Persoalan Sampah Adalah Masalah Bersama

“Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Oleh: Rifal Rinaldi

Patriot.id — Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) secara filosofi dengan lahirnya pasal tersebut mengindikasikan bahwa betapa pentingnya peran pemerintah guna memakmurkan kehidupan masyarakatnya, lebih khususnya lagi di sektor sampah.

Masalah sampah sangatlah besar akibatnya, kita sebut saja Jakarta dengan masalah sampahnya, berakibat pada; hadirnya penyakit demam berdarah, disisi lain pula adanya banjir yang tidak berkesudahan dari tahun ketahun itulah sekelumit masalah dengan hadirnya sampah.

Namun demikian, yang jadi pertanyaan sekarang apakah kita harus menyalahkan tuan-tuan yang berdasi (pemerintah)? Tentu tidak  karena penulis di sini tidak semata-mata menekankan peran pemerintah saja. Sebab, persoalan sampah adalah masalah kita bersama.

Maka dari itu, proses pencegahannya di perlukan peran bersama pula, bukan saja diharapkan peran pemeritah untuk bagaimana mengatasi persoalan sampah yang makin lama makin pelik adanya. Bahkan, pemerintah pusat maupun daerah sekalipun sudah membuat regulasi terkait dengan masalah sampah, tentu partisipasi bukan saja di perlihatkan dari adanya aturan yang memang sudah dikeluarkan namun secara keberlanjutan harus tetap diawasi karena kalau kita melihat kultur yang ada di Indonesia sendiri sekalipun sudah diberikan sosialisasi dan aturan yang jelas tapi masih saja tetap tidak diindahkan.

Olehnya, penulis ingin memberikan sinergitas dan kesepahaman secara bersama bagi seluruh pihak-pihak yang memang merasa di rugikan dari adanya sampah yang tidak henti-hentinya menjadi “Pekerjaan Rumah” bagi Negara berkembang. Ini menandakan bahwa masalah sampah merupakan masalah yang serius, kita lihat saja di beberapa dekade terakhir yang dirilis oleh media lokal (kicknews today)  terkait dengan masalah sampah yang ada wilayah tiga gili di NTB.

Di mana disebutkan dalam berita tersebut terkait masalah sampah, salah satu upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampah adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang bisa dilakukan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle). 3R adalah prinsip utama mengelola sampah mulai dari sumbernya, melalui berbagai langkah yang mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Untuk membrantas sampah, memang langkah utamanya adalah pemilihan sejak dari sumber. Menurut Enviromental Services Program (2011: 19), kunci keberhasilan program kebersihan dan pengelolaan sampah terletak pada pemilihan. Tanpa pemilihan pengolahan sampah menjadi sulit, mahal dan beresiko tinggi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Pemilihan adalah memisahkan antara jenis sampah yang satu dengan jenis yang lainnya. Minimal pemilihan menjadi dua jenis:

a. Sampah organik, yaitu sampah yang tidak dapat didaur ulangyang dapat dirubah menjadi kompos yang bernilai seperti sayur, buah-buahan, dan sebagainya.

b. Sampah non-organik, yaitu sampah yang dapat didaur ulang menjadi benda/barang lain yang dapat bermanfaat kembali seperti plastik, kaca, logam, dan sebagainya.

Dari uraian di atas, maka seharusnya Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Lombok Utara sudah melakukan upaya dengan memaksimalkan peran masyarakat lokal melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ada di tiga gili, guna dapat mengelola masalah sampah tersebut secara bersama.

Tidak hanya itu, yang menjadi dilema sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Lombok Utara yaitu terkait proses pengolahan, karana sampah ada berbagai macam kategori salah satunya yang dapat kemudian di daur ulang menjadi bahan-bahan yang berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia, seperti sampah odol yang ada wilayah Kec. Kayangan Desa Sesait dapat dijadikan tas yang berguna untuk dapat menaruh barang-barang bawaan.

Hanya saja, yang jadi masalahnya sekarang ialah masalah sampah yang tidak dapat didaur ulang itulah kira yang menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, karena sebelumnya di jelaskan oleh Bupati Lombok Utara di salah satu media berita. Ia mengatakan, bahwa masalah sampah di tiga gili masih menjadi pekerjaan rumah bagi kami karena sampah yang tidak dapat didaur ulang tetap akan disimpan di TPA di tiga gili tersebut.

Tentu hal itu di kemudian hari akan menimbulkan masalah yang cukup serius, namun jika di buang di TPA yang ada di wilayah TPA Kec. Gangga, akan terjadi penumpukan yang serius karna sebelumnya di TPA tersebut sudah diisi oleh sisa-sisa reruntuhan bangunan bekas gempa–itu bukan jumlah yang sedikit. Maka dari itu, penulis harapkan sinergisitas antara Pemerintah Desa dan masyarakatnya guna mencarikan solusi bersama terhadap masalah yang sama, yaitu terkait dengan pemilihan dan jenis sampah yang kemudian menjadi masalah.

Penulis adalah Kader HMI Cabang Mataram, sekaligus Fungsionaris Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram

About (0) 1020 Articles
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*