Tiga Prodi Diseret ke FH Unram, Birokrasi Kampus Ingkar Janji

Mataram — Tempo hari Rektor Universitas Mataram keluarkan Surat Edaran. Isinya buat semua mahasiswa tertegun. Tanpa sosialisasi birokrasi dengan cekatan menempatkan tiga prodi di kampus itu di bawah Fakultas Hukum. Ini membuat mahasiswa terbitkan sikap beragam: bahagia, santuy aje, hingga geram.

Kegeraman datang dari mahasiswa Prodi HI. Anak muda itu bernama Ahmad Satrian Fatoni Azzaki. Ia begitu sangsi terhadap lagak birokrasi. Kampus dinilainya tak becus karena hanya bisa kasih janji: selama ini prodinya menunggu dijadikan fakultas tersendiri. Tapi hari-hari ini belum jadi-jadi. Bahkan ikrar itu justru diingkari.

“Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selaku mahasiswa Hubungan Internasional 2017 terkait surat penetapan 3 prodi; Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi dan program studi Sosiologi sebagai bagian dari pada program studi Fakultas Hukum Universitas Mataram,” tegasnya dalam rilia yang diterima tim redaksi, Minggu (5/1) tengah malam.

Zakki jelasin, bahwasanya disposisi yang beredar itu dapat mengindikasikan hal sebagai berikut:

Surat yang diedarkan mengisyaratkan bahwa komitmen dari pihak birokrasi kampus tidak sungguh-sungguh terhadap pembentukan 3 (Tiga) prodi di atas sebagai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, atau bahkan menunjukkan ketidakmampuannya untuk mempersiapkan segala keperluan 3 (Tiga) prodi di bawah naungan rektor tersebut sebagai sebuah fakultas baru di lingkungan Universitas Mataram, Fisipol.

Dia bahkan menceritakan apa yang didengarnya dari pihak birokrasi. Kurun lalu, ketika KPRM (Komisi Pemilu Raya Mahasiswa) mengadakan sosialisasi pemira Unram di gedung Dome. Di situ hadir Pak Suhardi Saud dan Pak Prof. Lalu Wirasapta Karyadi. Keduanya merupakan dosen Prodi Sosiologi. Mereka sempat menyinggung soal pembentukan fakultas sendiri bagi ketiga prodi tadi.

“Pada acara tersebut, saya selaku moderator atas nama (Ahmad Satrian Fatoni Azzaki), berkesempatan untuk berbincang sebelum beliau menyampaikan materi dalam sosialisasi KPRM waktu lalu,” bebernya.

“Disela-sela perbincangan, beliau menyampaikan bahwa sebetulnya pada 2018 ketiga program studi tersebut bisa dibentuk dan berada dalam satu fakultas sendiri yakni Fisipol,” sambungnya.

Hanya saja kabar baik untuk bentuk fakultas sendiri kini telah kandas. Karena disposisi Rektor Unram terlanjur dihunus. Tiga prodi kemudian kontan jadi korban janji-janji culas. Mereka tak sekadar dikhianati, tapi juga diajari bagaimana cara menipu dengan halus. Dalam kondisi inilah ada baiknya mahasiswa wajib menghentakan pertanyaan kritis, bahkan sinis.

“Apa karena manuver mahasiswa terhadap keinginannya memiliki fakultas sendiri hingga kampus menunjukkan ketidakseriusannya dalam memberi dorongan dan partisipasi, atau bahkan apakah pihak birokrasi sendiri yang lalim dalam menyiapkan segala kebutuhan akan pembentukan fakultas? Entahlah kita juga belum tahu,” peri Zakki.

Dia lanjutin, padahal pada bulan November lalu; ketiga program studi itu telah mendeklarasikan soal mutu. Tetapi cukup disayangkan karena tidak ada respon yang baik, serta perkembangan tidak menunjakan kemajuan tapi kemunduran, hingga berangsur-angsur layu.

“Belum lagi, mahasiswa dan dosen juga pernah terlibat dalam pengakreditasian program studi. Namun sampai hari ini pun, kampus belum memberikan alasanyang jelas terhadap penggabungan tiga prodi di atas. Apa hanya karena penggabungan tersebut didasari atas managemen yang lebih tertata?” tanyanya agak menekan.

Unram dinilainya amburadul urusan tata kelola. Itulah kenapa Zakki mengira penggabungan prodi itu gegara masalah administrasi semata. Hanya saja ini masih menerka-nerka. Makanya dia kemudian membandingkan Unram–sebagai kampus negeri, dengan Ummat–yang berstatus swasta.

“Lantas Kenapa Fisipol bisa dibentuk di Universitas Swasta? Sedangkan di Universitas Negeri seperti Unram–yang dikatakan–kiblat dari kampus-kampus lain yang ada di NTB, kok sangat sulit sekali! Ah, kacau sekali jadinya,” cuatnya.

Zakki ingin sekali mendapatkan logis kenapa mereka tiga prodi itu diseret ke fakultas tetangga. Inilah yang juga sangat disesalkan oleh teman-temannya. Maka dia mewakili mahasiswa prodinya menyampaikan pernyataan muram. “Kita belum mengetahui secara pasti asbabun nuzul penggabungan ketiganya sebagi prodi Fakultas Hukum Unram,” sampaikannya.

Zakki tak mau kebijaka yang tanpa raison d’etre ini jadi bola api. Takutnya bukan saja membakar hati prodi-prodi yang didustai. Karena juga kelak apinya akan menyambar tukang-tukang tipu yang ada di birokrasi. Untuk itulah dia kasih prediksi sekaligus ancaman pasti:

Tetapi satu hal yang pasti adalah sangat memungkin bagi mahasiswa untuk lebih liar lagi dalam menginterpretasikan kegamangan dan keremangan persoalan ini.

Lagi-lagi di akhir keterangan persnya dia mewanti. “Kami menginginkan agar ada kejelasan terkait 3 (Tiga) Prodi itu yang dipindahkan ke Fakultas Hukum, dan harus diperhatikan juga sebab dan akibatnya hal tersebut,” pungkasnya. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*