Tito Langgar Hukum, SMPH Minta Jokowi Mencopot Jabatan Kapolri

Jakarta, Patriot.id — Universal Declaration of Human Right 1948, pada Pasal 7 berbunyi “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”. Tak terkecuali Pejabat Tinggi di Institusi Negara Republik Indonesia, yang aaat ini sedang menjabat Pucuk Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Pemuda Hukum (SMPH) Nathan Algren, jika menukil dari Media HukumOnline.com pada tahun 2003, Bapak Tito Karnavian yang saat menjabat AKBP terindikasi dalam Pemalsuan Surat Pemanggilan terhadap Saudara Djoko Prabowo Saebani, Seorang Pengacara Tempo, pada 7 Oktober tahun 2003.

“Oleh sebab itu, kami selaku pemuda dan masyarakat yang Peduli akan hukum–agar terciptanya kehidupan berbangsa aman dan tentram, meminta Bapak Presiden Joko Widodo untuk mencopot jabatan Bapak Tito Karnavian Selaku Kapolri saat ini,” tegas Nathan Algren di pers rilisnya yang diterima redaksi, Jakarta, Senin (28/01/2019).

“Kami tidak ingin institusi pemerintahan di isi oleh pelaku pelanggar hukum, yang seharusnya menjadi penegak hukum. Kami Khawatir bukannya menegakkan hukum di Negara ini, malah melindungi pelanggar hukum lainnya,” tutupnya. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*