Pakar Hukum Pidana Desak KPK Usut Skandal Korupsi Helikopter AW 101

Jakarta, Patriot.id Beberapa hari lalu mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Permak) meminta Panglima TNI mengklarifikasi soal dugaan adanya aliran dana korupsi helikopter AW 101 ke SMA Pradipta Dirgantara, Solo.

Kini Pakar Hukum Pidana Mudzakir pun menegaskan bahwa KPK seharusnya segera melakukan investigasi dan mengusut dugaan kasus Korupsi Helikopter AW 101 di Mabes TNI AU. Termasuk mengusut dugaan aliran dana tersebut untuk Pembangunan SMA Pradita Dirgantara.

Hal ini terkait pengakuan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Permak) yang menyebutkan ada informasi bila hasil korupsi Heli AW digunakan untuk pembangunan SMA Pradipta Dirgantara.

“Apalagi sudah ada yang menikmati, sudah ada tersangka, mengapa sekarang kok berhenti pengusutannya? KPK harus segera menyelidiki,” ucap Mudzakir kepada awak media, Jakarta, Senin (22/07/2019).

Sebelumnya, Permak mengungkapkan pihaknya menerima informasi adanya dugaan dana yang mengalir untuk pembangunan SMA Pradipta dari kasus Heli AW.

“Kami mendapat informasi adanya dugaan aliran dana korupsi helikopter untuk pembiayaan Sekolah Pradita Dirgantara, sehingga hal ini harus diklarifikasi oleh Panglima TNI,” ucap perwakilan Permak, Agung, dalam keterangan persnya, beberapa hari lalu.

Terlebih juga, KPK mengaku pengusutan kasus Heli AW mandek karena tidak kooperatifnya saksi-saksi dari institusi terkait. Menurut Pakar Hukum Mudzakir, Kementerian Pertahanan atau institusi yang bertanggung jawab sebaiknya mau kooperatif dalam mengungkap dugaan kasus korupsi ini.

Kebetulan saja kedua kasus tersebut berada di Mabes AU dan melibatkan Perwira Tinggi TNI AU. Pada dugaan kasus korupsi Heli AW, Kasau masih dijabat Agus Supriatna dengan tersangka beberapa Perwira TNI AU. Sedangkan pada pembangunan SMA Pradipta yang berada di Lanud Solo, Kasau sudah dijabat oleh Hadi Tjahjanto yang pernah menjabat Danlanud Solo pada era Jokowi menjadi Wali Kota Solo.

Oleh karena itu, Presiden dan Menhan seharusnya memerintahkan Mabes TNI AU untuk secara terbuka mengungkap dugaan kasus Korupsi Heli AW, sehingga juga bisa membuktikan sumber dana pembangunan SMA Pradipta bukan berasal dari hasil dugaan korupsi tersebut. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*