Para Tokoh Bangsa Keluarkan Pernyataan Sikap Mengenai Aksi-Aksi Mahasiswa

Jakarta, Patriot.id — RUU KPK yang terbaru telah sah jadi UU. Maka tinggal beberapa RUU lainnyalah yang belum disahkan, yakni tentang: KUHP, Pertanahan, Ketenagakerjaan, Permasyarakatan, Pencegahan Kekerasan Seksual (PKS), dan Mineral dan Batubara (Minerba).

Setelah direvisi, UU KPK sekejap menimbulkan polemik serius. Sama halnya dengan RUU lainnya. Itu sebabnya aturan-aturan tersebut memicu kehadiran gerakan penolakan. Mahasiswa dari masing-masing daerah bersatu menyerang keputusan para penguasa.

Mahasiswa di Jabodetabek sudah bersuara. Tegas mereka tolak aturan dan rancangan peraturan yang tidak adil itu. UU KPK hanya bisa melemahkan pemberantasan korupsi, RUU Permasyarakatan memberi keriangan pada koruptor, RUU Pertanahan merampas tanah rakyat-tani, RUU Ketenagakerjaan melucuti pelbagai hak buruh, RUU PKS menyempitkan arti kekerasan seksual, dan RUU Minerba hanya menguntungkan perusahaan tambang.

Keberangan anak-anak muda di Jabodetabek bukan cuma terjadi pada kampus, melainkan juga di banyak sekolah. Itulah mengapa siswa-siswa Sekolah Teknik Mesin (STM) ikut bersuara. Mereka bersatu dengan gerakan mahasiswa yang sedang berusaha menyelamatkan rakyat dari aturan keji penguasa.

Perlawanan yang didukung oleh anak STM kemudian mencatatkan kekerasan aparat. Pelajar Tanjung Priok, Bagus Putra Mahendra gugur di medan juang. Dia tewas pada Selasa (25/9), di Jakarta. Aksi memperjuangkan kebenaran, keadilan dan kemerdekaan memang berkalung resiko.

Anak itu jadi martir sebagaimana yang kemudian diikuti oleh Randy. Mahasiswa Halu Oleo ini mendekam kematian melalui represifitas aparat. Demonstrasi yang ia lancarkan di Kendari, pada Kamis (26/9), berbalaskan kebuasan Polri. Dada bagian kanan kader IMM itu tertembus peluru. Ia tewas bukan hanya dalam perjuangan kader ikatan, tapi juga menyisahkan kenangan sebagai mahasiswa yang pernah berkecimpung di HMI dan PMII.

Kepergian Randy tentunya membawa duka bukan hanya bagi ketiga organisasi itu. Tetapi juga menjadi luka bagi segenap elemen gerakan, terutama mahasiswa. Apalagi kepulangan dia diikuti pula oleh meninggalnya Muhammad Yusuf Kardawi akibat pukulan benda keras di kepala.

Kekerasan yang terjadi dalam aksi ketiga anak manusia tadi–dalam ukuran yang lebih ringan–sama dengan yang berlangsung di Mataram. Kamis (26/8), adalah hari mencekam bagi DPRD Udayana. Wakil rakyat tidak hanya diserbu mahasiswa, tapi juga siswa. Ketakutan akan jebolnya gedung dewan membuat aparat bukan sekedar melepaskan tembakan gas air mata kepada mahasiswa. Melainkan pula merepresi bocah STM.

Kehadiran anak STM itu–tidak-bisa-tidak–adalah bentuk solidaritas. Mereka peduli dengan permasalahan yang terjadi. Inilah yang membuatnya sewalaupun tanpa membawa megaphon atau sound system, tapi berteguh hati turun ke jalan. Keteguhannya juga, pasti timbul akibat mendapati berita duka: tewasnya Bagus di tangan aparat.

Aparat kini menisbahkan dirinya jadi musuh bersama bagi siswa dan mahasiswa. Tindakan buas polisi itulah yang telah mendorong mobil ambulance mondar-mandir dari Udayana ke RS Kota. Makanya relawan dan tim medis berlalu-lalang di lokasi aksi. Pekerjaanya adalah memberi pertolongan dan mengevakuasi para korban yang pingsan akibat gas air mata, saling dorong dengan aparat; dan bahkan pukulan tongkatnya.

Hingar-bingar brutalitas kepolisian makin jelas ketika peluru gas air mata menyasar anak kecil yang berada di sekitar warung, di depan kantor dewan. Anak itu terpaksa dilarikan ke RS akibat tak kuat menahan sakit yang lukanya disebabkan oleh kekuatan aparat kepolisian.

Demi melindungi penguasa aparat berubah jadi amat sadis. Dia begitu berlebihan dalam memberikan pengawalan. Itulah kenapa sewalaupun surat pemberitahuan aksi diterimanya dari mahasiswa tapi yang dikawal bukan massa. Karena polisi lebih mementingkan terjaga, aman, dan baiknya dewan ketimbang demonstran dan masyarakat sipil.

Menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di pelbagai daerah itu. Maka 4 tokoh bangsa angkat bicara. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Romo Magnis Suseno, Dr. Abdillah Toha, dan Yenny Wahid–dalam pers rilis yang diterima tim redaksi, mereka menyatakan sikap sebagai berikut:

1.  DPR dan Pemerintah agar berjiwa besar dengan mempertimbangkan masukan dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang terus disuarakan di berbagai wilayah di Tanah Air.

2. Mengapresiasi sikap mahasiswa dan elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan melalui sikap kritis sebagai hak konstitusional warga negara dengan tetap menghormati hasil pemilu 2019 yang merupakan pilihan rakyat Indonesia.

3. Mendesak kepada aparat agar menghindari penggunaan cara-cara yang eksesif dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat di seluruh Indonesia.

4.  Mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya harus dilakukan secara damai dan dalam koridor hukum serta tidak menggunakan aksi kekerasan dengan tetap mewaspadai penyusupan pihak-pihak yang bermaksud mencederai tujuan murni aksi unjuk rasa mahasiswa.

5. Menyerukan kepada segenap komponen bangsa agar tetap mengedepankan pendekatan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dengan dilandasi semangat kekeluargaan yang merupakan ciri kepribadian Bangsa Indonesia. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*