Pertambang Ilegal di Wera! GPMW Mataram Duga Pemerintah Main Mata dengan Perusahaan

Mataram, Patriot.id — Sekali lagi anak-anak muda yang tergabung dalam Gerakan pemuda dan Mahasiswa Wera (GPMW) Mataram mengadakan demonstrasi. Sebelumnya mereka telah menggeruduk dua instansi: DPRD NTB dan Gubernur NTB. Kini massa menyambar Dinas ESDM NTB, di Kota Mataram, Jum’at (15/11) pagi.

Massa mendesak agar pemerintah menyelesaikan persoalan perusahaan tambang ilegal yang beroperasi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Korlap I Salfian menyatakan, perusahaan itu bukan hanya mengancam lingkungan dan kesehatan, tapi juga meneror psikologi penduduk.

“Pemerintah provinsi sengaja membiarkan perusahaan tambang ilegal beroperasi di Wera. Sejak beroperasinya PT JMK sampai sekarang sudah menimbulkan masalah dan keresahan di tengah masyarakat Wera,” teriaknya.

Korlap II Boy amat kecewa dengan sikap pemerintah provinsi. Raison d’etre-nya jelas: sejak berlakunya UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah soal pertambangan bukan lagi menjadi urusan pemerintah kabupaten, tapi kawanan penguasa yang berkomplot dan bermain di tingkatan provinsi.

“Berkat merekalah PT JMK beroperasi. Padahal izin operasi sudah batal karena mempereteli aturan: perusahaan tak mengantongi izin baru–dari provinsi. Semenjak diberlakukan UU nomor 23 tahub 2014, seharusnya PT JMK punya izin dari pemerintah provinsi, tetapi pada hari ini tidak ada,” terangnya.

Kordum Surya menyampaikan kecurigaan terhadap penguasa dan pengusaha; kami menduga bahwa pemprov dengan perusahaan telah bermain mata. Itulah kenapa PT JMK masih dibiarkan beroperasi secara angkuh: resahkan warga, mengancam lingkungan, dan mengangkangi hukum.

“Kami meminta aparat penegak hukum untuk menangkap dan menyeret keluar PT JMK dari Wera. Kami meminta parlemen Udayana, tuan gubernur, beserta dinas ESDM untuk mengambil sikap tegas dan cerdas untuk memungkas perusahaan yang jelas merampas sumber daya alam rakyat NTB.

Dalam menghadapi massa, Kabid ESDM NTB sepertinya mencoba berkilah. Dia mengatakan dengan air muka arogan, “PT JMK memiliki izin yang legal, jadi tidak ada masalah,” ujarnya.

Massa tidak terima dibohongi. Kordum lagi-lagi sampaikan, “memang PT JMK mengantongi izin, tapi izin tersebut dikeluarkan tahun 2012 oleh Bupati. Sedangkan dalam UU terbaru jelas: bahwa yang berwenang mengeluarkan izin adalah pemerintah provinsi, bukan lagi kabupaten–artinya secara otomatis izin dari bupati tidak berlaku lagi,” tekannya.

Pemuda-mahasiswa itu harap pemerintah memberi tauladan dalam pemberlakuan aturan yang merakyat. Apabila perusahaan masih belum serius menyelesaikan persoalan masyarakat Wera. Maka GPMW Mataram berkeyakinan: pejabat berteman dengan penjahat; dan pejabat kemudian menjelma jadi penjahat–penjahat sama dengan pejabat, vice versa. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*