Setan Oeang Bengis: Merampok Rakyat dan Menawan Mahasiswa

Tuhan selalu memaafkan. Manusia sering memaafkan. Alam tak pernah memaafkan. (Anonim)

Apakah artinya kehormatan itu, sayangku, jika kau tak punya sesuatu pun untuk dimakan. (Destoyevsky, Orang-Orang Malang)

 Pelurumu itu/Juga hampir membunuhku/Menumbuhkan pohon-pohon nyaliku/Anakmu yang dulu kemayu/Menjadi bunga yang tak mudah layu. (Wiji Thukul, Berhasil Jadi Peluru)

Wera jadi Kecamatan di Kabupaten Bima yang akhir-akhir ini menarik banyak perhatian. Ada dua variabel yang mengundang sorotan masyarakat. Pertama, tentang keindahan alam. Kedua, soal eksploitasi alam. Daya tarik kepada daerah itu sesungguhnya datang dari unsur yang sama: alam.  Bentangan kemolekan lingkungannya dapat diasosiasikan bagai gadis cantik nan anggun. Tubuhnya tidak hanya tampil seksi dengan beragam pernak-pernik tapi juga berisi akan kalori. Kondisi ini memikat hati bahkan membangkitkan naluri seksual siapa saja. Itulah mengapa orang-orang tidak hanya tertambat hatinya pada panorama pantai: Radu, Nangga Na’e, Loka To’i, Oi Tui, dan Pulau Ular. Tetapi pula bergejolak sahwatnya terhadap kendungan bumi: pasir galian.

Keindahan alam Wera mampu memberikan kepuasan batin pada manusia. Sedangkan kekayaan alamnya menggiurkan bagi para setan. Setan yang dimaksudkan di sini adalah makhluk yang disebut Semaoen sebagai ‘setan oeang’: mereka adalah pengusaha, pejabat, dan aparat—yang sama-sama berwatak kapitalis. Proudhon mendefinisikan golongongan kelas ini sebagai perampok yang menjarah rakyat melalui aturan. Hukum di hadapan keduanya bisa dibekukan dan dijauhkan dari keadilan. Itu sebabnya rakyat penuntut sikap adil tak hanya dihukum melalui undang-undang, tapi terutama garis tepi sosial abnormal yang diterapkan penguasa.

Hanya karena demonstrasi tiga orang aktivis mahasiswa ditahan polisi. Hasbul Fizai, M. Natsir, dan Gendra, merupakan anak muda mengalaminya. Mereka tak Cuma diberangus aspirasinya, melainkan pula dilucuti perlawannya. Pembelaan terhadap masyarakat lingkar tambang berbuah penangkapan. Kabag Humas Pemda Bima soalnya memberi stigma pongah kepada para aktivis; agresif, hingga merusak fasilitas umum. Pemkab di bawah kendali Bupati Dinda terlampau licik, berbantal kelaliman, dan berkalung ironi.

Hukuman dilangkan bukan pada PT JMK yang beroperasi secara illegal, tapi anak-anak muda yang menuntut keadilan. Uraian sikap bupati tak sekedar mengecewakan namun juga patut dikesalkan, dikutuk, bahkan ditentang dengan perlawanan besar-besaran. Penghukuman terhadap para aktivis merupakan petanda kesewenang-wenangan dan ketiadaan kemampuan bertanggung jawab. Itulah mengapa bupati begitu abai akan gumam masyarakatnya. Dia gagal menegaskan keberpihakan terhadap rakyat. Tapi berhasil mematutkan pembelaan pada pemodal.

Aturan yang melibatkan kekuatan modal mudah sekali dibuat kabur. Makanya kejahatan lingkungan yang terjadi di Wera coba dibuat samar. Manusia-manusia berstereotip ‘setan uang’ enggan Cuma tutup mata terhadap kebejatan, tapi menjadi pendukung utama penindasan. Keadaan yang bigini telah membuat perampokan terhadap alam dan rakyat di Wera berlangsung dengan licin. PT JMK meski tak mengantongi ijin dari provinsi namun secara leluasa dibiarkan berkesempatan untuk beropersasi. Sikap inilah yang membuat Gubernur NTB menampakkan kepongahan seperti Bupati Bima: sama-sama melindungi pemodal.

Air muka gubernur dan bupati nyaris tak memperlihatkan kegelisahan. Mereka tenang-tenang saja ketika rakyatnya meluapkan keresahan. Kedua pimpinan daerah ini begitu abai terhadap nasib masyarakat lingkar tambang. Rusaknya ekosistem laut luput dari perhatian. Penguasa seakan menutup mata bahwa pencemaran lingkungan dan kemusnahan biota laut menyebabkan lahan pencaharian penduduk terancam. Limbah pertambangan tak hanya berimplikasi pada perekonomian tapi terutama kesehatan yang dapat menelan korban.

Pejabat dan pemodal kini dapat diasosiasikan menjadi komplotan mafia lingkungan. Sekawanan inilah yang telah menyelundupkan bahkan mengakali kebijakan untuk bertaut seputar kuntungan. Di tangan mereka hukum diarahkannya berhamba pada kepentingan. Makanya perusahaan illegal tak mau dipersoalkan. Karena aturan tak memiliki kekuatan menegakan kebenaran, tapi berdaya menyumbat aliran keadilan. Itu sebabnya tiga aktivis yang mengutuk ketidakadilan justru coba dibungkam dengan ancaman, ditawan dalam tahanan, hingga gayutan hukuman.

Kekuasaan yang zalim membuat keindahan alam berhadap-hadapan dengan perusakan lingkungan oleh perusahaan pertambangan. Keadaan ini membuat bentangan kesejukan yang ditawarkan panorama pantai berkontradiksi dengan kepentingan mengakumulasi keuntungan. Untuk itulah gubernur, bupati, dan PT JMK memerangi keadilan melalui prosedur: perusahaan yang ijin operasinya ilegal dibiarkan beroperasi dan aktivis yang berang atas kekjahatan lingkungan justru dikorbankan pada altar aparat kepolisian.

Keadilan telah remuk akibat rongrongan kekuasaan. Adil kini tak lagi ditemui dalam pelaksanaan, tapi terasing dalam tumpukan naskah pidato pemerintah, kitab aturan aparat, dan berangkas pemodal. Keadilan yang coba diberikan telah ditikam pisau keuntungan. Makanya penegakan keadilan  justru mendirikan kesenjangan. Persis ketika ketertiban ditegakan maka timbulah kekejaman. Inilah yang menutup telinga kekuasaan bukan saja untuk mendengar keluh kesah masyarakat lingkar tambang dan aspirasi aktivis yang melayangkan tuntutan. Melainkan juga meracuni akal sehatnya hingga tak pernah berpikir bahwa pengerukan pasir di lokasi gunung merapi Sangiang itu sangat berbahaya untuk kelangsungan lingkungan dan kehidupan manusia.

Bumi dan masyarakat Wera dalam pandangan penguasa daerah, pengusaha pertambangan, dan aparat hukum tak pernah mampu berubah dari bentuknya yang bersahaja: uang. Itulah mengapa lingkungan hidup dan mahkluk hidup bagi mereka tak lebih dari komoditi. Ini dapat mengakibatkan manusia dan alam jadi tumbal reproduksi kapital. Pengejeran atas laba itu membentuk peringai seseorang menjadi abai terhadap persoalan kemanusiaan dan ekologis. Itu sebabnya pemerintah memperlihatkan dukungan pasif terhadap kegiatan pengerukan pasir illegal. Pemerintah tak menganggap sepak terjang PT JMK sebagai perampokan, karena dirinya ikut mempreteli aturan, mendukung pencemaran lautan, dan membiarkan terancamnya mata pencaharian.

John Bellamy Foster dan Fredd Magdoff melalui karyanya–Lingkungan Hidup dan Kapitalisme—menyampaikan bahwa eksploitasi terhadap alam yang dilakukan penguasa dan pemodal serumpun dengan: homo homuni lupus. Monster inilah yang banyak memberi sumbangan bagi keruntuhan alam dan manusia. Dalam benak species menjijikan ini hanya tahunya bertolak ke tujuan tunggal: maksimalisasi profit dalam tempo yang singkat kemudian meninggalkan kerusakan lingkungan. Papua, Kalimantan, dan Sulawesi merupakan daerah yang telah ditimpah oelh petaka yang dilancarkan mahkluk laknat tadi. Di sana eksplotasi perusahaan tak sekedar menggunakan mesin tapi juga dibantu para pembuat kebijakan, bahkan aparat kekerasan. Itulah mengapa di negeri dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan sering kali menggunakan kekerasan. Makanya para aktivis peduli lingkungan kerap dibungkam, ditahan, hingga dipenjarakan dalam waktu lama.

Penahanan dan pemenjaraan selalu saja melibatkan penegak hukum. Sementara pembungkaman bisa melalui aparat, namun juga menggunakan preman. Inilah yang terjadi ketika suara-suara kritis pemuda-mahasiswa dan masyarakat lingkar tambang dibalas dengan teror. Fenomena itulah yang digugat oleh Doglas Wilson dalam karyanya yang begitu menyengat: Politik Jatah Preman. Dia menyampaikan bahwa pemerintah—juga pengusaha—amat akrab dengan komplotan orang-orang kuat, yang dipakai sebagai senjata sekaligus tameng untuk berkuasa dan menguasai apa saja:

“…memberlakuan kontrol efektif apa pun atas penduduk setempat dan sumber daya alamnya membutuhkan negoisasi terus-menerus, pembentukan dan pembubaran persekekutuan, di samping ritual pameran kekerasan yang secara buas bersifat pragmatis.”

Di Kabupaten Bima politik jatah preman mungkin telah banyak dirasakan sebagian kalangan, terutama aktivis. Itulah mengapa kadang kala kritikan terhadap bupati tidak hanya di-counter, tapi juga berujung intimidasi. Kekuasaan bupati kini bukan hanya sewenang, namun sangat merosot. Politiknya bukan saja memakai otot-otot orang biasa, karena sekarang mengandalkan aparat. Mungkin ini bisa disebut ‘Politik Jatah Polisi’—sebuah pengerahan kekuatan yang tidak asing lagi di telinga bangsa kita. Di mana kepolisian beraksi untuk melemahkan, hingga mengkriminalisasi kaum pergerakan. Bakunin menyebut kekejaman seperti itu sebagai dipelopori oleh ‘negara yang hobinya menjaggal’.

Kekuasaan yang tampa malu menahan kaum gerakan selalu berisi manusia-manusia bermental feodal. Pramoedya Ananta Toer menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang menebarkan ketakutan karena tidak mau menegakan keadilan. Lingkungan kelas telah membuat peringai mereka bukan hanya ingin memperhamba tapi juga memperbudak siapa saja; tak peduli itu rakyat jelata, pemuda, atau mahasiswa. Penghambaan dan perbudakan itulah yang berlangsung melalui alat dan relasi produksi dalam persoalan perampokan alam-rakyat oleh perusahaan pertambang yang didukung penguasa.

Melalui konsepsi Levebre terkait ‘Produksi dan Konstruksi Ruang’, kita tahu bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Bima dan Provinsi NTB itu menipu rakyat. Ini bukan sekedar pada bercokolnya tambang illegal yang menampakan selubung trilogi kuasa: pemodal, birokrat, dan aparat. Tetapi juga terhadap pembangunan jalanan lainnya, seperti; jalan baru di Kalaki-Panda, jalan Bypass BIL-KEK Mandalika, dan bahkan kelak ketika dibangunnya tol laut penghubung Lombok-Sumbawa. Levebre menegaskan infrastruktur itu diperuntukan demi meladeni kepentingan pasar: komoditi mesti diproduksi secara cepat lalu disirkulasi dengan mudah.

Diikutinya arah pasar maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selanjutnya mangakibatkan terjadinya proletarisasi terhadap penduduk: nelayan dan petani beralih profesi jadi buruh pabrik karena kehilangan lapangan pekerjaannya semula. Dalam kondisi perburuhan ini rakyat bernasib sangat malang: kemampuan (waktu) kerjanya mudah sekali dirampok pemilik pabrik. Namun dirinya sulit berbuat apa-apa lantaran kekuatan perlawanannya terus dilemahkan akibat perkembangan kapitalisme yang picik: terus memperluas produksi dengan pembukaan ruang-ruang baru. Pelaku utama pelemahan kelas pekerja ini lagi-lagi adalah pemerintah dan pengusaha. Cara mutakhir yang dilakukannya untuk terus menghisap adalah meakukan ‘perbaikan spasio-temporal’. David Harvey menjelaskannya begini:

“…spasio-temporal fixes, yakni strategi keruangan yang dijalankan oleh kapitalisme untuk menunda krisis yang inheren dalam kapitalisme secara temporal … ekspansi geografis dan reorganisasi spasial menjadi salah satu opsinya. Namun, opsi ini tidak bisa dipisahkan dari proses pergeseran-pergeseran temporal dimana surplus kapital dialihkan ke proyek-proyek jangka panjang yang butuh waktu bertahun-tahun agar nilai mereka kembali bersirkulasi lewat aktivitas produktif yang sedang mereka dukung pendanaannya…. Kompresi ruang dan waktu merupakan sebuah keniscayaan dari perjalanan kapital. Semakin luas jangkauan geografis dan semakin singkat rentang waktu kontrak di pasar, semakin bagus.”

Perbaikan kondidi kapitalisme secara spasio-temporal itulah yang sedang kita rasakan terjadi di NTB. Kekuatan modal bukan saja mengancam daerah tapi terutama menyulap pemodal, bupati, gubernur, bahkan aparat menjadi setan oeang hingga monster menakutkan. Kompresi ruang dan waktu yang mereka lakukan melahirkan ancaman. Keresahan yang dilahirkan tak sekedar soal mata pencaharian dan kesehatan tapi juga akan kehidupan yang demokratis bebas dari teror preman dan polisi. Mereka sepertinya tak pernah dengar petuah Hannah Arendt bahwa struktur dan lingkungan yang berorientasi pada laba akan membesarkan naluri seorang pembunuh.

Naluri untuk membunuh itulah yang tersalurkan melalui kebijakan penghisapan rakyat dan penangkapan para aktivis. Dalam keadaan seperti ini rakyat harus berhati-hati sembari menguatkan basis perlawanan. Karena apabila kita menerima perlakuan sadis ini maka tak bisa sama merubah keadaaan. Jujur saja! Tentu kita tak bisa sabar lagi dengan perlakuan aparat terhadap anak-anak muda yang mencoba menegakkan keadilan. Di negeri ini harus diakui: hukum dijadikan saluran untuk mengalirkan hasrat adu otot, hingga bunuh-bunuhan. Inilah yang membuat kekerasan fisik maupun simbolik aparat terus-menerus dipertontonkan. Arendt mengingatkan: pembunuh itu merasa tenang melihat korbannya. Dianggap semua orang yang diberangus hak-haknya sebagai mahluk busuk yang bisa diperlakukan seenaknya.

Jika itu dibiarkan maka kehidupan kita akan dicemari dengan pelbagai kesewenang-wenangan. Kepolisian persis mekanisnya gerak mesin: hanya mematuhi perintah. Hidupnya dikendalikan oleh aturan. Dia hanya tahu sipa, siap, dan lagi-lagi siap. Karena telah kehilangan kehendak dan prikemanusiaan di hadapan birokrasi. Fenomena inilah yang merasuki tubuh aparat penegak hukum. Pasal di tangan mereka tak pernah mau mengabdi pada kepentingan rakyat melainkan kekuatan modal yang telah mempersunting kekuasaan. Keduanya melakukan hubungan persetubuhan di ranjang kebijakan dengan berselimutkan kegelapan. Lampu keimanan tak berkutik di hadapan kapital. Soalnya cepengan selalu menjanjikan kelimpahan, kesenangan, hingga kebahagiaan duniawi.

Sungguh penguasa dan pengusaha hari-hari ini gagal mengambil tauladan dari Sirah Nabawi. Muhammad amat berhati-hati terhadap kehidupan yang dibangun atas pondasi uang. Karena uang dapat memilintir keimanan menuju sikap keberagamaan yang kapitalis: mengejar untung meski harus mengorbankan sesama. Haji Misbach menjelaskan bahwa uang persis setan: selalu menggoda manusia dengan menebar pelbagai ranjau tipuan. Melalui buku Naluri Kekuasaan, Freud menyebutkan bahwa uang merupakan bentuk materil dari kekuasaan—inilah yang menyulut bara kegelapan dalam diri manusia:

“Bahkan orang yang bermoral dan berhati baik sekalipun tanpa sadar menyimpan khayalan tentang perbuatan-perbuatan yang terlarang, keinginan-keinginan kejam, dan khayalan-khayalan tentang kekerasan yang mendasar. Yang membedakan orang jahat dengan orang-orang lain pada umumnya adalah apakah mereka menuruti keinginan gelap itu atau tidak.”

Uang memang bukan segala-galanya tapi untuk melaksanakan program-programnya pemerintah membutuhkannya. Mungkin inilah yang membuat bupati dan gubernur kita realistis dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Rasionalisasi jadi kredo yang mengarahkan pikiran elit-elit kita. Maka roda pemerintahan mudah sekali didekte oleh kekuatan pasar yang bergelora: alam diekploitasi tanpa memperhatikan kelangsungan lingkungan; keresahan-keresahan rakyat diabaikan karena tidak menguntungkan; aturan dipelintir buat lalu-lintas permodalan; hingga gerakan perubahan dihadang dengan pasukan yang bergerombolan.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah lewat pembukaan ruangnya telah menisbatkan jalanan persis terminologi Polanyi—gerakan ganda: jalanan menjadi titik pertemuan antara sistem produksi dan distribusi kapital dengan berbagai gerakan sosial dan rakyat miskin-tertindas. Fenomena inilah yang sedang terjadi di NTB. Gubernur dan Bupati sama-sama membangun jalan-jalan baru untuk kelancaran distribusi dan secara negatif mendukung produksi perusahaan pertambangan. Program licik pemerintah tentunya berada di bawah suntikan pemodal. Itulah kenapa mereka mencoba membersihkan jalanan dari massa yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan.

Elemen gerakan tak hanya diredam melalui pengerahan kepolisian, tapi juga memakai tipu daya. Penguasa kita memiliki bakat menjadi penyihir. Soalnya mereka punya kemampuan melakukan tipuan teranggun. Dilancarkannya aksi tipu-tipu bukan cuma terhadap rakyat jelata yang sengaja dibiarkannya jauh dari akses pendidikan, tapi juga mahasiswa punya kesempatan belajar di kampus. Tengoklah bagaimana diberinya preferensi kepada eksponen-eksponen gerakan mahasiswa untuk kuliah ke negeri asing. Melalui beasiswa penguasa lebih suka mendepak anak-anak muda itu ke luar negeri ketimbang melakukan pemerataan dan perbaikan fasilitas pendidikan sampai ke pelosok-pedalaman. Pemuda-pemuda kritis dari pelbagai organisasi dibiayai sebagai konpensasi keamanan sirkulasi modal. Karena keberadaannya di NTB menebar ancaman terhadap kekuasaan.

Pemprov takut perselingkuhan politik-ekonominya dengan pemodal diguncangi dengan gerakan. Ketakutan birokrat-kapitalis ini jugalah yang tercermin ketika gubernur merencanakan kebijakan naïf: pembangunan kampus khusus untuk kuliah mahasiswa S1 Unram jauh dari Mataram. Dalam Melawan Rezim Infrastruktur, Ridha menjelaskan reorganisasi-reorganisasi ruang kampus ternyata merupakan bagian dari kepentingan pengusaha. Pemodal-pemodal asing tempat pemimpin daerah mendapatkan donoran dana tidak menginginkan adanya aksi-aksi mahasiswa, karena dapat mengganggu lalu-lintas distribusi komoditinya. Penjelasan mengenainya sangat sederhana, dalam karya barusan dijelaskan dengan amat lugas dengan mengambil contoh peristiwa di Makassar:

“Kampus-kampus besar dianggap menjadi ‘biang rusuh’ yang letaknya di jalur transportasi penting dan jalur sirkulasi barang-barang masuk dan keluar Makassar dipindahkan ke luar kota…. Aksi mahasiswa menurun drastis. Mereka kehilangan posisi strategisnya di Jalan Sultan Alauddin yang ketika menutup jalan sebentar saja sirkulasi manusia dan barang-barang dagangan industri di Makassar terhenti dan tentu tuntutan politis mereka mudah tersampaikan.”

Dalam tipuan-tipaun kekuasaan yang seperti inilah kita seharusnya melancarkan serangan. Tak mungkin lagi dibiarkan pejuang keadilan dibalas dengan pemenjaraan. Sudah cukup masyarakat diresahkan oleh kebuasan perusahaan pertambangan. Keadaan di sekitar membisikan agar gerakan kembali digelorakan. Kekuatan modal tidak bisa dilawan tanpa keberanian yang ditopang pengetahuan dan kebebasan dalam mendesak tuntutan. Perjuangan mesti dilancarkan langsung kejalanan. Tempat segala kepentingan bertemuan, dari yang berlandaskan kesucian hingga kebusukan. Jalan menampungnya dengan penuh semangat keterbukaan. Hanya di jalanan sikap politis-moralis rakyat, pemuda, dan mahasiswa mendapatkan saluran. Karena lewat jalanan akan dibuktikan bahwa sikap politis-oportunis-pragmatis dari pemerintahan mampu digoncangkan hingga bergelayutan.

Jalan raya gandrung untuk direbut. Di situlah penguasa dan pengusaha beserta para aparatnya dapat digugat. Tidakkah kita trenyuh melihat tiga saudara telah dibabat. Mereka tentunya membutuhkan bantuan agar dibebaskan dengan hormat. Api yang disulut melalui permainan kuasa bukan hanya membuat suara diredam polisi; tetapi juga mencemari udara dengan polusi, membawa ancaman asap beracun, serta mencemari air dengan kotoran, limbah, dan kuman.  Itulah kenapa lingkungan aku dan kamu hari-hari ini tak lagi nikmat dan sehat. Penguasa dan pemodal bukan hanya menebarkan penyakit, tapi juga melemahkan hidup untuk enggan mampu berobat.

Sawah, ladang, tambak, bahkan lautan kini tak berbaik hati pada nelayan dan petani. Karena binatang dan tumbuhan membusuk akibat korporat laknat yang digendong pejabat lunglai. Sekarang tidak ada lagi sukacita karena telah berganti derita yang menyeringai. PT JMK, bupati dan gebernur berkomplot menjadi mafia berdasi dengan sikap tak manusiawi. Mereka telah membonsai kehidupan masyarakat lingkar tambang hingga bernasib serupa sekeranjang ikan teri yang dijemur tanpa mendapatkan kehangatan terik mentari. Jelas sudah penderitaan kaum yang dimiskinkan! Hasil penelitian ekonomi-politik Ridha menegaskan pembangunan hanya untuk memperlancar siklus komoditas, dan menumpuk kekayaan pada segelintir kalangan ketimbang rakyat kebanyakan:

“Proyek besar infrastruktur dan pembangunan ekonomi hanya berpihak kepada kelas pengusaha dan oligarki bisnis lokal, nasional, maupun internasional. Sedangkan bagi rakyat kecil? Krisis perumahan, krisis ruang public, krisis lahan, dan kenaikan harga-harga mungkin hanya sajian awal dari derita panjang dari skandal ini!”

Ingatlah. Kedilan yang ditunda adalah keadilan yang teraniaya! Keberanian tidak diperlukan lagi kalau saja kebenaran sudah ditegakan! Apapun yang berkuasa harus adil dan apapun yang adil harus berkuasa, maka keadilan dan kekuasaan harus seiring-sejalan! Sederet suruan barusasn merupakan kata-kata beberapa orang bidak di dunia ini. Diharapkan kita tidah hanya membacanya tapi menjadikan sebagai etos, komitmen, dan konsistensi. Dengannya pemerintah mesti lempari dengan batu-batu aspirasi agar mereka tahu diri: menempatkan kuasa dan adil dalam hubungan yang berkoinsidensi.

Lagi-lagi melalui jalananlah keyakinan itu dapat disuarakan. Jalanan mesti direbut dengan keberanian dan pengetahuan. Sebab apa yang kami perjuangkan bukan seabstrak kebenaran metafisika yang membuat borjuis-borjuis itu percaya bahwa perbuatannya mengandung kesucian. Padahal Tuhan tak seperti setan yang menjadi musuh manusia: senang ketika orang-orang menderita, terhina, dan mati sia-sia. Itulah mengapa kami niscaya harus memperjuangkan kebenaran material, yakni kebenaran sebagaimana Michel Foucault katakan: permainan hidup dan mati, karena setiap kebenaran pasti akan membawa akibat menyakitkan bagi mitra wicaranya. Darinya ingin diberitahukan tentang ‘parrhesia’: menyatakan kebenaran.

Setiap pernyataan kebenaran membawa resiko bagi siapa-siapa yang menyakatannya. Karena biasanya pengetahuan dan kekuasaan selalu saja mendakukan dialah yang benar. Maka yang mencoba menyatakan kebenaran tadi tarancam lantaran posisinay tidak setara dengan ‘kuasa yang mengetahui’. Tetapi daya terjang kebenaran seperti itu telah dibuktikan oleh tiga saudara kami. Sekarang ketiganya ditahan, bahkan terancam dijatuhi hukuman berkepanjangan. Paling tidak para pejuang keadilan telah menegaskan apa yang diperjuangkannya sebagai benar. Keberanian dan kegagahan berhadapan dengan tangan-tangan penguasa dan pengusaha telah membuktikan ke-parrhesia-annya sebagaimana yang dijelaskan Foucault dengan heroik:

“…aktivitas lisan dimana seorang pembicara mengungkapkan hubungan pribadinya dengan kebenaran, dan kesediaan menanggung resiko hidupnya karena mengungkap kebenaran dan pengungkapan kebenaran itu sebagai kewajiban untuk (memperbaiki) tatanan.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*