Pejabat Rangkap Komisaris ?

Foto :Bobby Darmanto Wasekjend DPP KNPI

Oleh : Bobby Darmanto
Wasekjend DPP KNPI

Situasi pandemi covid19 telah membuat laju pertumbuhan ekonomi negara melambat, hal demikian dibuktikan oleh liputan6.com pada 6 mei 2020 gubernur Bank Indonesia Perry Wirjiyo memprediksi sepanjang 2020 ini berkemungkinan pertumbuhan ekonomi hanya 2,3% saja.

Mengapa hal demikian bisa terjadi?
Ada dua hal yang membuatnya terjadi menurut saya, yaitu :

1. Situasi pandemi yang membuat beberapa sektor baik mikro ataupun makro mengalami penurunan produktivitas sehingga PHK mulai terjadi, pengangguran semakin tumbuh ya dampaknya pendapatan Perkapita rakyat juga menurun.

2. Konsentrasi pejabat negara yang terbelah dalam membuat kebijakan di karenakan selain mengurusi jabatan mereka sebagai pejabat negara banyak juga yang duduk di jajaran – jajaran komisaris hal inilah yang membuat fokus memperbaiki ekonomi kian menurun.

Menurut Wikipedia Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.

Sedangkan, Komisaris menurut Wikipedia adalah (dalam jumlah jamak disebut dewan komisaris) adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. 

Menjadi pejabat negara dan komisaris adalah dua hal yang berbeda karena memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang berbeda pula, bagaimana mungkin satu orang bisa menjalankan dua kedudukan sekaligus karena fokus mereka pasti bakal terbelah dan kinerja tidak menjadi maksimal.

Untuk itu, satu-satunya jalan agar berbagai kinerja maksimal dan berbagai tujuan negara untuk meningkatkan ekonomi negara bisa tercapai presiden harus mengevaluasi pejabat yang merangkap komisaris.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*