Politik Desa & Peran Penyelenggara

Oleh: David Putra (Aktivis HMI)

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ‘demos’ yang artinya rakyat dan ‘kratein’ yang artinya kekuasan, sehingga demokrasi secara umum dapat diartikan sebagai kekuasaan oleh rakyat. Dalam demokrasi, rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama. Demokrasi oleh karenanya adalah sistem politik yang berlandaskan pada kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat. Abraham Lincoln yang sangat terkenal itu secara sederhana mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemilihan umum sampai saat ini diakui sebagai instrumen kelembagaan demokrasi yang absah dan menjadi parameter bekerjanya sistem politik yang demokratis. Melalui pemilu, suara atau kehendak rakyat menjadi dasar untuk menentukan pejabat publik. Sebuah sistem politik dikatakan demokratis apabila terdapat mekanisme pemilu yang dilaksanakan secara berkala untuk sebuah sirkulasi elit.

Sirkulasi elite dan pergantian elite atau pergantian kekuasaan diharapkan dapat berlangsung secara damai tanpa kekerasan melalui pemilu yang demokratis. negara yang telah memenuhi syarat untuk menentukan pemimpin sesuai pilihan mereka.

Proses pelaksanakaan tahapan pemilu yang jujur, adil dan demokratis menjadi penting agar semua warga negara dapat melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, yaitu hak
untuk memilih dan hak untuk dipilih. Mereka antara lain dapat terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya secara berkualitas, dan pada pihak lain dapat mendaftarkan dirinya sebagai kandidat dalam pemilu. Mereka juga memperoleh pelayanan yang setara dari penyelenggara dan penyelenggara menyediakan pemerataan yang setara pula untuk semua kandidat.

Peran penyelenggara pemilu menjadi sangat penting dan strategis. Dalam negara demokrasi independensi, netralitas dan profesionalitas menjadi ciri utama penyelenggara pemilu atau
sering disebut sebagai komisi pemilihan umum (KPU). Prinsip dasar yang harus dimiliki penyelenggara untuk menjamin integritas pemilu adalah independensi, imparsialitas, integritas, transparansi, efisensi dan profesionalisme, dan sikap melayani.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi setiap negara harus menjamin terselenggaranya sebuah pemilu yang demokratis.Sejalan dengan pemikian ini, maka Pippa Norris mengatakan bahwa regulasi dalam bentuk konstitusi dan peraturan perundang undangan sangat penting dihadirkan sebagai dasar pengaturan pemilu (sistem pemilu, penyelenggara dan aspek teknis tahapan pemilu) untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Konstruksi konstitusi di Indonesia serta undang undang telah mampu mengondisikan ruang penyelenggara pemilu yang demokratis

Dengan semakin kompleksnya persoalan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik dari sisi administrasi pemilu, birokrasi,
maupun dari sisi politik, maka kualitas tata kelola pemilu menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan
tahapan pemilu.

Dari sisi administrasi-birokrasi meliputi pengorganisasian birokrasi pemilu tingkat pusat dan daerah, yaitu sekretariat jendral dengan biro-bironya serta sekretariat di provinsi maupun kebupaten kota. Dari sisi politik adalah sistem multipartai dengan jumlah partai politik peserta pemilu yang cukup banyak (lebih dari lima) serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu.

Tata kelola pemilu dilaksanakan oleh KPU yang bertugas melaksanakan keseluruhan proses pemilihan umum dari aspek
regulasi hingga teknis penyelenggaraan. Maka dalam hal problematika pemilihan serentak kepala desa ini, diharapkan agar peran dari pada penyelenggara pemilihan ini agar lebih efektif serta dapat menjamin terselenggaranya pemilu ini dengan sikap jujur dan adil.

Serta harus mencegah maauknya bahaya money politik dalam suatu masyarakat yang dimana ingin memenangkan salah satu paslonnya harus cepat di antisipasi oleh penyelenggara, agar soal soal ini terhindarkan dari konflik yang berkepanjangan. Maka dalam momentum masa kampanye ini para kandidat juga ikut berperan agar massa lebih dintenangkan agar terhindar dari bahaya bahaya seperti saling menghujat satu sama lain atau bahkan sampai adanya konflik.

Harapanya kepala desa yang terpilih nantinya mampu merepresentasikan dari pada misi yang di canangkan, jangan hanya angan angan saja, kegiatan realitas yg diutamakan di mana pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia harus lebih progres lagi dikedepankan, kesejahteraan serta mutu terhadap masyarakat harus lebih dinperhatikan, jangan sampai semarak menyambut pemilihan kepala desa ini menjadi ajang untuk dijadikan “kekuasan pribadi” yang hanya menguntungkan individualnya saja.

Sekali lagi, harapan besar penulis semoga terpilihnya sala satu kandidat mampu merubah dan memajukan desa serta menghadirkan nuansa keharmonisan di dalamnya, kesejahteraan dan keamanaan.

“Jadikan konstelasi politik desa ini sebagai wadah silaturahmi antara para kandidat serta menjalin silaturhim antara orang-orangya.
Karna kemulian seseorang dapat di ikur melalui tindak kerja nyata serta polarisasi yang di bangun dalam kehidupan bermasyarakat.
Selamat berkompitisi bagi para kompotitor.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*