PBNU Kutuk Klaim RRT terhadap Natuna, Kiai Said: Pemerintah RI Jangan Lembek!

(Istimewa): Ketua PB NU, Kiai Said

Jakarta — Menyikapi pendakuan China atas perairan Natuna, pada Senin (6/1), Nadhlatul Ulama (NU) menerbitkan pernyataan tidak setuju. Sikap ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung PBNU Lantai 3, Jalan Kramat Raya 164, di Jakarta, beberapa jam yang lalu.

Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH Aqil Siroj, MA, menyampaikan bahwa NU mendesak Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan Republik Indonesia (RI) yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea 1982).

“Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994, karena itu tindakan Coast Guard RRT mengawal kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna [merupakan] bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima,” tekannya, Jakarta, Senin (06/01/2020).

Kiai Said menjelaskan lebih lanjut, Pemerintah RRT secara sepihak mengklaim berhak atas kepulauan Natuna atau Spratly yang masuk dalam nine dash line (sembilan garis putus-putus) pertama kali pada tahun 1947. Klaim ini menjangkau area perairan seluas dua juta kilometer persegi di Laut Selatan China yang berjarak dua ribu kilometer dari daratan Tiongkok.

“Klaim sepihak ini menjadi pangkal sengketa puluhan tahun yang melibatkan sejumlah negara seperti Malaysia, Filiphina, Vietnam, Taiwan, dan Brunei Darussalam,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, pada 2013 lalu, Filiphina sesungguhnya telah memperkarakan RRT atas tindakannya yang agresif di perairan Laut Selatan China. Negera itu menggugatnya pada Pengadilan Arbitrase PBB, yang berpusat di Den Haag, Belada. Lalu 2016, pengadilan memutuskan seluruh klaim teritorial China atas Laut Selatan China tidak memiliki dasar hukum. Maka konsep nine dash line dinyatakannya bertentangan dengan UNCLOS: karena ilegal alias haram. Hanya saja keputasan ini membuat Beijing geram. Mereka lalu menempuh langkah-langkah mesum.

“Tindakan Beijing menolak keputusan tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap norma dan konvensi internasional yang diakui secara sah oleh masyarakat dunia. Karena itu, NU mendukung sikap tegas Pemerintah RI terhadap China, dalam hal ini yang telah dilakukan Menteri Luar Negeri dan Bakamia, termasuk untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal yang melakukan aktivitas Ilegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di seluruh perairan RI sebagai manifestasi dari ‘Archipelagic State Princeple’ yang dimandatkan oleh Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957,” ucap Kiai Said.

Dia juga memerikan, meskipun China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, NU meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apapun.

“Dalam jangka panjang, NU meminta Pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitok,” pintanya.

Tambahnya, kedudukan laut sangat amat strategis sebagai basis pertahanan, karena itu pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan China, tidak boleh disebut sebagai pulau terluar, tetapi terdepan.

“Ketidaksungguhan pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk dalam geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju dan sejahtera dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari seperti amanat founding father,” tudingnya.

“Dalam pandangan Nadhlatul Ulama sebagaimana dinyatakan oleh pendiri NU Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, hukum membela keutuhan tanah air adalah fardhu ‘ain (wajib bagi setiap orang Islam). Dan barang siapa mati demi tanah airnya, maka ia mati syahid,” tutupnya. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*