Skandal Pam Swakarsa Wiranto vs Kivlan Ingatkan Rakyat tentang Kejinya Tragedi Semanggi

Jakarta, Patriot.id — Pada 2004 silam, Kivlan Zen melepaskan pukulan getir terhadap Wiranto atas permasalahan mengenai seputar pembentukan Pam (Pasukan Pengaman Masyarakat) Swakarsa yang diperintahkan oleh sang Panglima ABRI pada tahun 1998.

Menurut Kivlan, pembentukan pasukan tersebut sungguh sangat bermasalah: ada hal lain yang ditutupi. Tetapi dalam buku Bersaksi di Tengah Badai (2003), Wiranto dengan bangga membeberkan bahwa Pam Swakarsa terbentuk atas inisiatif masyarakat. Dalam karya ini dikisahkan bahwa tindakannya itu diambil semata-mata atas nama rakyat. Lantas di manakah skandalnya?

Pembentukan Pam Swakarsa sekilas nampak suci, namun proyek tetaplah membutuhkan uang dan ujung-ujungnya akan memberikan keuntungan. Itulah mengapa pembentukan itu pasukan telah mengahabiskan anggaran negara senilai miliaran rupiah. Makanya–dalam perintahnya–dengan tandasnya Wiranto minta ke Kivlan agar menaruh estimasi dana senilai Rp 8 miliar. Namun saat duit cair, Wiranto hanya memberikan uang Rp 400 juta.

Kecilnya anggaran yang didapatkan itu telah memaksa Kivlan menambal kekurangan. Dia lalu menggunakan dana pribadi demi memuaskan hasrat sang panglima. Entah mengapa ia Zein pada waktu itu tidak berani menolak perintah atasan. Mungkin karena dalam militer ada kredo: pantang tugas tak selesai, siap salah, atau semacamnya.

Seiring berjalannya waktu, apalagi merasa dirugikan dan dikibuli oleh Wiranto. Kivlan kemudian memberanikan diri untuk melawan. Dirinya menyatakan akan menyeret penipu itu ke ranah hukum. Hal tersebut ditegaskannya dalam dokumentasi Harian Kompas terbitan 29 Juni 2004 bahwa Kivlan … menyatakan siap membuktikan di pengadilan.

Lembaran putih sudah penuh dengan coretan hitam. Kini kertas baru dipakai, tintanya pun warnah merah. Maka ceritanya bukan lagi ketundukan seorang sahaya. Melainkan perlawanan orang yang telah dipermainkan atasan. Demikian mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen–yang semula tunduk dan patuh pada atasan–akhirnya, setelah di tahun 2004 ia menyalakan sikap melawan, maka setelah bukti dirasa cukup–pada 2019 ini–dia pun mengajukan gugatan berisi perbuatan melawan hukum dari Jenderal Wiranto, yang sekarang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Jalur hukum tersebut dilakoni untuk menuntut keadilan atas tindakan busuk sang atasan–sewaktu pembentukan Pam Swakarsa pada 1998–yang disebut oleh pihak Kivlan, dilakukan oleh Wiranto selaku Panglima ABRI pemberi perintah. “Ini gugatannya perbuatan melawan hukum karena ada masalah kewajiban dari Pak Wiranto kepada Pak Kivlan,” ujar kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta, Senin (12/08/2019).

Tonin menjelaskan, memang pada tahun 1998 Wiranto memerintahkan Kivlan untuk membentuk Pam Swakarsa dengan total pembiayaan Rp 8 miliar. Namun saat itu, sang panglima hanya memberikan Rp 400 juta. Akibatnya, Kivlan harus menggunakan dana pribadi untuk menutupi kekurangan anggaran pembentukan Pam Swakarsa. Sementara dari Bulog (negara) malah dikucurkan ada Rp 10 miliar, tapi uang ini entah ke mana. “Pak Habibie sendiri yang menyatakan seperti itu,” tutur dia.

Selanjutnya dia membeberkan bahwa gugatan terhadap Wiranto telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 Agustus 2019. Dijadwalkan sidang perdana akan digelar pada, Kamis 15 Agustus 2019 mendatang.

Adapun Pam Swakarsa merupakan kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa (SI) MPR tahun 1998. Pasukan inilah yang menurut Wiranto–dibentuk–karena inisiatif rakyat. Entah rakyat mana yang mau massa aksi ‘rakyat (pemuda-mahasiswa)’ berdiri diametral dengan serdadu bersenjata?

Dulu, sewaktu dan sesudah SI MPR, Pam Swakarsa berkali-kali terlibat bentrok dengan para pemrotes sidang dan agenda MPR pada November 1998. Mereka muak dengan sikap MPR yang tidak mampu mewujudkan aspirasi rakyat: melaksanakan reformasi total, artinya tidak boleh ada sisa-sisa Orba–seperti Habibie–dalam tubuh pemerintahan; kemudian meminta pertanggungjawaban Soeharto atas kejahatannya selama berkuasa.

Aspirasi rakyat itu tidak dihiraukan supenuhnya. MPR bukan malah menghantam Soeharto, melainkan hanya menarik LPJ dari Presiden Habibie. Massa aksi semakin bertambah berang namun mereka dihadang oleh penjagaan militer dan brimob yang tergabung dalam Pam Swakarsa. Akibatnya peluru-peluru tajam merobek mahasiswa, korban-korban berjatuhan, darah bergelinang membasahi jalanan. Peristiwa ini sampai sekarang diperingati sebagai Tragedi Semanggi.

Tragedi Semanggi–tidak boleh tidak–pasti yang hadir dalam perasaan pembaca adalah kepahitan, kesuraman dan kegelapan yang menyerhapi protes buruh dan tani–yang merupakan mayoritas kaum miskin melarat di negara ini–bersama para mahasiswa–anak-anak muda lugu tapi tangguh dan nekad–terhadap SI MPR November 1998.

Dalam tergadi tersebut terdapat 2 kekerasan dan pembunuhan biadab sepanjang sejarah Indonsia modern. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I berlangsung mulai tanggal 11-13 November 1998–masa pemerintahan transisi, yang menyebabkan tewasnya 17 rakyat miskin dan tertindas. Lalu kejadian kedua dikukuhkan sebagai Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999–tidak kalah sadisnya–sampai menyebabkan tewasnya seorang 13 orang mahasiswa, serta menyebabkan 217 korban luka-luka.

Pam swakarsa tidak hanya mencabut nyawa mahasiswa. Pada waktu itu–saking kejinya pasukan ini–mereka juga berkali-kali terlibat bentrokan dengan masyarakat yang merasa resah dengan kehadiran para serdadu tersebut.

Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, dalam jumpa pers di Hankam–terkait pelanggaran HAM ini–sama sekali tak merasa bersalah. Dia hanya mengakui ada sejumlah prajurit yang terlalu defensif dan menyimpang dari prosedur, menembaki dan memukuli mahasiswa. Tetapi ia juga menuduh ada kelompok radikal tertentu yang memancing bentrokan demi bentrokan tersebut.

Sikap Wiranto terjadap Tragedi Semanggi sesunggunya sama dengan tanggapannya mengenai skandal pembentukan Pam Swamarsa: tidak mau ambil pusing. Itulah mengapa pada saat mengetahui akan masuknya gugatan Kivlan Zen ke pengadilan. Dia dengan dingin mempersilahkan itu untuk diajukan saja. Terbesit dirinya menyatakan: gito aja kok repot.

Selama ini, menurut Wiranto, dia hanya berupaya bekerja dengan benar, sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya. “Yang penting kami kan profesional. Kerja bener. Kerja untuk negara. Untuk kebaikan. Untuk keamanan. Gugat siapa pun, silahkan,” ujar Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/08/2019), dilansir dari nasional.kompas.com.

Kendati begitu, pasti di muka hakim  nanti, Kivlan juga akan menegaskan kembali apa yang disebutnya pada 2004; bahwa menurut, perintah Wiranto pertama kali datang pada 4 November 1998. Ketika itu dirinya dipanggil Wiranto di Mabes ABRI, Jalan Medan Merdeka Barat sekitar pukul 15.30 WIB. Ternyata panggilannya–menurutnya–diminta mengerahkan massa pendukung SI MPR sambil menyebut bahwa itu merupakan perintah Presiden BJ Habibie yang bersifat rahasia. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*