Pemimpin SMPN 2 Bolo Mati, Penguasa Kembali Akan Bunuh Guru dan Siswa. Lawan!

 

“Berpikir adalah kegiatan tersulit yang pernah ada. Oleh karena itu, hanya sedikit yang melakukannya.”
–Henry Ford

Patriot.id – Cerita tentang peradaban Yunani adalah kisah tentang lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola para cerdik pandainya. Pioner terkenal pada 387 M adalah institusi pendidikan Plato, yang didirikan dan didedikasikan untuk mencari kebenaran dan memanfaatkan pengetahuan bagi kemanusiaan yang diyakininya. Supaya nanti lahir generasi-genarsi mandiri dan beradab.

Dalam sebuah pidato, pada 17 Juni 1934, M. Natsir mengatakan, “maju dan mundurnya salah satu kaum, bergantung pada pelajaran dan pendidikan yang berlaku dalam kalangan mereka itu.” Ia juga menilai bahwahsahnya tidak ada satu bangsa yang terbelakang menjadi maju, melainkan sesudahnya mengadakan dan memperbaiki didikan anak-anak dan pemuda-pemuda mereka.

Jika di masa lalu, pemimpin berisik memperdebatkan gagasan cemerlang, kini telah terganti dengan pemimpin yang ribut gara-gara duit. Apabila di kurun dulu pemimpin memegang prinsip menjadi pimpinan itu menderita, maka kini mereka mengukuhi bahwa jadi pemimpin itu menikmati. Tengok Kepala Sekolah (Kepsek) Pak Rifaid, tanpa alasan logis memutasi Dra. Siti Syarah dari SMPN 2 Bolo ke SMPN 4 Bolo.

Bertolak dari itu, kita pun mengenal plesetan KUD (Ketua Untung Duluan). Sebab, dari cerita guru-guru SMPN 2 Bolo; tempo hari–setiap rapat, Bu Sarah kerap mengkritik Pak Rifaid atas ketertutupan informasi penggunaan anggaran APBN 2018. Kuat dugaan, kritik itulah penyebab utama dikeluarkannya Bu Sarah dari sekolah.

Meski demikian, Pak Kepsek mengelak dari asumsi tersebut. Ia membantahnya, bahwa dimutasinya Bu Syarah itu sudah tepat. Karena langkah itu diambil demi penyegaran guru yang telah lama mengajar di SMPN 2 Bolo dan untuk melaksanakan ketentuan: tidak boleh ada sepasang guru berstatus suami-istri mengajar di sekolah yang sama. Dua statement ini mungkin hanya apologi dari Pak Kepsek, menurut penulis, jika mutasi itu didalihkan sebuah penyegaran, kenapa tidak (guru) yang telah mengajar lebih lama dari Bu Syarah di SMPN 2 Bolo tak dipindahkan? Dan, mengapa Pak Masrin dan Bu Sumarni sebagai suami-istri yang mengajar di SMPN 2 Bolo juga tidak dipindahkan berdasar ketentuan yang diberlakukan pada Bu Syarah (Istri dari Pak Dayat—Pen.)?

Dari pembenaran-pembenaran Pak Kepsek yang tidak proporsional tersebut, sekiranya dapat diabstraksikan bahwa pengajuan mutasi dilakukan bukan atas pertimbangan rasional tapi emosional—cenderung irasional. Guru sekaliber Bu Syarah—dengan kualitas keilmuan mempuni, sering mengharukan nama sekolah di kancah regional, nasional dan internasional malah dipindahkan akibat sikap Pak Kepsek yang anti kritik. Kemudian, guru IPA itu pada akhirnya digantikan oleh guru yang didatangkan dari SMPN 4 Bolo juga, dengan perbandingan prestasi atau SDM bisa dikata jauh dari Bu Syarah.

Sebagai mantan siswa SMPN 2 Bolo, sekaligus pemuda yang mempunyai adik-adik yang bersekolah di sana. Penulis sangat menyesalkan kesewenang-wenangan Pak Kepsek, tentu atas ulahnya yang dirugikan nantinya adalah siswa-siswa SMPN 2 Bolo—kehilangan pengajar yang berkualitas. Tindakan demikian pun mencerminkan ketidakpedulian Pak Kepsek atas pengembangan keilmuan siswa, dan ketiadaan penghargaan institusi terhadap orang yang telah mengharumkan nama SMPN 2 Bolo. Sehingga hal ini patut disoroti oleh masyarakat sekitar, apalagi para Orangtua murid yang peduli pada optimalisasi pengjaran di SMPN 2 Bolo.

Dengan telah dimutasinya pengkritik anggaran itu,tentunya Pak Kepsek akan sedikit lebih legah. Sayangnya, dengan terjadinya keributan saat rapat guru SMPN 2 Bolo beberapa waktu yang lalu. Tentu kenyamanan Pak Kepsek kembali terancam, dibuktikan adu jotos antara guru dengan Pak Kepsek hingga emosi angkat bangkuk dalam rapat. Yang semua itu disebabkan karena beberapa guru mempertanyakan keadilan untuk Bu Syarah dan transparansi anggaran selama masa kepemimpinan Pak Rifaid.

Sesungguhnya 50+1 guru-guru di SMPN 2 Bolo sudah muak dengan kepemimpinan Pak Rifaid. Karena menurut mereka pemimpin itu mendahulukan keteladanann daripada imbauan dan wacana. Bertindak memberi contoh. Bukan arogan, berteriak dan memproduksi kata-kata, apalagi cepat emosi—dibuktikan dari kemarahannya di rapat—karena tidak terima perkataan Pak Sugono. Sehingga, sekarang ini yang didambakan oleh tenaga pengajar di sekolah itu, adalah Kepsek yang mendahulukan moral dan nilai-nilai daripada kewenangan. Pimpinan yang mempersuasi bukan menakut-nakuti, mengecam. Yang tidak hanya bicara aturan dan hukum tapi kesukarelaan. Partisipasi, bukan pengabdian dan kepatuhan sahaya. Sekarang di SMPN 2 Bolo hanya mempunyai penguasa, bukan pemimpin.

Sampai hari ini, diketahui dari kurang lebih 86 guru di SMPN 2 Bolo, sekitar 45 di antaranya telah menandatangani sebuah mosi tidak percaya terhadap Pak Kepsek—disampaikan langsung kepada DPRD Kabupaten Bima dengan harapan agar dapat dibawakan aspirasi tersebut ke Bupati—agar Pak Rifaid dipindahkan ke sekolah lain. Bahkan, saking tidak tahan terus-terusan berada di bawah bayang-bayang Pak Rifaid, sebagian besar guru SMPN 2 Bolo mendatangi kediaman Bupati Bima untuk bertemu langsung dengannya. Namun, karena guru-guru tersebut tidak memiliki akses yang jelas atas kekuasaan, Bupati pun tidak mau menemui mereka. Sehingga langkah teraktual para guru tersebut, yaitu dengan menemui Sekda Kabupaten Bima (Plt. Kadis Dikbudpora Kabupaten Bima) untuk menyampaikan keluh kesahnya. Kendati beberapa jalan telah ditempuh, namun menemui kejelasan dan ketegasan sikap dari para elit tersebut.

“Dengan membongkar lingkup kekuasaan yang disembunyikan akan mendorong bangkitnya perlawanan demi memperluas lingkup kebebasan.”
–Michel Fouchalt

Beratnya dinamika kehidupan keguruan di SMPN 2 Bolo dewasa ini, telah berhasil mengkotak-kotakan guru-guru di sekolah tersebut. Ada yang kooperatif dan nonkooperatif terhadap Kepsek-nya. Berekses pada aktifitas belajar-mengajar dan terlantarlah para muridnya. Kemarin-kemarin pun tersebar kabar, bahwa ada guru-guru yang nonkooperatif mogok mengajar. Guru-guru yang koopretif pun dillandah sebuah dilema. Pasalnya, dari informasi yang didapat penulis, mereka tahu kejanggalan kepemimpinan Pak Kepsek, seperti: gaji beberapa guru tidak sesuai jam mengajar—Bendahara tidak tahu persoalan itu, karena yang mengetahuinya adalah Kepsek; atau Ketua Panitia Pelaksana Rehab SMPN 2 Bolo (Pak Masrin) yang sama sekali tidak tahu urusan anggaran–saat didatangi media diarahkan untuk menanyakan pada Kepsek, tapi Pak Rifaid pun kembali mengoper untuk ditanyakan kepada Pak Masrin.

Namun akibat tak adanya persatuan semua guru SMPN 2 Bolo untuk melawan, mereka tidak punya kekuatan. Apalagi jika menjadi oposisi dari Kepsek, kata seorang guru SMPN 2 Bolo, ditakutkan menyebabkan terkendalanya ujian sekolah yang sebentar lagi akan dilangsungkan. Sehingga iklim belajar-mengajar saat-saat ini menjadi sangat dilematis akibat dipolitisir dengan beragam intrik yang memunculkan polarisasi.

Dari pengakuan beberapa alumni, siswa dan guru SMPN 2 Bolo, baru tahun ini timbul permasalahan banter di sekolah itu. Pada kepemimpinan Kepsek-Kepsek yang sebelumnya, yakni: Pak Sadu, Pak Sulis, atau Pak Qurais, dinamika berjalan dengan wajar. Tidak terjadi perpecahan guru seperti hari-hari ini. Apalagi sampai meminta Kepsek dipindahkan ke sekolah lainnya. Namun setelah kedatangan Pak Rifaid menjadi Kepsek SMPN 2 Bolo, sekejap iklim berputar 120 derajat. Sama halnya dengan kejadian di SMPN 1 Bolo dulu–saat Kepsek-nya Rifaid, mendapatkan mosi tidak percaya dari semua guru, lalu ia dipindahkan ke SMPN 2 Bolo.

Memang rekam jejak Pak Rifaid, boleh dibilang kerap menemui polemik. Mungkin saja itu adalah ekses dari aktivitas politiknya—sebagai orang dekat keluarga kerajaan. Di masa Bupati Dae Ferry ia menjabat sebagai Kepsek SMPN 4 Bolo tapi ketika Bupati meninggal, lalu diganti oleh Wakilnya Safruddin menjadi Bupati. Pak Rifaid pun dialihkan posisinya sebagai pengawas. Namun setelah diraihnya jabatan Bupati oleh Umi Dinda, ia diangkat menjadi Kepsek di SMPN 1 Bolo. Di kepemimpinannya ditemui beberapa polemik serius, salah satunya adalah diangkatnya Bendahara SMPN 4 Bolo menjadi Bendahara di sekolah barunya. Hal ini membuat guru-guru SMPN 1 Bolo bertanya-tanya, apakah tidak ada guru dari SMPN 1 Bolo yang cocok menjadi Bendahara sampai harus diambil Bendahara dari SMPN 4 Bolo. Tindakan ini tak dapat diterima, bahkan sewaktu itu berkembang asumsi kenapa diambil Bendahara SMPN 4 ke SMPN 1; berdasar kedekatan emosional–demi mempermulus segala kepentingannya.

Alhasil, berselang beberapa waktu Pak Rifaid tidak dipercaya lagi memimpin SMPN 1 Bolo. Kemudian ia dialihkan menjadi pengawas. Setelahnya dipindahkan ke SMPN 2 Bolo dengan jabatan Kepsek. Tak lama menjabat, kembali lagi ia membuat masalah di sekolah barunya. Masalah terbarunya adalah mutasi guru, yang dinilai Kadis Dikbudpora sebagai tindakan cacat prosedur (tidak melalui rekomendasi Dikbudpora Kabupaten Bima—Pen.) dan sarat dengan dendam pribadi.

Kendati demikian, dikutip dari media Bimakini.com, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri malah menyampaikan, mutasi tersebut sudah tepat dan sesuai prosedur. Bahkan dikatakannya perpindahan guru itu adalah hal yang wajar. Akibat kecondongan sikap Bupati ini, maka sekarang wajarlah publik memiliki persepsi bahwa kejadian tersebut merupakan cerminan permainan politik tingkat tinggi dari Kepsek SMPN 2 Bolo yang notabene memiliki akses kekuasaan—memanfaatkan kedekatannya dengan keluarga kerajaan (Bupati Bima—Pen.)—membungkam guru yang berani mengkritik dirinya dengan cara dipindahkan.

Patut diketahui pula, sesungguhnya munculnya kritik dari tenaga pengajar tersebut bukan tanpa dasar. Walau bukan guru, masyarakat umum: eks SMPN 2 Bolo, Orangtua murid, dst. dst, sesungguhnya bisa melihat dengan mata telanjang ketidakwajaran yang terjadi di sekolah itu. Lihatlah, dikutip dari media Nuansapost.online, bagaimana bermasalahnya APBD 2018–anggaran Rp 896.522.000 dikatakan oleh Kepsek tidak cukup untuk pembangunan dan renovasi gedung sekolah. Akibatnya renovasi dan pembangunan perpustakaan dan ruangan kelas siswa (anak-anak Ibu/Bapak, teman-teman atau adik-adik kawan-kawan—Pen.) menjadi terkendala. Benarkah kita tidak ingin bertanya kenapa bisa demikian. Apa yang menjadi penyebab kekurangan anggaran. Apa iya, siswa-siswa harus bersuara sendiri? Menuntut kejelasan pembangunan yang merupakan haknya. Mungkinkah Orangtua, Kakak, Keluarga murid tidak tergerak hatinya setelah melihat kecongkakan pimpinan SMPN 2 Bolo hari-hari ini. Ketika guru-guru, yang berjasa itu dipolitisir, haruskah kita tetap menjadi penonton? Sedangkan telah Nampak kekuasaan yang sewenang-wenang hingga cenderung korup seperti katanya Lord Action.

Situasi dan kondisi sekarang menyiratkan bahwa rakyat (guru-guru yang non-koopretif, siswa-siswa, Orangtua atau keluarga murid—Pen.) tengah dihegemoni oleh dominasi-dominasi simbolis yang terjadi di institusi pendidikan SMPN 2 Bolo. Terkadang tekanan-tekanannya tidak dirasakan langsung oleh korban yang bukan sekedar kepatuhan pasif, paksaan atau penerimaan bebas terhadap suatu nilai. Tetapi ada suatu bentu persetujuan terhadap sudut pandang kelompok pemilik akses kekuasaan. Bourdieu pernah menyebutkan bahwa kondisi seperti itu adalah sebuah “Doxa”, yaitu: sudut pandang kelompok dominan atau penguasa yang menyatakan diri atau memberlakukan diri sebagai sudut pandang universal–diperuntukan terhadap yang didominasi.

Ketika ketidakterimaan Kepsek atas kritik terkait anggaran hingga ditandatanganinya surat mutasi oleh Bupati atau jika mengkomparasikan pernyataan Kadis Dikbudpora dengan Bupati Bima menggunakan telaah Haryatmoko di “Buku Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi”, dapat diketahui, bahwa ketertindasan yang dirasakan guru SMPN 2 Bolo sikap kepsek dan pernyataan Bupati Bima adalah akibat distribusi kapital bahasa yang tidak setara. Ada yang diakui dan diterima gagasan-gagasannya, ada yang tidak memiliki pengaruh sama sekali dan dipaksa menerima sebagai kebenaran apa yang merugikannya.

Akibat dominasi-dominasi politis itu, kemudian mereduksi keadilan bagi guru. Tidak heran guru-guru terpolarisasi dan berpecah menjadi dua kelompok: kooperatif dan nonkooperatif, yang menindas dan yang ditindas. Karena itu di sekolah kini telah menjadi arena perjuangan kelas. Di mana nilai-nilai yang tengah berkembang saat ini juga akan ikut mempengaruhi siswa dengan membentuk habitusnya. Maka, dengan tidak terpenuhinya hak-hak berupa ruangan kelas dan perpustakaan dari APBN, sesungguhnya disadari atau tidak, telah memposisikan siswa-siswa sebagai obyek yang ditindas. Tak heran Ivan Illich sering menyebut pendidikan sebagai ajang pembodohan sosial. Lantaran bukan hanya murid yang dirugikan, tetapi juga Orangtua atau keluarga siswa yang telah banyak mengeluarkan biaya untuk bersekolah tapi institusi pendidikan, seperti SMPN 2 Bolo malah menelantarkan kebutuhan siswa-siswanya.

Dengan memahami pendidikan sekolah telah menjadi arena perjuangan sosial. Kita dapat melihat dikotomi pendidikan; memenculkan kelas dominan yang menindas kelas tanpa akses kekuasaan—melahirkan banyak ketertindasan-ketertindasan yang terus menjalar secara implisit dan eksplisit ke sanak saudara kita. Perjuangan sosial di sekolah berekspansi sampai ke lingkungan sosial-masyarakat. Untuk itu kita mesti ikut berjuang bersama guru dan siswa. Melawan kepongahan kelompok dominan. Coba bayangkan, Jenis Kepsek seperti apa dan Bupati macam apa yang selama ini memimpin? Akhirnya penulis jadi teringat kata-kata Bung Hatta, “Ketika pintu gerbang terbuka ternyata orang-orang kerdil yang muncul. Ketika Indonesia merdeka hanya orang-orang busuk yang mengemuka.”

 

Oleh: Relian (Pemuda)

Penulis adalah mantan siswa SMPN 2 Bolo.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*