Masyarakat Bersama Penyelenggara Pilkada 2020 Wujudkan Data yang Valid dan Akurat

foto : akmal affani

Akmal Affani
PPK Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Badan Adhoc penyelenggara Pilkada 2020 (PPK dan PPS) telah di aktifkan kembali Artinya tahapan-tahapan pilkada 2020 akan segera dilanjutkan.

Adapun tahapan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah verifikasi faktual dukungan perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota dan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Berkaca dari setiap penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada daftar pemilih menjadi salah satu hal yang paling banyak dipermasalahkan. Masyarakat biasanya baru tahu ada proses pemuktakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada saat mendekati pelaksanaan Pilkada.

Menurut PKPU Nomor 11 Tahun 2018 “Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih”.

Pada Pilkada tahun 2020 proses pemuktakhiran data dan penyusunan daftar pemilih tetap, dijadwalkan mulai dari bulan Juli hingga Oktober 2020 berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang “tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota”.

Pada tanggal 24 Juni sampai 14 Juli 2020 akan dibentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau disingkat PPDP, kalau tahun 2019 waktu pemilihan umum namanya Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih disingkat PENTARLIH.

PPDP akan mulai bekerja pada tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. PPDP akan melakukan coklit dari rumah ke rumah (door to door) untuk melakukan verifikasi dan mencocokkan data guna dimasukkan kedalam daftar pemilih sementara.

Momentum pemuktakhiran data pemilih berkelanjutan diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk proaktif melaporkan data diri kepada PPDP, PPS ataupun kepada PPK sehingga didapatkan data pemilih yang valid dan akurat.

Proses yang cukup panjang dan berjenjang dalam penyusunan daftar pemilih bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang yang telah memenuhi syarat untuk memilih, namanya harus tercantum dalam daftar pemilih. Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 199 berbunyi “untuk menggunakan hak memilih warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini”

Diakhir tulisan ini penulis ingin menyampaikan: pertama, kepada para PPDP yang akan bertugas khususnya di wilayah Lembah Gumanti untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harapannya tidak terjadi “tembak-tembak diateh kudo” dalam melakukan pendataan, dan orang yang sudah meninggal tidak ada lagi namanya dalam DPT.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 177A menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000 dan paling banyak Rp 72.000.000”.

Kedua : kepada masyarakat khususnya di wilayah Lembah Gumanti kami berharap untuk dapat bekerja sama dalam penyusunan daftar pemilih tetap yang valid dan akurat.

Insya Allah masyarakat Lembah Gumanti akan bersama penyelenggara Pilkada 2020 untuk mewujudkan data yang valid dan akurat.(*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*