Siapa Layak Nahkodai BIN?

Oleh: M. Alwi Hasbi Silalahi

Patriot.id — Sudah menjadi kewajiban bagi setiap negara mempunyai perangkat negara demi menjaga ketahanan serta kedaulatan wilayahnya, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka aneka lembaga dibentuk demi menyokong Indonesia maju dan bermartabat, salah satunya lembaga inteligen negara yang sudah ada sejak Agustus 1945.

Kisah “ekspedisi” lembaga inteligen negara di Indonesia terbilang cukup panjang berawal dari nama Badan Istimewa hingga sekarang berubah nama menjadi Badan Inteligen Negara atau orang lebih sering menyingkatnya BIN. Selama lembaga ini berdiri para tokoh pimpinannya banyak dari kalangan militer seperti Jendral Soeharto, Letnan Jendral Sudibyo sampai Jendral Polisi Budi Gunawan pernah menduduki Kepala BIN.

Pasca terbentuknya Kabinet Indonesia Maju masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) jilid dua tentu saja ada perubahan di struktural lembaga. Perubahan itu dikarenakan habis masa jabatan ataupun memang ada perombakan khusus.

Informasi mengenai perkembangan posisi siapa yang layak menahkodai BIN tengah menjadi perbincangan dilapisan masyarakat Indonesia, terutama bagi pihak-pihak militer. Sudah bukan rahasia lagi, seperti penjabaran di atas bahwasanya sejak era orde lama, orde baru dan reformasi kedudukan strategis sebagai Kepala BIN dipegang penuh oleh kalangan militer baik itu kelompok tentara maupun polisi.

Tolok ukur tersebut diambil supaya kemanan negara bisa lebih terjamin. Pun demikian, tidak menjadi persoalan tatkala ada pihak sipil memimpin lembaga inteligen. Berkaca pada masa lampau tahun 1959-1965 ketika Presiden Soekarno mempercayakan lembaga inteligen Indonesia dipimpin oleh orang sipil yakni Dr. Soebandrio.

Bila mengikuti pemberitaan akhir-akhir ini terkait BIN, Jokowi didesak oleh berbagai elemen masayarakat mulai dari organisasi masyarakat (ormas) adat, tokoh-tokoh agama hingga organisasi kepemudaan untuk memberikan space bagi pihak sipil menduduki jabatan Kepala BIN. Bukan tanpa alasan masyarakat menginginkan sipil mengisi peluang bangku nomor satu BIN. Menilik beberapa kasus terakhir sebagaimana kerusuhan di Papua bahkan penusukan sekelas Wiranto mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), petinggi BIN pun masih kecolongan.

Maka dari itu perlu adanya angin segar dengan energi baru di lembaga inteligen Indonesia. Tentu saja pihak sipil tersebut bukan orang sembarangan, harus mempunyai kemampuan ataupun memahami dunia militer.

Memasuki era 4.0 BIN wajib mengetahui atau mampu memberikan prediksi terkait problematika apa saja yang akan muncul di tengah masyarakat dan harus mencegah problematika tersebut sebelum meledak luas di Indonesia.

Polemik itu bukan saja terkait terorisme dan radikalisme ataupun separatisme/pemberontakan bersenjata saja, masih ada lubang problem terbuka lainnya seperti ancaman cyber baik dari dalam maupun luar negeri, ancaman perang mindset, pencurian dan perompakan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), penyebaran wabah penyakit yang dilakukan secara sengaja oleh oknum tak bertanggungjawab, pelanggaran wilayah perbatasan NKRI di darat, laut maupun udara, serta dampak revolusi industri 4.0.

Bila memperhatikan narasi paragraf di atas, BIN wajib hukumnya memiliki pemimpin sipil yang berkemampuan internasional. Beberapa nama dari pihak sipil mulai mencuat, tetapi saya menyoroti satu nama yaitu Connie Rahakundini Bakrie (CRB). Sebagai akademisi sekaligus pakar militer dan pertahanan keamanan di Indonesia, beliau mengantongi ilmu kemiliteran secara khatam. Relasinya pun cukup luas hingga grassroots.

Sebagai seorang akademisi tentu saja gagasan-gagasan terkait militer begitu tinggi apalagi beliau juga khatam tentang persenjataan. Dewasa ini dunia semakin bergerak cepat apabila sistem keamanan di Indonesia tidak mengambil langkah jauh lebih cepat maka Indonesia bisa saja dikuasai oleh negara lain.

Mungkin masyarakat berspekulasi mengapa harus CRB? Bukankah dia seorang perempuan? Mampukah perempuan mengomandoi lembaga sekelas BIN?

Ini bukan lagi persoalan gender namun lebih kepada person berkemampuan tinggi, ber-insting kuat, berjejaring luas di tingkat nasional maupun internasional, diterima oleh semua lapisan di masyarakat, ketajaman berfikirnya cadas serta mampu bekerja dengan perkembangan zaman serba modern.

Diharapkan dengan kemampuan serta keluwesan dirinya, CRB mampu mengembangkan dan membangun sistem di lingkaran BIN lebih modern berdasarkan Artificial Intellegent (AI) yang selalu digaungkan oleh CRB di setiap pertemuan di tingkat nasional maupun internasional.

Siapa tahu dengan BIN dipimpin oleh perempuan akan membuka ruang-ruang pintu yang sebelumnya tertutup misalnya pintu-pintu terorisme sehingga bisa meminimalisir terjadinya peledakan bom bunuh diri yang saat ini masih saja meneror masayarakat Indonesia. Salam Aman Indonesia, Demi Kemajuan NKRI. NKRI harga mati!

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*