maya Angelou pernah berkata bahwa kemampuan merasa itu sangat utama. Secara imajiner dari Angelou: perasaan apa yang ada dalam dirimu selama berkuliah di Unram? Sudahkah kampus mengajarkanmu untuk berempati kepada mereka yang dihempaskan hingga suram? WS mengingatkan dengan syairnya, jangan sempai tatanan membuat kita tenggelam:

“Pendidikan negeri ini berkiblat ke Barat/di sana anak-anak memang disiapkan/untuk menjadi alat industry/dan industry mereka berjalan tanpa berhenti/tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa?kita hanya jadi alat birokrasi!/dan birokrasi menjadi berlebihan/tanpa kegunaan/menjadi benalu di lahan….”

About (0) 1020 Articles
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*