Persetan Dengan Kemiskinan

Oleh: Santika Sari (Mahasiswi UIN Mataram)

Patriot.id — Baru-baru ini pernyataan yang terkuak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memastikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online jenjang SMA dan SMK negeri untuk terus dimatangkan. Yang mengherankan dalam pelaksanan PPDB SMA dan SMK negeri tahun ajaran 2018/2019, kuota untuk siswa miskin akan dikurangi.

Seperti yang diungkapkan juga oleh Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB, H. Muhammad Suruji, bahwasanya PPDB tahun ini, kuota penerimaan siswa miskin dikurangi dari 30 persen menjadi 25 persen di setiap sekolah. Bahkan hal tersebut tidak hanya berlaku bagi siswa miskin saja, tetapi juga untuk siswa jalur berprestasi, yang awalnya hanya 20 persen kini turun menjadi 10 persen. (Radar Lombok 7-6-2018)

Tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy dimana, untuk  PPDB tahun 2018, ranking siswa bukan lagi indikator utama. Yang diutamakan adalah radius sekolah dan tempat tinggal siswa.  Ini agar siswa yang berdekatan dengan sekolah negeri favorit bisa tertampung walaupun rankingnya di bawah.

Fokus utamanya pada penerimaan siswa tahun 2018/2019 adalah penerimaan siswa sudah tidak lagi mengutamakan pada ranking pencapaian pretasi belajar tetapi radius antara tempat tinggal dengan sekolah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Menteri Muhadjir dalam rapat koordinasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Indonesia yang berlangsung sejak 23-24 Mei di Jakarta.

Dengan wacana yang dikeluarkan oleh Mendikbud Mahadjir Effendy dan dipertegas oleh Dikbud NTB H. Muhammad Suruji, tentunya hal ini memberikan batas ruang gerak bagi peserta didik untuk mendapatkan haknya sebagai putra putri bangsa dalam memperoleh pendidikan, belum lagi pengrangan siswa yang dianggap kurang mampu (mikin), tentu akan menimbulkan permasalahan yang awalnya sudah ada, akan semakin diperparah dengan pengurangan presentase yang akan diterima, jika dilihat saat ini posisi Lombok dari taraf pendidikan, Lombok terkategori masih lemah, dalam cakupan luas pun sama, sebut saja Indoesia yang menduduki tigkat 69 dari 127 negara.

Adapun jikalau kita melihat dari tujuan pendidikan di Indonesia sendiri adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan realita yang sedang di wacanakan, yakni menurunkan presentase PPDB siswa jalur prestasi. Tentunya hal ini menimbulkan dilema luar biasa, menjadi orang cerdas salah dan juga tidak cerdas menjadi masalah.

Belum lagi PPDB 2018/2019 akan disesuaikan dengan daerah tempat tingga siswa, dengan alasan untuk pemerataan kualitas siswa baik yang berprestasi atau pun tidak. Tentu hal ini juga menjadi permasalahan , melirik fakta pendidikan di Lombok, antara daerah pelosok dan perkotaan sudah menjadi rahasia umum jikalau sekolah atau lembaga pendidikan yang ada di desa masih belum memadai, apakah masih harus disamakan ???, tentunya tidak bisa, jikalau seandainya antara kebijakan yang diterapkan dan diselaraskan dengan peningkatan kualitas pengajar dan juga bahan ajar, tanpa ada perbedaaan antara desa dan juga kota, tentu hal ini bisa diterapkan, yaitu pemerataan siswa sesuai lokasi tempat bermukimnya.

Belum lagi permasalahan saat ini, seolah olah orang yang berhak sekolah, orang ang berhak pintar adalah orang-orang yang memiiki status ekonomi menengah keatas dalam artian terkategorikan orang yang berada.

Lalu bagaimana semestinya bertindak, pemerintah dareah dan juga pemerintah pusat seharusnya menentukan sikap yang sesuai dengan komitmen bersama, yakni wajib belajar 9 tahun yang telah bertransformasi menjadi wajib belajar 12 tahun, terhitung dari SD, SMP, dan SMA. Namun faktanya malah sebaliknya, hanya segolongan orang saja yang mendapatkan hak tersebut, bukankah kita semua berpijak dibumi yang sama?, diatur dengan aturan yang sama?, tetapi malah kebijakan hanya diberikan secara parsial saja, lalu dimana letak keadilan dan juga posisi dari cita cita bangsa, untuk mencerdaskan bangsa?.

Menelik pada masa lalu, hal ini telah diterapkan konsep pendidikan yang mengedepankan ataupun upaya mencerdaskan rakyat adalah sebuah kewajiban, dimana pada fase terbentuknya pun telah membentuk konsep belajar tanpa memandang suku, ras, bangsa, keturunan, ataupun status antara budak dan juga majikan, mereka semua berhak mendapatkan pendidikan yang layak, jadi wajar jika pada abad kegemilangannya mampu membentuk para generasi polimet pada usia belia.

Bahkan dibanyak tempat telah dibuat sekolah sama sekali gratis, sebut saja sekolah yang ada di Andalusia (Spanyol). Selain 80 sekolah umum di Cordoba yang didiriakan pada tahun 965 M, masih ada 27 sekolah yang khusus untuk anak-anak miskin. Di Kairo, didirikan pula sekolah khusus untuk anak yatim, dan menganggarkan setiap hari rensum makanan yang cukup dan baju perlengkapan. Bahkan untuk orang badui atau orang yang Nomaden, akan disediakan guru yang juga siap berpindah-pindah mengikuti tempat tinggal muridnya. Dan tentunya hal ini tidak akan pernah berbeda antara yang menetap ataupun yang berpindah tempat, yang kaya dan juga miskin, semua diposisikan sama.

Permasalahan selanjutnya adalah persoalan Mau dan tidaknya sistem ini diterapkan ataupun konsep ini didapatkan, jikalau alasan dana menjadikannya enggan, lalu mau dikemanakan sumber dana Alam, akankah selamanya diserahkan kepada pihak asing dan meninggalkan ampas tanpa meninggalkan hasil.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*