Surplus Perwira Itu Strategi TNI, HMI Cab. Mataram Tolak Neodwifungsi ABRI

Mataram, Patriot.id — Lewat keterangan yang disampaikan setelah rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) akhir bulan lalu, niat merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sempat disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (Dilansir dari jawapos.com)

Salah satu tujuannya adalah menambah pos yang bisa diisi prajurit hijau loreng. Sebab, TNI hari-hari ini tengah mengalami surplus perwira tinggi dan perwira menengah. Maka, langkah yang ingin diambil adalah menepatkan mereka pada jabatan-jabatan sipil.

Namun demikian, rencana revisi UU TNI agar mempermulus infeltrasi militer lembaga sipil itu pun menimbulkan pelbagai tanggapan dari elemen bangsa. Salah satunya datang dari Organisasi Kepemudaan (OKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Mataram angkat bicara, bahwa rencana TNI memperlebar spektrumnya di jabatan sipil adalah suatu hal yang bisa berakibat sangat fatal.

“TNI bisa duduki jabatan BNN atas dasar kegentingan untuk perangi narkoba, sangat logis. Tetapi, apabila sekarang malah ingin tambah jabatan di lembaga sipil lainnya dengan dalih surplus perwira, itu strategi pemulus berpolitik–pertanda akan dimulainya neodwifungsi ABRI,” kata Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Mataram Abdul Jamil kepada redaksi, dalam rilisnya di Kota Mataram, Selasa (22/02/2019) malam.

Pada saat reformasi terjadi tahun 1998, salah satu agenda utama adalah menolak Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Rakyat menghendaki agar tentara tidak ambil bagian dalam politik dan melepaskan semua bisnis-bisnisnya.

“Sekalipun dengan alasan surplus perwira. Tidak boleh tidak. TNI mesti konsekuen terhadap amanat reformasi, yang secara langsung hendak memangkas habis keterlibatan tentara di jabatan sipil: agar TNI tidak berpolitik,” tegas Jamil, yang juga mahasiswa FH Unram.

Selaku Kader Hijau Hitam–mendalami betul materi Sejarah HMI yang inheren akan sepak terjang militer, Abdul Jamil mengingatkan bahwa karakteristik militer memang dituntut beradaptasi dengan zaman tapi habitus alamiahnya tidak pernah militer berubah.

“Orde lama telah menorehkan bagaimana vulgarnya Angakatan Darat (AD) terjun berpolitik praktis–dimanfaatkan Bung Karno menjadi kekuatan penyeimbang dari PKI: sampai membantai orang-orang yang sengaja dituduh komunis,” jelas Jamil.

“Begitupun orde baru, dengan Golkar-nya memfasilitasi AD menggarap ladang ekonomi: bersekongkol bersama cukong, dan politik: seenak jidat manipulasi kebijakan–semua itu jadi preseden–pasca reformasi, bukan tidak mungkin akan dilegitimasi militer terjun berpolitik,” terang Jamil.

Dia juga menjelaskan, bahwa ingatan menakutkan akan dominasi dan campur tangan tentara dalam politik dan bisnis. Ada luka yang masih menganga, juga duka yang tetap tertinggal di hati orang-orang Indonesia.

“Arogansi militer telah menorehkan catatan kelam untuk Indonesia, seperti: korban tragedi Semanggi 1998, korban Pelanggaran HAM di Papua, korban Peristiwa Tanjung Priok, dan korban Pelanggaran HAM berat lainnya. Mereka semua, detik ini, masih menuntut keadilan,” tukas Jamil.

Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Umum Bidang PTKP Supriadin menambahkan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat, sejak September 2016 hingga Agustus 2017, terdapat kurang lebih 138 kasus tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan TNI.

“15 orang meninggal dunia, 124 luka-luka, 63 mengalami pengangkapan sewenang-wenang, 61 orang menderita kerugian. Dan penganiayaan, sebanyak 65 orang,” beber Sarjana Pertambangan UM Mataram, yang biasa disapa Yales ini.

Dia melanjutkan, berdasarkan catatan Setara Institute–khusus di Papua ada 13 pelanggaran HAM selama 2015, 6 kasus di antaranya dilakukan oleh angkatan bersenjata. Ada sekitar 100 orang Papua yang jadi korban, 9 orang meninggal, 49 orang luka-luka, dan 42 orang ditangkap oleh militer.

“Belum ada yang bertanggung jawab atas korban-korban kekerasan tersebut. Sampai sekarang tidak ada yang diadili terhadap perebutan-perbuatan sewenang-wenang itu. TNI pun tetap saja tak kunjung bisa disalahkan atas kejahatannya,” pinta Yales.

Bidang PTKP HMI Cabang Mataram pun akhirnya memandang, selama ini militer masih berbentuk penakluk. Ditaklukan atas sistem komando. Jadi, bukan tidak mungkin kalau militer memegang posisi stategis di sipil, ikatan atau kecondongan terhadap perintah komandan masih tetap ada. Sehingga mereduksi profesionalitas jabatan.

Jamil dan Yales menilai, kultur TNI dengan sejarah panjangnya tentu tidak serta merta bisa diubah dengan regulasi dan sistem. Hal tersebut patut menjadi agenda penting pemerintah dalam rangka reformasi militer.

“Untuk itu, pemerintah sebaiknya tetap menjaga posisi jabatan sipil dari infiltrasi militer kalau hanya alasannya tidak genting seperti: surplus perwira. Karena dalam rekam sejarah yang selanjutnya, tidak menutup kemungkinan akan sangat fatal–jangan biarkan tumbuhnya neodwifungsi ABRI,” tutup mereka. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*