Syarif Al Kisah: Surat Edaran BLUD Cacat, Pemkab Bima Malah Bungkam

Bima, Patriot.id — Surat Edaran Nomor 800/877/06.2/2018 tentang Himbauan Larangan Menerima SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu, oleh Direktur BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Kabupaten Bima terhadap masyarakat miskin menuia kecaman dari netizen.

Pasalnya, kebijakan otonom yang dibuat oleh dr. H. Ihsan, MPH, jelas-jelas tidak menunjukan keberpihakan pada masyarakat miskin. Parahnya, pemegang kekuasaan tertinggi seperti Bupati dan Wakil Bupati Bima tidak mampu mengambil langkah starategis dalam menanggapinya.

“Diamnya Bupati atau Wakil Bupati Bima terkait masalah yang amat serius itu menandakan Bupati maupun Wakil Bupati Bima Bersifat Apatis. Padahal pelayanan kesehatan bagian dari janji politik Dinda-Dahlan sekaligus kewajiban negara terhadap masyarakat sesuai Amamanah UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 untuk memberikan perhatian kesehatan masyarakat,” kata Syarif Al Kisah, selaku Aktivis saat dikonfirmasi via whatsApp, Kabupaten Bima, Minggu (09/11/2018).

Menurutnya, alasan Direktur BLUD terkait keterbatasan anggaran adalah alasan yang tidak tepat dan tidak masuk akal. Kalau masalah kekurangan anggaran Direktur BLUD bisa melakukan koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Bima supaya anggaran bisa didompleng kembali.

“Ini masalah kesehatan yang harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat hingga daerah,” tegasnya.

Untuk itu, kata Aktivis, saya mendesak kepada Bupati dan Wakil Bupati Bima, Dinda-Dahlan segera perintahkan Direktur BLUD dr. H. Ihsan, MPH, agar meninjau kembali atau anulir kembali surat edaran himbauan tidak Menerima pelayanan SKTM masyarakat miskin.

“Karena surat Edaran hmbauan larangan terima SKTM adalah cacat secara hukum karena tidak ada dasar hukum yang jelas sebagai payung hukum,” pungkasnya. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*