Warning! Politik Dinasti Memerosotkan Pendidikan di Bima

“Jika seluruh wanita seperti yang telah kita ceritakan/maka wanita akan lebih utama daripada pria/karena gender feminim bukanlah hal yang memalukan bagi matahari/seperti halnya gender maskulin yang bukan sebuah kehormatan bagi bulan sabit.” (Al-Mutanabbi)

Oleh: Ajidin (Direktur Lembaga Pendidikan Mahasisiswa Islam [Lapenmi] Himpunan Mahasiswa Islam [HMI] Cabang Mataram)

Patriot.id — Sepertinya sajak indah seorang Mutanabbi hanya cocok pada segelintir wanita. Perempuan yang berjiwa besar, tulus dan ikhlas serta tanpa pamrih berbuat demi kepentingan orang banyak. Bukan pada gender feminim yang bernafsu vulgar memperoleh dan mempertahankan kekuasaan seperti pada tindakan tendensius Bupati Bima, yang akan berlaga di Pilkada 2020 sedangkan gumaman rakyat mulai menerjang.

Menjelang Pemilihan Bupati 2020. Nama Indah Dhamayanti Putri, yang akrab disapa Dae Dinda meroket. Bukan karena programnya atau kegemilangan konsep ‘Bima Ramah”, yang menjadi visinya. Namun karena kepemimpinan diasosiasikan menyerupai dinasti; menjadi momok yang senantiasa bergentayangan di segenap penjuru Kabupaten Bima.

Bahkan ketika anaknya mencalonkan diri sebagai DPR, seketika asumsi di pikiran rakyat mengatakan: bahwa itu merupakan batu loncatan yang digunakan agar kelak bisa menduduki jabatan Bupati. Menjadi penerus Dae Dinda, untuk melanggengkan lingkaran dinasti keturunan sultan di pranata kebupatian.

Dae Dinda bukanlah Maryam, lahir dari keluarga Imran, dididik oleh Zakaria hingga menjadi saleh dan cerdas, yang kelak menjadi perempuan dengan kedudukan istimewa di mata umat dengan melahirkan anak yang menjadi nabi. Namun Dinda adalah Istri Almarhum Dae Ferry, yang tidak normal sekolah namun mengikuti paket C dan diwisuda di STIE Bima, saat ini masih merangkul jabatan Bupati, dan melahirkan putra mahkota yang digembleng sebagai pelanjut kepemimpinan.

Kepribadian Dinda juga tak sama dengan Istri Ibrahim, tauladan kaum perempuan. Kuat menghadapi batu ujian bolak-balik Safa – Marwa. Penanam benih pengorbanan untuk umat di kemudian hari; dalam bahasa spritual, mampu menaklukam hawa nafsu yang diibaratkan Rumi bagaikan naga yang menerkam bilik kemauan. Namun Dinda seperti sosok manusia yang dianalisis Freud: naluri kuasa telah menyelimuti dirinya. Betapa tidak, tengoklah ASN korup di Kabupaten Bima yang masih belum diseret ke Pengadilan, kenapa? Inilah permainan meraih dukungan untuk maju dua periode! Haryatmoko tegaskan: korupsi jadi cara yang dipakai elite untuk membangun dukungan politik dan memenangkan kerja sama dengan birokrasi.

Bupati kita ini bukan pula Tri Rismaharani, Walikota Surabaya yang sukses dengan pelbagai programnya dalam menata kota dan memberdayakan masyarakat. Namun Dinda adalah pemimpin Kabupaten Bima, mengagas ‘Bima Ramah’ namun keramahan kadang merosot jadi kemarahan. Kepemimpinan yang telah menyulut aparat represif di Sape, memaksa warga mengaspal sendiri jalanan di Woha, menelantarkan jembatan rusak di Monta, memutasi guru di Bolo, melupakan jalan berjerawat di Donggo, acuh tak acuh atas tidak berlakunya Jamkesmas di RS Sondosia, dan nyaris tak bergeming terhadap persoalam narkoba dan seks bebas pada kalangan pemuda di pelbagai kecamatan.

Namun perlu diketahui bersama, Dae Dinda adalah seorang yang lincah berdramaturgi. Dia lincah membangun citra dirinya seolah mesias. Dia di-mark-up oleh media tatkala mengungi keluarga miskin, membuka dan memberi sambutan pada kegiatan serimonial, bahkan ketika dia menangis pun sekonyong-konyong diberitakan. Sedangkan janji kesejahteraan rakyat, terutama perpustakaan jauh panggang dari api. Inilah jawabannya kenapa tempo hari akun Wa Bupati Bima saya lihat ada di grup Wa ‘Media Bima’. Karena menurut Baudrillard, membentuk opini dan mempengaruhi adalah peran media. Dalam konteks ini pencitraan mendiakualifikasi kategori kebenaran hingga tak bisa dibedakan antara realitas, representasi, simulasi dan hiperealitas. Maka inilah absurditas yang dimaksud Albert Camus.

“Jika Anda melihat kepemimpinan IDP cenderung bersifat dinasti dan tidak menyejaterahkan rakyat maka hadirkan figur.” (Ajidin, Direktur Lapenmi HMI Cabang Mataram)

Selaku mahasiswa, sepertinya kita harus kembali semester awal perkuliahan. Di mana kita mulai tertarik untuk menyelitiki gerak filsafat. Kenapa? Karena filsafat mengajarkan kita untuk melihat hal-hal substansial. Filsafat mengajarkan kita untuk terbiasa memandang pemimpin perempuan bukan dari kecantikannya, yang hanya menjadi aksiden. Tetapi dari sesuatu yang mampu dia torehkan selama memimpin, itulah subtansinya.

Lalu kepada masyarakat umum, saya hanya ingin mengajak kalian merenungi ucapan Donald H. McGannon, “kepemimpinan tercermin dari tindakan bukan kedudukan”. Lantas bagaimana dengan tindak-tanduk Dinda selama menjabat?

“Ada hal-hal yang harus kita pisahkan antara figur dan paket kebijakan. Membedakannya secara esensial. Ini juga terkait dengan materi dan immateri. Kita juga perlu memikirkan apakah kita membutuhkan pemimpin yang figuran atau pemimpin yang punya tawaran konsep dan mampu dilaksanakan dengan jelas.” (Ajidin, Dirlapenmi HMI Cabmat)

Untuk 2020, pertanyaannya adalah mana yang dahulu antara kebijakan dengan figur? Kebijakan kita sederhanakan pengertiannya di sini sebagai sebuah konsep yang utuh; kemudian menjadi kebijakan nantinya. Kebijakan ini tentunya bersumber dari nilai-nilai yang telah dianut oleh masyarakat.

Sementara figur adalah orangnya sendiri atau subjek. Menurut saya yang utama di sini adalah kebijakan atau konsep yang utuh. Karena inilah yang akan dipertanggungjawabkan nantinya kepada masyarakat. Konsep ini berangkat dari pengalaman yang mempuni–paling penting adalah kita mestinya pelan-pelan mencarinya–lewat uji segala uji.

Kita mesti mencari pemimpin yang tidak lahir secara spontan lewat jalan tikus. Pemimpin yang lahir dengan jalan tikus; mengandalkan darah biru kuluarga raja, ataupun memanfaatkan kepercayaan mistis masyarakat akan sosok keturunan sultan, tentu akan mendispensasi minimnya pemahaman akan persoalan dan kedangkalan konsep.

Memang Bupati kita sekarang, katanya tidak anti kritik. Karena kritik merupakan masukan untuk membenahi di mana letak yang kurang supaya diperbaiki begitulah katanya. ‘Tapi kerap kali mengkritik dianggap melawan Bupati. Rakyat diintimidasi oleh tindakan premanisme dan pendukung Dae Dinda banyak yang merasa marah karena Bupati diberi kritikan. Seakan-akan kami tidak paham aturan main jika ingin berpendapat’.

Orientasi keberhasilan seorang pemimpin itu tidak merasa bosan dengan kritikan. Kurang lebih empat tahun kami sudah menikmati sedapnya ‘Bima Ramah’ yang menjadi slogan perjuangan buat menyelesaikan visi-misi dalam membangun Daerah Bima.

Bukan itu saja, ‘Bima Ramah’ tidak mampu dijewatahkan dengan baik tinggal slogan saja eksistensinya belum didapat dan nikmati oleh masyarakat Bima secara merata. Pembangunan SDM di segala sektor belum terlihat seakan-akan kita lupa dan terhipnotis.

“Pembangunan di sektor pendidikan misalnya, masih banyak sekolah yang membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang mutu dan kualitas pendidikan secara totalitas.” (Ajidin, Dirlapenmi HMI Cabmat)

Ada beberapa sekolah pada daerah pedalaman di kabupatenku; beratapkan jerami dan bertembokan bambu. Juga masih pula marak terdengar bangunan sekolah yang hampir roboh, minim kursi dan meja hingga tak jarang murid belajar di lantai. Bahkan sering di antaranya kekurangan pengajar. Sementara di lain tempat, ada guru yang merintih; pendidikan dipolitisasi, Bupati seenak hati memuluskan jalan menaikturunkan dan memindah kiri-kanankan pengajar hanya karena usulan para anggota di gerbong gender-nya.

Karena itu di Kabupaten Bima, pendidikan diumpamakan telah meminum racun politik dinasti. Maka agar sukar untuk meminta guru melakukan tindakan pengajaran sebagaimana yang dikerjakan oleh Aristoteles atau Tan Malaka. Mereka memiliki kemiripan melihat soal pendidikan. Keduanya percaya bahwa tugas guru adalah melayani dan menemani murid dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan dasar.

Sekolah bukan tempat menumpahi murid dengan informasi tetapi melatih kedewasaan berpikir dan kedewasaan bersikap. Sekolah Rakyat yang dibina Tan dan Academia dirian Toteles memberi kesan hangat dan intim dari dunia pendidikan. Kini anak-anak hanya memampatkan wajah dalam tekanan dan frustasi hingga melarikan diri pada cimenk, tramadol, atau arak. Sama halnya dengan nasib guru yang berhadapan dengan banyak persoalan, bahkan intervensi penguasa.

Puluhan tahun Kabupaten Bima menghirup kemerdekaan Indonesia. Namun guru tak mengerti tugas politisnya: membentuk murid jadi pemimpin yang jujur dan berpihak pada rakyat luas. Pantaslah Bupati Dinda jauh dari sosok negarawan sejati. Sangat menyebalkan Bupati beri teladan buruk: paket C dan kuliah hanya untuk ijazah atau gelar pengokoh citra kepemimpinan. Jadilah pemimpin mengabsahkan jual-beli pendidikan.

Aktivitas belajar Dinda selama ini tak mampu menjadikannya beradab. Karena ilmu pengetahuan tak diserap melainkan mengambang bak barang di pasar. Sekolah dan kuliahnya penuh absurditas, yang sekedar didapat atas keunggulan modal. Maka benar kata Somerset Maugham: uang itu seperti indra keenam, di mana tanpa itu Anda tidak dapat memanfaatkan kelima indra yang lain.

Tak heran pengajaran yang didapat tak mencerahkan dan menyadarkan akan bahaya laten politik dinasti yang menjadi kecenderungannya. Sebab pendidikan bukan mengembangkan pikiran tapi keuntungan: yang ada dalam kepalanya hanya soal untung-rugi. Pantaslah seorang sarjana tidak mampu menyadari bahwa dirinya adalah sumber wabah. Penyakit yang mencoreng lembaga pendidikan di Kabupaten Bima: menyiratkan sekolah tidak mampu membawa perubahan melainkan ikut mempertahankan status quo.

Pendidikan seperti inilah yang ditentang oleh Tan Malaka: pengajaran pengembangbiak cendikia tak bernurani dan pelayan syahwat kuasa. Karena pendidikan bukan tempat bersemainya orang-orang bermazhab dinasti melainkan mampu melakukan perubahan sosial. Tentu sangat na’as apabila kuliah tak mampu mengajarkan bahaya kekuasaan tatkala berada pada golongan tertentu apalagi keluarga raja-raja. Sebab Lord Action menyebutkan kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang tak berganti tangan sudah pasti korup.

Seharusnya, kata Tan: orang-orang yang berpendidikan adalah ilmuwan sekaligus organisator tangguh bagi rakyat yang menginginkan perubahan dan bukan malah menyumbatnya. Parahnya yang disumbat bukan hanya politik tapi juga pendidikan. Sebagai Direktur Lembaga Pendidikan HMI Cabang Mataram, saya sangat menyesalkan output lembaga pendidikan di Bima; pemimpinnya sama sekali tak menjiwai semangat pendidikan yang menurut Hatta: sebagai jembatan emas untuk meraih kemerdekaan. Karena hari-hari ini musuh lama founding father malah dilahirkan dari STIE Bima; orang oportunis yang ingin terus berkuasa, dan melanggengkan dinasti.

Sungguh inilah musuh Tan Malaka. Orang yang tak ubah kaum komprador, dikawal oleh pelbagai instansi hendak mempertahankan kabupaten yang bercorak mengerikan: mata rantai sempurna untuk kekuasaan kapital. Modal yang pepergunakan bersandiwara menjadi mahasiswa namun tidak tercerahkan. Inilah yang disebuy Gramsci sebagai intelektual tradiaional, yang suka dengan kemapanan dan menolak perubahan. Kepada yang terhormat Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri, mari sejenak merenungi ungkapan mulia Mahatma Gandhi, “Dunia ini sanggup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia. Namun tidak untuk kerakusannya”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*