Si Wakrak Cium Uang Mami Masuk Saku Pemda Kepsul

Kepsul, Patriot.id — DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menduga ada yang korupsi uang makan-minum (mami) Pegawai Negri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Daerah Kepsul.

Bagaimana tidak, uang mami yang dianggarakan sebesar Rp 6 miliar ini ternyata tidak dikelola dengan baik dan benar. Sejak Januari 2019 hingga April, PNS lingkup Pemda Kepsul belum mendapatkan jatah makan sesuai dengan yang dianggarkan.

Padahal, Rp 6 miliar ini terhitung mulai dari Januari hingga Desember 2019. Tentu, selama empat bulan itu, kalau misalnya PNS belum mendapatkan jatah makan, maka yang jelas anggaran tersebut perlu dipertanyakan.

“Anggaran yang tersedia untuk mami sebesar Rp 6 miliar. Rp 6 miliar itu terhitung sejak Januari hingga Desember, kenyataannya Januari sampai April PNS tidak dapat jatah makan. Kemungkinan besar ada penyelewengan terhadap anggaran itu,” kata Ketua Komisi II DPRD Kepsul Ilyas Yainahu, kepada wartawan, Senin (17/6).

Wakil Rakyat (Wakrak) Ilyas menegaskan, kalau misalnya selama tiga empat bulan tidan mendapat jatah makan minum, berarti PNS harus mendapat uangnya selama empat bulan itu.

“Ini hak PNS yang tidak bisa tidak diberikan, karena kalau tidak diberikan jatah makan dan minum, kira-kira uang itu dikemanakan. Perlu dicurigai,” semprotnya.

Selain makan-minum yang tidak dilayani selama empat bulan, hari Senin (kemarin–Red) politisi PKS ini langsung turun ke lokasi kantin. Menurut dia, ketersediaan kantin ada di Pemda Kepsul sangat tidak layak untuk PNS. Sebab, ruangan yang begitu kecil dan atapnya juga sudah mulai bocor-bocor.

“Ruangan kantin tidak layak dengan jumlah PNS yang ada, atapnya juga sudah bocor-bocor. Apalagi, kualitas makanan yang mereka sediakan sangat tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Makanan sangat parah, anggaran Rp 6 miliar dengan makanan yang kami lihat, sepertinya tidak sesuai,” ucap Ilyas.

Sebelumnya, akui Ilyas, mereka pernah mengusulkan ke Bagian Umum dan Bagian Keuangan agar uang mami ini diberikan secara tunai kepada PNS. Tetapi dari pemerintah daerah tetap ngotot agar mami di kelola oleh pihak ketiga.

“Mungkin ini karena mau cari untung makanya tidak mau berikan uang tunai ke PNS, makanya diberikan pihak ketiga untuk mengelolanya,” tegasnya.

Kalau misalnya diberikan uang tunai, dia menambahkan, berarti masyarakat Desa Pohea bisa membuka warung makan yang lebih baik dan menguntungkan rakyat.

Namun hari-hari ini, Pemerintah Desa Pohea menyiapkan beberapa tempat untuk melayani makan-minum PNS–menegaskan uang mami masih dikelola oleh pemerintah–makanya tempat yang disediakan Desa Pohea juga dibiarkan begitu saja.

“Kalau masyarakat Desa Pohea yang berjualan makanan, sudah pasti ada perputaran ekonomi di desa. Hitung-hitung kita membantu masyarakat di seputaran perkantoran,” papar Ilyas. (FG)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*