Surat untuk Mahasiswa dan Aparat

“Senjata yang paling kuat yang sebenarnya dimiliki seorang pejuang adalah keyakinan dan konsekuensi.” (Tan Malaka)

Kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sangatlah mengenaskan. Sebagai mahasiswa, kami tak bisa tenang hanya berada di kampus. Konsentrasi menimbah ilmu terpecah. Suasana belajar dan mengajar kehilangan daya resap. Mencatat tak bisa berjalan tanpa coretan. Mendengar ceramah terasa putus-putus. Semua ini karena pikiran kami tidak lagi dapat memikirkan materi kuliah, melainkan nasib rakyat di tangan sang tiran.

Mahasiswa. Kami rasa apa yang kita pikirkan sama: korupsi tumbuh subur bak cendawan di musim hujan, utang luar negeri Indonesia naik menjadi Rp 5.135 triliun, defisit anggaran BPJS Kesehatan Rp 15.4 triliun, munculnya UU KPK dan RUU-RUU bermasalah, kebakaran hutan akibat ulah perusahaan perkebunan, rasisme yang kobarkan elit-elit politik, kriminalisasi para aktivis dan tokoh masyarakat, pelanggaran HAM aparat TNI-Polri, penggusuran tanah yang didalangi pengusaha dengan dukungan penguasa bersama militernya, kekayaan alam yang terus dirampok oleh agen-agen kapitalis, dan pelbagai kebijakan sektor strategis kehidupan rakyat yang membebek pada sistem pasar.

Kami yakin. Mahasiswa pasti berkeinginan merubah keadaan ini. Kuyakin kalian pasti punya mimpi tentang perubahan. Sudahlah berhentilah mengingkari nuranimu. Sebaiknya kau ikuti apa kata hatimu: situasi dan kondis saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita tengok tanah Papua darah kental orang-orang tak berdosa mengalir deras. Aroma udara seketika dipenuhi bau amis. Mayat-mayat bergelentangan di mana-mana. Rumah dan pertokoan dibakar. Dunia diselimuti kegelapan. Tiada optimisme kehidupan. Yang ada tinggallah pesimisme ancaman kematian.

Sesekali sentuhlah apa yang sedang kalian alami dengan perasaan. Dan gunakan pikiranmu untuk bertanya atas ulah siapakah ini bisa terjadi? Tidak mungkin buruh yang dihisap. Tidak mungkin petani yang tergusur. Tidak mungkin orang-orang kecil dan miskin yang tertindas. Karena mereka semua tak punya kekuasaan, kekuatan, dan modal. Pasti ini adalah ulah penguasa yang punya kuasa. Pasti ini adalah ulah mafia yang memiliki kekuatan. Pasti ini adalah ulah pemodal yang bergelimang uang.

Kenapa mesti kita terima hidup begini. Kami rasa dan pikir tidak ada alasan pasti dan kuat untuk terus komformis, apalagi apatis. Kekerasan-kekerasan terjadi atas nama kekuasaan. Elit-elit di negara ini bilang: menembak pendemo itu tidak melanggar HAM. Itulah kenapa tetap menjabat seorang menteri yang mengahalalkan pelanggaran HAM. Lalu di sampingnya didukung oleh para politisi pander yang tidak mampu bersikap adil, bahkan terkadang menganjurkan totaliterisme demi stabilitas.

Mahasiswa. Tidakkah kau sadari bahwa apa tengah berlangsung adalah kejahatan politik. Kejahatan politik fokusnya pada konstruksi simbolik akan hasrat untuk lebih unggul terhadap yang lain. Pakar teori-teori sosial Haryatmoko menjelaskan, perspektif simbolis tentang bagaimana kejahatan tentang genosida, pembersihan etnis, konflik agama, pemerkosaan massal dan diskriminasi dipacu oleh satanisasi musuh melalui kontstruksi secara simbolis dalam kerangka ras, agama, atau etnik. Maka muncul pembenaran kejahatan demi ras unggul, agama pilihan, atau nasionalisme sempit-ekstrim (ultranasionalisme). Inilah yang sedang kita alami bersama. Bagaimana dikobarkannya sentimen ras di negeri ini. Sehingga kini kulminasi darinya, adalah timbulnya pembantaian bangsa Papua terhadap bangsa lainnya—jangan salahkan orang Papua. Tetapi salahkanlah dalang dari semua ini. Mereka elit-elit politik yang miskin rasa kemanusiaan.

Kenapa kita tidak marah dengan keadaan yang seperti ini. Di istana masih bercokol muka-muka petugas Orde Baru. Lihatlah Wiranto. Dia adalah penjahat kemanusiaan. Dia yang otak bagi terbunuhnya jutaan manusia. Itulah yang terkabar lewat pembantaian di Timur-Timor, Talang Sari Way, Semanggi I dan II, pembantaian di Ambon, bahkan pada kerusuhan di Jakarta bulan lalu dan pembantaian di Papua hari-hari ini. Tidak-boleh-tidak, iblis pencabut nyawa itu pasti terlibat dalam menyeting konflik tersebut. Kekacauan sengaja diciptakan demi melanggengkan kekuasaan para penguasa. Demonstrasi mahasiswa ingin mereka alihkan melalui kekacauan yang ada di Papua.

Marilah teman. Sejenak kita heningkan cipta untuk orang-orang yang meninggal pada pembantaian, untuk para aktivis pro-demokrasi yang menjadi santapan rezim, untuk rakyat miskin dan tertindas yang namanya bertumpuk-tumpuk dalam daftar korban pelanggaran HAM berat. Kejahatan politik telah menyiksa, membunuh, meminggirkan, membuat lapar, bahkan pembunuhnya sama sekali tak memiliki rasa bersalah.

Dalam kejahatan politik. Filsuf wanita Hannah Arendth menjelaskan, manusia tidak lagi dilihat sebagai pribadi yang memiliki martabat. Manusia lain hanya dianggap angka, benda yang bisa dilenyapkan begitu saja, bahkan dianggap sebagai negasi dari ras unggul, atau agama pilihan. Penggunaan kekerasan atau terror, merupakan pembuktian bahwa tidak ada lagi batas bagi kekuasaan dan tidak ada yang permanen dalam martabat manusia.

Mahasiswa. Masah sikh kamu nggak kesel ngelihat penembakan, pembunuhan, dan pembantaian manusia atas manusia. Tidaklah terlalu naïf untuk mengakui bahwa pemerintahan Jokowi persis Soeharto; pelanggaran HAM dan korupsi mengakar secara struktural. Dulu tidak ada proses hukum pada lawan politiknya, karena semuanya mengalami penyiksaan, hukuman dan kematian. Kini, semua itu tengah diusahakan terjadi lagi. Aktivis-aktivis pro demokrasi di tangkap, tokoh masyarakat dikriminalisasi, rakyat diadu domba untuk saling melenyapkan nyawa.

Atas kekejaman itu siapa lagi yang diuntungkan kalau bukan penguasa? Bung! Pejabat-pejabat korup untung besar. Lagi-lagi ini fenomena persis masa Orde Baru. Koruptor adalah, dan pejanbat adalah koruptor. Makanya penjaha dan pejabat merupakan karib. Di masa Soeharto tidak yang namanya sanksi hukum untuk koruptor karena diberi impunity. Bahkan jika si penjahat sesekali terjerat hukum, bakal ada yang akan menghambat proses hukumnya. Sekarang di rezim Jokowi. Dukungan terhadap koruptor sepertinya ingin dilegalkan lewat serangkaian aturan. UU KPK, RUU Minerba dan UU PAS adalah trivitum yang akan memperlancar arus korupsi; KPK dilemahkan, tidak bisa lagi menjerat pejabat korup di sektor tambang, dan koruptor ingin diberi kesempatan rekreasi serta bebas secara bersyarat.

Mahasiswa. Kami yakin bahwa kalian juga merasakan bahwa rezim ini telah menjadi pewaris sah dari Orde Baru. Itulah kenapa masih saja rakyat dibodoh-bodohi. DI salah satu stasiun televisi misalnya, ada tayangan G30S versi penguasa. Seperti halnya Soeharto, rezim ini berusaha ‘mendominasi ingatan sosial’. Ditampilkannya peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal di lubang buaya dengan sangat meyakinkan. Kekejian penyiletan kelamin dan tari-tarian bugil dituduhkan dilakukan oleh Gerwani dan PKI. Pokoknya amat sadis! Padahal kita tahu semua ini merupakan kebohongan. Ini merupakan bagian dari kejahatan politik yang ingin mencoba mengaburkan ingatan kita. Itulah kenapa jutaan orang yang terbunuh pada peristiwa tidak mendapatkan pembelaan dan terus-menerus dilecehkan martabatnya sebagai manusia, bahkan sesudah kematiannya.

Haryatmoko memberitahukan kepada kita bahwa tindakan pengaburan ingatan sosial yang dilakukan oleh kekuasaan selama ini melewati tiga cara. Pertama, pemaknaan sejarah versi penguasa waktu itu akan tetap dominan dengan mengabaikan penderitaan korban. Kedua, kesaksian korban tidak bisa dikonfrontasikan dengan para pelaku dan arsitek kejahatan HAM. Tiadanya konfontasi ini akan melemahkan bobot proses hukum. Ketiga, tiadanya pengakuan hukum terhadap korban sebagai korban. Tetapi korban justru mengalami viktimisasi untuk kali keduanya. Sementara pelaku bebas dari sanksi hukum.

Pengaburan ingatan sosial itulah yang menjadi perisai Wiranto untuk berkelit dari hukuman atas kejahatan HAM-nya selama ini. Mahasiswa, kutanyakan pada kalian: sampai kapan bangsa ini mendapati perlakuan munafik dari penguasa? Ingat! Jangan lagi takut untuk buat aksi, apalagi mengecam gerakan hanya karena ada keributan. Tabiat yuang beghitu kayak penguasa aja! Negeri ini sedang membutuhkan anak muda pemberang. Jangan hanya beraninya nunjukin sayang ama kekasihmu aja: jalan bareng, makan bareng, apalagi ke mana-mana berdua. Sejarah yang seperti apa yang ingin kalian torehkan kalau terus berkelakuan begitu. Itu sikh cerita lama sejak Cinderella belum kehilangan sepatu!

Anak-anak STM-SMK dan SMA di Jabodetabek saja berempati dan berkeyakinan merubah keadaan kita hari-hari ini. Makanya mereka menyewa truk untuk mengangkut massa siswa turun ke jalan. Tidakkah mahasiswa malu dengan siswa? Waktunya sekarang mahasiswa dan siswa—anak-anak muda—mengutuk orang-orang tua yang tidak becus mngelola negara. Mereka saat ini sedang berada di gedung parlemen dan istana. Bung! Tahu tidak bahwa negeri kita paling korup! Tahu nggak kalau pendidikan kita ini paling jelek! Tahu tidak bahwa rakyat kita sudah banyak yang susah: menganggur dan miskin! Eits tahu juga nggak kalau-kalau setelah lulus belum tentu kita-kita ini beroleh kerja di kekuasaan yang kayak begini!

Surat untuk Aparat

Anda harus menjadi pembohong dan hipokrit besar: manusia berpikiran begitu sederhana dan begitu banyak dikuasai oleh kebutuhan mendesaknya, sehingga orang yang penuh tipu daya akan selalu menemukan banyak orang yang siap ditipu.” (Nicollo Machiavelli)

Bapak-bapak bersenjata yang katanya tangguh dan terhormat. Tidak bisakah berlaku bijak dalam berhadapan dengan gerakan moral adik-adik, teman-teman, atau anak-anakmu. Sampai kapan engkau berpihak pada penguasa yang sudah nyata-nyata lalim. Tidak inginkah dirimu keluar dari keterpurukan negeri ini. Tak bisakah kau terlibat dalam melaksanakan kerja-kerja perubahan. Massa aksi bukan musuhmu. Mereka hadir untuk memperjuangkan nasib anak-anak, keluarga, tetangga dan teman-temanmu; nahkan dirimu. Lantas apa yang membuatmu berusaha memumbarkan gerakan mereka dengan mengirimkan penyusup? Kenapa kau sampai begitu tegak memukul, menginjak, menyeret dan menembakinya? Kami rasa ‘kami (demonstran)’ dan ‘kalian (aparat)’ yang bermusuhan di lapangan sama-sama punya hati untuk merasakan buruknya situasi dan kondisi negeri sekarang?

Kami tidak ingin aparat berlaku udik dalam melihat realitas kekuasaan yang amat hina ini. Makanya diharap jangan lagi melancarkan tindakan represi pada gerakan massa. Sudah saatnya kalian sadar bahwa kenaifan telah menyelimuti pandanganmu. Hentikanlah menganggap pemerintah benar dan kebenaran ada dalam relung-relung kekuasaannya. Stop sudah kekerasan dengan mengatasnamakan penertiban dan keamanan. Tingkah ini lagi-lagi amat naïf dan begitu zalim. Ini merupakan sebuah kepandiran yang muncul karena hasratmu pada keadilan dan kebebasan disumbat oleh otoritas di luar dirimu.

Memang betul kalian digaji oleh negara. Tetapi uangnya datang dari rakyat. Maka sesekali bersikap kritislah atas perintah. Tak pernahkah merasakan bahwa dirimu berada dalam posisi yang amat dilematis, karena terlalu banyuak menelan dogma penguasa. Itulah yang membuat kalian tidak pernah punya keberanian menggugat instruksi atau prosedur yang mengharuskanmu melukai saudaramu sesama manusia.

Perintah bagimu telah menjadi kebenaran mutlak. Kemutlakan dikukuhkan lewat paksaan. Nietzsche berkata bahwa pendakuan atas kebenaran sesungguhnya bukan kebenaran itu sendiri. Karena di baliknya tersembunyi kepentingan bahkan ilusi. Inilah yang disebut sebagai naluri tirani. Hasrat akan kekuasaan itu disembunyikan dan dikemas oleh penguasa yang memerintahmu dalam ungkapan yang lebih beradab: demi kebaikan, guna keselamatan, agar terjaga stabilitas, dan tujuan-tujuan lainnya. Itulah kenapa dalam berhadapan dengan masa kalian sering bertingkah keji. Karena memang kekuasaan yang amat lalim ini sedang berusaha memanfaatkan dirimu tak lebih sebagai tamengnya.

Tidakkah ada pertanyaan yang terbesit dalam hatimu: kenapa harus aku lakukan pekerjaan yang dapat melukai rakyatku? Kami ingin kalian berpikir dialektis. Bagi dialektika adalah sangat penting untuk bertanya pada setiap hal ‘untuk siapa’. Misalnya, kalian diberitahu bahwa membungkam gerakan rakyat karena akan mengacaukan keamanan. Dirimu harus segera bertanya: baik buat siapa-buat rakyat atau buat musuh-musuh rakyat? Begitupun kalau-kalau misalnya penguasa berkata gerakan rakyat itu begitu tidak menguntungkan. Kembali kau bertanya: menguntungkan buat siapa—buat Indonesia atau kapitalis asing?

Kami hanya ingin aparat tak dikikis dasar pengetahuannya oleh kekuasaan yang mendakukan kebenaran. Karena ini sangat berbahaya: yang hidup adalah tinggal propaganda. Kebenarannya tidak lagi ditentukan oleh kenyataan tapi kegunaan dan kesesuaian. Dalam keadaan yang begini, bagi John Dewey: nilai di sini tidak dilihat dalam kadar ‘benar-tidaknya atau baik-buruknya’. Melainkan hanya dipandang dari konsekuensi yang ditimbulkannya. Inilah yang membuat kalian sama sekali tidak merasa bersalah apabila melukai massa aksi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*