Viral, Direktur RS Karya Husada Mengeluh Tidak Kuat Bayar Gaji Dokter

Karawang, Patriot.id — Direktur Rumah Sakit (RS) Karya Husada dr. Pundi Ferianto, MARS, pada Selasa (4/9), mengeluarkan Surat edaran bernomor 195/RSKH/IX/2018, ditujukan kepada dokter spesialis dan dokter gigi yang dipekerjakannya.

Gambar (Direktur RS Karya Husada dr. Pundi Ferianto): Surat edaran perihal penundaan honor dokter spesialis dan dokter gigi RS Karya Husada karena polemik klaim BPJS Kesehatan.

Surat itu berisi pemberitahuan penundaan honor para dokter yang disebabkan oleh kegagalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam membayar uang sebesar Rp 6,6 Milyar lebih kepada RS swasta tersebut.

Setali tiga uang, Koodinator Nasional (Kornas) Masyarakat Peduli (MP) BPJS Hery Susanto membenarkan adanya gagal bayar BPJS kesehatan terhadap rumah sakit mitranya.

“Di tahun 2018 ini diprediksi BPJS Kesehatan defisit 16 triliun rupiah dan gagal bayar 5,7 triliun rupiah ke RS mitra BPJS kesehatan. Ini  kegagalan BPJS mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN–Red)”, kata Hery ketika dikonfirmasi via whatsApp, Rabu (5/9).

Oleh karenanya, dokter spesialis dan dokter gigi yang bekerja di RS Karya Husada Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat pun diharapkan sabar menunggu pembayaran honornya pada minggu ke-3 bulan September, atau setelah klaim BPJS terbayar.

Dalam surat edarannya, direktur rumah sakit menyebutkan, bahwa BPJS memiliki tunggakan pembayaran sebesar Rp 6.689.829.100.

Angka tersebut merupakan akumulasi tunggakan bulan Juni yang jatuh tempo di Agustus, dan tunggakan pada Juli kemudian jatuh tempo lagi tanggal 9 September 2018.

“…, bersama ini kami sampaikan mohon maaf atas keterlambatan pembayaran dokter spesialis/dokter gigi,” kata Direktur RS Karya Husada Pundi Ferianto, seperti tertuang dalam surat edarannya yang dikeluarkan di Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Selasa (04/08/2018).

Tidak berhenti sampai di situ, dalam rilisnya yang diterima redaksi, pada Rabu malam (5/9), ternyata Pundi Ferianto juga menuliskan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Saya, membuat suatu keputusan yang berat dan tidak populer sebagai pimpinan RS,” utarakannya.

Bapak presiden, kata Pundi Ferianto, kami tidak anti BPJS Kesehatan, tolong perkuat pendanaan BPJS Kesehatan agar kami bisa hidup.

“Kami RS Swasta yang tidak pernah mendapatkan subsidi sedikit pun dari pemerintah, hanya meminta kepastian pembayaran dari BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, bahwa dirinya bertanggung jawab kepada 388 orang karyawan saya dan keluarganya. Apabila BPJS Kesehatan masih belum bisa membayar kepada RS Karya Husada, apa jadinya nasib mereka semua.

Selanjutnya ia menuturkan, “Saya saja berani, mengeluarkan kebijakan yang tidak populer.” Sembari berharap Jokowi juga mengikuti keberaniannya dalam bersikap.

“Saya harap Pak Jokowi juga berani mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di tahun politik ini, demi menyelamatkan BPJS Kesehatan, rumah sakit, dokter dan masyarakat yang langsung merasakan manfaat BPJS Kesehatan ini,” tegasnya.

“Agar kami RS swasta bisa hidup di Era Jaminan Kesehatan Nasional yang semakin sulit ini. Dan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh pasien,” lanjutnya.

Dikesempatan ini juga Pundi Ferianto berharap BPJS Kesehatan normal kembali. “Semoga BPJS Kesehatan bisa mengobati dirinya sendiri,” pungkasnya. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*